Rencana Beli Pesawat N219, Alumni ITB Ingatkan Pemerintah Aceh

Rencana Beli Pesawat N219, Alumni ITB Ingatkan Pemerintah Aceh
Nurzahri, ST/Foto/acehimage.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Alumni Fakultas Teknik Penerbangan, Institut Teknologi Bandung (ITB) Nurzahri, mengingatkan Pemerintah Aceh terkait rencana pembelian pesawat N219. Ini terkait soal izin pengunaan anggaran dari DPR Aceh serta  prinsip high tecnology dan high risk. Sehingga butuh biaya mahal dalam perawatandan butuh tim atau kru profesional dengan honor lumayan tinggi.

Penyataan itu disampaikan mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) disampaikan pada media ini, Selasa siang (10/12/2019).

Sebagai sarjana teknik penerbangan dari ITB yang pernah magang selama satu tahun di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI). Nurzahri punya beberapa argumentasi, mengingatkan Pemerintah Aceh soal rencana pembelian pesawat N219 produk PT. DI.

Menurut dia, bila mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA, maka sebelum menandatangan kesepakatan kerjasama (MoU), itu harus ada kesepakatan bersama dengan DPR Aceh.

“Perlu hati-hati dalam pembelian pesawat ini apabila menggunakan APBA karena perlu kesepakatan juga dengan DPRA sebelum menandatangani MoU dengan PT DI, siapa yang dapat menjamin DPRA akan menyetujui anggaran ratusan miliar tersebut,”  kata alumni ITB angkatan 98, Nuzahri.

Bukan hanya itu, sarjana teknik penerbangan ini menjelaskan, dunia penerbangan mengandung prinsip high tecnology dan high risk. Sehingga butuh biaya mahal dalam perawatannya dan butuh tim atau kru profesional dengan honor lumayan tinggi.

“Karena itu, mereka harus tersertifikasi sehingga pasti akan membebani APBA setiap tahunnya apabila pengelolaan pesawat tersebut disandarkan kepada APBA,” ujar Nurzahri.

Saat diminta penjelasan lanjutan berapa harga pesawat, Nurzahri mengaku belum miliki dokumen soal itu. Tetapi ia memperkirakan harga pesawat Rp81 miliar. Sedangkan biaya maintenance (perawatan) dengan hitungan bertahap, mulai perawatan berkala sampai overhaul, itu bisa mencapai belasan miliar.

“Biaya pengoperasian memang agak murah karena ini pesawat baru dan tercanggih di kelasnya. Mungkin kisaran puluhan juta per sekali terbang,” kata Nurzahri saat diminta tanggapannya terkait biaya operasional pesawat tersebut.

Ia juga membuka kisah buram di Aceh. Menurut Nurzahri, sejarah pengelolaan airline milik Pemda (BUMD), belum ada yang menunjukkan prestasi. Bahkan kritik Nurzahri, hampir semua colaps alias bangkrut.

Konon lagi, bila dilihat dari  kemampuan PT. Pembangunan Aceh  (PEMA) belum menunjukkan prestasi dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga, dikhawatirkan bila diserahkan pengelolaan pesawat tersebut pada PT PEMA, maka akan menyeret PT. PEMA dalam kerugian yang semakin dalam.

Nurzahri juga menegaskan, dalam setiap transaksi pasti ada bonus sebagai komitment fee. “Semoga kejadian moge pada pengadaan pesawat Garuda tidak terjadi di pengadaan N219 ini,” katanya.

Saran dan kritik yang dikemukan pengamat dunia penerbangan Aceh ini, bukan berarti Nurzahri, ST tidak mendukung, hanya saja ia mengingatkan Pemerintah Aceh dalam kebijakan pembelian pesawat N219 yang tercanggih dikelasnya.***

Komentar

Loading...