Mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal S.HI

Rekomendasi Bawaslu Mengikat Penyelenggara Pemilu

Rekomendasi Bawaslu Mengikat Penyelenggara Pemilu
Akmal Abzal. Foto: baiturrahmanonline.com
Rubrik
Banda Aceh | Mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal  Abzal S.HI mengatakan, terkait dengan kasus salah satu bakal calon Bupati di Aceh Barat Daya (Abdya) Fakhruddin yang belum dapat mengikuti tes kesehatan dan tes uji mampu baca Alquran,  KIP Abdya diminta untuk mengambil langkah cepat dan tetap mengingat rekomenadasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI tersebut dilakukan dengan pertimbangan dan bukti yang ada serta mengikat penyelenggara.

“Apapun rekomendasi yang disampaikan Bawaslu tentu telah mempertimbangkan landasan yuridis dan kondisi objketif, karena Fakhruddin berhalangan tes kesehatan dan tes uji baca Alquran bukan tanpa sebab lain. Dan itu dibuktikan oleh Panwaslih dengan adanya keterangan dari dokter dari rumah sakit tersebut,” ujar Akmal Abzal kepada MODUSACEH.CO, Kamis (6/10/2016). Sebagai mantan Komisioner KIP Aceh Akmal berpandangan, tidak ikut tes kesehatan dan tes uji mampu baca Alquran Fakhruddin, karena sesuatu yang logis dan harus dipertimbangkan oleh KIP, apalagi KIP Abdya harus  mengambil langkah yang strategis mengingat tahapan terus bergulir dan jika tidak hati-hati KIP , bisa saja Bawaslu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pasangan tersebut harus diikutsertakan atau malah pengadilan yang memutuskan bahwa pasangan tersebut harus diikut sertakan. “Jika itu terjadi, juga sangat menganggu tahapan yang sudah berjalan selama ini. Karena itu, kondisi yang ada sekarang masih terbuka peluang dan memungkinkan untuk dilakukan pertimbangan-pertimbangan hukum,” katanya.

Karena menurutnya, tidak bisa dilakukan dengan pertimbangan lain kecuali hukum. Namun demikian, alasan yang disampaikan Fakhruddin berhalangan karena sedang dirawat di rumah sakit menjadi pertimbangan KIP Abdya agar nanti sesuai dengan kondisi yang dia perhatikan. “Saran saya KIP harus bertindak secara profesional, tidak gegabah tapi cepat dan tepat, sehingga KIP perlu perhitungan jangan sampai karena keteledoran justru berhadapan dengan hukum dan kode etik oleh karena itu pertimbangan demi pertimbangamn itu lebih pada kepentingan hukum,” tambah Akmal.

Selain itu, katanya selama tidak melanggar sesuatu yang cukup berarti karena saat ini tahapan masih dalam proses berjalan, maka pertimbangan untuk menentukan masuk atau tidak, itu lebih memungkinkan pada saat sekarang. Karena kalau KIP bisa salah mengambil sikap, maka dampak yang diterima bisa mengakibatkan komisiner KIP Abdya berhadapan dengan sanksi etik atau pelanggaran, dan itu sangat tergantung  pada kebijakan yang mereka lakukan.

Baca berita terkait : KIP Abdya: Rekomendasi Panwaslih Tidak Bersifat Final

Nah bagaimana kalau KIP Abdya tidak mengakomodir rekomendasi Panwaslih dengan alasan perintah KPU, sementara rekomendasi Panwaslih juga dari Bawaslu? Maka peneyelesaian  ada di ranah hukum. “Pengadailan lah yang  akan mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan yang logis sehingga berhak untuk menetukan,” jelas Akmal.

Untuk diketahui, KIP Abdya Rabu (5/10/2016) telah memplenokan rekomendasi dari Panwaslih Abdya terkait bolehnya bakal calon bupati Abdya Fakhruddin untuk mengikuti tes kesehatan dan tes uji baca Alquran  susulan. Namun hasil pleno tersebut tidak mengakomodir rekemendasi Panwaslih, begitupun KIP belum mau menyampaikan ke publik hasil pelno tersebut, sehingga hari ini Kamis (6/10/2016) KIP Abdya menemui KPU Pusat untuk meminta pendapat KPU terkait dengan rekomenadasi tersebut. "Dalam pleno KIP, rekomendasi Panwaslih tidak diakomodir, namun hari ini KIP telah ke Jakarta untuk minta pendapat KPU, kita tunggu saja hasilnya," ujar sumber media ini yang tidak mau disebutkan namanya.***

Komentar

Loading...