Lelang Bibit Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Rekanan Menuding, Pengusaha Mengungkap

Rekanan Menuding, Pengusaha Mengungkap
Mustafa Abdullah (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Sejumlah oknum rekanan di Aceh mengaku sangat kecewa dengan Anwar, oknum pengawai negeri sipil (PNS), Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireun.

Maklum, dia disebut-sebut memiliki legalitas perkebunan bibit pinang unggul lokal, kelapa dalam serta bibit lainnya dibawah bendera CV. Bukit Indah yang dikelola Wahyuni, istrinya.

Namun, Anwar tak mau memberi surat dukungan kepada sejumlah rekanan lain sehingga tak bisa mengikuti lelang pengadaan bibit pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Diduga, Anwar sebagai pengatur proyek (lelang) sejumlah bibit pertanian dan perkebunan di Aceh.

Langkahnya semakin mulus, karena mendapat perlindungan dari pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

"Tidak benar itu. Malah saya ditegur Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, sebab saya tidak memberi dukungan kepada rekanan karena sifat lelangnnya terbuka," bantah Anwar, saat dikonfirmasi media ini, Rabu petang.

20200729-pinang

Ilustrasi, pembibitan pinang unggul (Foto: bibitpinangunggul.com)

Tapi Mustafa Abdullah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Aceh (PPA). Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan menjelaskan. Anwar mengunci semua dukungan untuk rekanan yang mau ikut tender bibit pinang unggul lokal dan kelapa dalam yang dilakukan secara terbuka oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Sebaliknya, dia hanya memberi dukungan kepada rekanan, sesuai arahan dari pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. “Patut diduga, karena arahan itulah sehingga mereka selalu memenangkan lelang bibit pada dinas tersebut,” ungkap Mustafa Abdullah. Karena itulah, kemarahan sejumlah rekanan memuncak.

"Diduga ada permainan dan praktik monopoli proyek yang dilakukan oknum tadi dan kawan-kawan. Dia oknum PNS di Kabupaten Bireun dan memiliki perusahaan dengan nama CV. Bukit Indah,” ungkap Mustafa Abdullah, pada media ini beberapa hari lalu di Banda Aceh.

Dan dikonfirmasi kembali, Rabu petang, Mustafa mengaku ada memberikan pernyataan tersebut melalui rekannya, Buyung. "Ya, benar apa yang disampaikan Buyung," kata Mustafa.

Sebut Mustafa, CV. Bukit Indah atas nama Wahyuni (istri Anwar) beralamat di Jalan Bireun- Takengon, kilometer 9, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Menurut Mustafa. Dia dan rekannya kecewa karena saat mereka meminta dukungan suplayer kepada Anwar, langsung dijawab bahwa barang atau produknya sudah dimodali orang lain. Karena itu, dia tidak menjual kepada pihak lain.

“Dia juga bilang, andai tidak dijual kepada kami pun tak masalah, sebab sudah ada pembeli. Padahal, waktu kita cek di lapangan faktanya tidak demikian," ungkap Mustafa.

Itu sebabnya, Mustafa dan rekan-rekan, meminta aparat penegak hukum Polda Aceh dan Kajati Aceh untuk turun tangan, mengusut dugaan praktik KKN dan monopoli tersebut.

Karena, umumnya produsen benih/penangkar benih di Aceh sangat berharap pengadaan bibit tadi.

“Kami dari Satgas PPA melirik adanya pengadaan kelapa pandan wangi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sedikit aneh. Saat ada rekanan di Aceh meminta dukungan pada CV. Bumi Putra, langsung dijawab; tidak mau memberikan dukungan, karena tidak ada arahkan dari pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,” ungkap Mustafa Abdullah.

Makanya sebut dia, dari hasil pantauan pihaknya, ada indikasi harga bibit pandan wangi penuh dengan praktik mark up (pengelembungan) harga dan monopoli dukungan, khusus diberikan perusahaan itu rekanan tertentu saja.

“Kami sangat kecewa dengan sistem permainan seperti ini. Karena itu, kami mohon kepada Plt. Gubernur Aceh untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang ada pada dinas ini. Kami kembali meminta Polda dan Kajati Aceh untuk mengusut kejanggalan yang ada di dinas tersebut,” harap Mustafa.

Ambil contoh sebut Mustafa yang didampinggi Zakaria, Ketua Penangkar Aceh. Ada 95 perusahaan mendaftar lelang paket pengadaan Kelapa Pandan Wangi. Namun, hanya orang tertentu saja  yang diberi dukungan.

“Kami rekanan yang ada di Aceh merasa sangat sedih dan kecewa, apalagi harganya terlalu tinggi. Saat kami minta dukungan dari Direktur CV. Bumi Mitra. Dia menjawab tidak bisa memberi karena tidak ada arahan dinas,” kata Zakaria, salah seorang rekanan yang juga Ketua Penangkar Aceh.

Nah, entah itu sebabnya, baik Mustafa Abdullah maupun Zakaria mengaku, usaha pengadaan bibit pertanian dan perkebunan di Aceh, hanya milik (bisnis) orang tertentu.

“Karena setiap tahun diadakan pengadaan kelapa pandan wangi tapi tidak ada manfaat apa pun untuk masyarakat Aceh. Yang diinginkan saat ini kelapa dalam dengan harga Rp14 ribu per batang. Sedangkan kelapa pandan wangi tiap kegiatan berbeda harga yaitu Rp250 ribu per batang.

Ini adalah sumber korupsi untuk menguras uang negara (daerah) setiap tahun,” ungkap keduanya.

Tapi, benarkah semua pengakuan Mustafa dan Zakaria. Lantas apa kata Anwar? “Benar, saya memang tidak memberi surat dukungan kepada mereka,” ungkap Anwar. Alasannya, usaha pembibitan yang dilakukan istrinya itu, dimodali salah seorang pengusaha yaitu, Nasiruddin asal Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

“Itu lelang terbuka dan secara aturan memang begitu. Tapi, secara etika usaha saya jelas salah. Masak saya mengkhianati orang yang membiayai usaha saya,” ungkap Anwar.

Menurut dia, tahun 2019 lalu Nasiruddin juga membiayai penangkaran yang dikelola istrinya tadi untuk pembibitan 120 ribu batang kopi arabika. Namun, tak satu pun bisa digunakan karena Nasiruddin kalah lelang alias tender. “Tentu dia rugi besar, sebab satu batang saja upah perawatan untuk saya Rp2.500,” sebut Anwar.

Terkait pengakuan Mustafa Abdullah dan Zakaria. Anwar mengungkapkan. “Apa yang saya lakukan tahun ini, sama seperti tahun lalu. Saudara Zakaria alias Buyung yang memodali saya untuk pembibitan 200 ribu batang lebih bibit pinang untuk Aceh Barat. Karena itu, saya hanya memberikan dukungan satu-satunya kepada dia dan akhirnya menang lelang,” sebut Anwar.

Itu sebabnya, dia mengaku kecewa dengan sikap Buyung dan dia menilai, persoalan ini terus mencuat karena ulah Buyung yang kemana-mana sehingga dia mendapat teguran dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Bek giliran lampoh gop ka gabuk, wate trok giliran lampo droe ka senggap (jangan ketika giliran kebun orang sibuk, begitu giliran kebun sendiri diam),” kritik Anwar.***

Komentar

Loading...