Dinas Perkim Aceh, Rumah Layak Huni dan Kontraktor Pelaksana

Realita di Aceh Jaya Menyesakkan Dada

Realita di Aceh Jaya Menyesakkan Dada
Kadis Perkim Aceh, Ir T Mirzuan MT (dua kanan), didampingi pejabat lainnya menyaksikan rekanan menandatangani kontrak pembangunan rumah layak huni di aula utama kantor dinas tersebut, Senin, 23 September 2019 (Foto: Ist)
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

MODUSACEH.CO | Terbengkalainya 12 unit pembangunan rumah layak huni, bantuan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh tahun anggaran 2019 di Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, memang sempat menyesakkan dada.

Tentu ini soal moral. Alih-alih membantu para kaum tak mampu dan butuh bantuan. Yang terjadi justeru praktik “durjana”.

Sekilas, pelakunya memang dengan mudah dapat ditunjuk hidung; ya karena “kontraktor pelaksana”. Kalau sudah begini, berbagai dalih dilakukan penguna anggaran (PA) dan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dinas terkait; memanggilnya dan meminta mereka (kontraktor) mengerjakan kembali. Persoalan dinilai begitu mudah dan gampang.

Tapi, bisakah dibayangkan, jika persoalan tadi tidak tercium media pers dan mempublikasikannya dengan terbuka? Kalau mau jujur, prosesnya tentu dari hilir hingga ke hulu. Mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, proses lelang hingga penentuan pemenang.

Semua ini berada dalam satu kesatuan. Karena itu tak elok pula jika muncul persoalan. Maka, satu-satunya pihak yang disalahkan hanya; kontraktor pelaksana dan pengawas.

Entah itu sebabnya,  Ketua DPRK Aceh Jaya Muslem D menilai. Penyebab dari terbengkalainya pembangunan bantuan rumah layak huni tadi, akibat lemahnya pengawasan.

"Seharusnya tim dari kabupaten juga dilibatkan, paling tidak bidang pengawasan, karena penerima manfaat itu masyarakat Aceh Jaya. Lemah dipengawasan makanya ada pembangunan rumah warga miskin terbengkalai," katanya di Calang, Kamis, 7 November 2019.

Dia berharap Pemerintah Aceh dapat menanggapi dengan serius terkait pembangunan rumah layak huni yang ditinggal begitu saja oleh pihak kontraktor, apalagi berdampak pada kerugian uang negara.

"Penerima manfaat itu bukan orang kaya, mereka adalah masyarakat kurang mampu seharusnya mereka perlu perhatian khusus," ujar Muslem.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Aceh Jaya, Furwandi mengaku. Untuk pembangunan rumah layak huni milik PUPR Provinsi Aceh tersebut, tidak melibatkan mereka, sehingga mereka tidak mengetahui detail.

"Kami tidak ada data apa pun, karena dana dari provinsi, pelaksananya juga dari sana termasuk pengawasanya," ungkap Furwandi.

Ia menerangkan, sesuai data dari Dinas Perkim Aceh, Kabupaten Aceh Jaya mendapat bantuan rumah layak huni sebanyak 80 unit dari 5.969  unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Aceh. Jadi, bisa dibayangkan.

"Kalau data dari Perkim Aceh ada 80 unit bantuan rumah layak huni di Aceh Jaya," ujar Furwandi. Jumlah tersebut, tersebar di 5 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya, yakni Kecamatan Jaya ada 30 unit, Kecamatan Indra Jaya ada 3 unit, Kecamatan Darul Hikmah 12 unit, Kecamatan Teunom 19 unit, dan Kecamatan Pasie Raya ada 16 unit.

Nah, lazim terjadi. Satu proyek sering ditinggalkan para kontraktor pelaksana ada tiga sebab. Pertama, karena memang tak mampu bekerja. Apalagi memakai perusahaan orang lain.

Kedua, kekurangan modal kerja. Tragisnya, mereka menang lelang setelah membanting harga terendah.

Dan ketiga, karena terlalu tingginya permintaan “upeti” atau fulus dari oknum dinas terkait. Termasuk adanya “kedai dalam kedai”.

Artinya, ada juga oknum dinas terkait yang merangkap menjadi “agen” dan kontraktor pelaksana. Caranya, meminjam perusahaan orang lain atau mengunakan “tangan” perusahaan lain. Padahal, sesungguhnya, dialah si kontraktor tadi.

Pilihan ini tentu tidak sulit dan minus resiko. Bila kurang modal dan pekerjaan tak selesai, yang menerima resiko tentu si pemilik perusahaan. Bila untung, kecipratannya bisa dinikmati bersama.

Dari hasil penelusuran media ini misalnya. Dari harga Rp 84 juta per unit (rumah). Tak sedikit yang menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga Rp 60 juta per unit. Kalau sudah begini, jangan tanya soal kualitas bangunan?

Peluang ini bak kacang goreng, karena memang iklim dunia usaha di Aceh saat ini hanya berputar pada orang-orang di sekitar kekuasaan dengan oknum dinas sebagai “operator”. Itu mereka lakukan untuk dan demi mempertahankan kursi, posisi dan jabatan.

Nah, kalau sudah begitu, jangan tanya soal kualitas dan moral pada aparatur negara. Sebaliknya carilah sendiri.

Ini persis pesan Iwan Fals: Masalah moral, masalah akhlak. Biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau (Manusia Setengah Dewa). Selengkapnya baca edisi cetak.***

Komentar

Loading...