Rancangan Qanun tak Berstempel

Sidang Paripura DPRK Bireuen Dinilai Kurang Sempurna

Sidang Paripura DPRK Bireuen Dinilai Kurang Sempurna

Bireuen | Sidang Paripurna IV, Masa Persidangan I, DPRK Bireuen tahun 2019, guna penyampaian rancangan qanun Kabupaten Bireuen, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun anggaran 2020, dinilai kurang sempurna.

Penilaian itu dilontarkan Ismail Adam dari Fraksi PKS-PPP-PAN, Selasa sore, 19 November 2019. Karena, salinan RAPBK tersebut tidak ditandatangani Bupati Bireuen, H Saifannur.

Menurut Ismail, padahal rancangan qanun tentang pengajuan anggaran, sudah ada keketetapan tentang besaran anggaran. "Harusnya, iIni ditandatangi Bupati. Jangan nanti ada anggaran siluman dengan dalih tidak mengetahui,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Bireuen, H Saifannur yang diwakili Sekdakab Bireuen, H Zulkifli Sp, membagikan salinan (copian) RAPBK Bireuen 2020 kepada anggota dewan, tanpa ada ditandatangan Bupati Bireuen.

Itu sebabnya, Ismail Adam menilai, berubah atau tidaknya anggaran tadi, harus diketahui Bupati. "Makanya harus ditandatangan, harus stempel garuda, apa lagi diajukan dalam sidang paripurna. Bukan sidang rapat terbuka biasa, yang dihadiri lintas sektoral,” terang politikus PKS itu.

Ismail Adam

Karena itulah, sidang paripurna ini dinilai Ismail Adam kurang sempurna. ”Coba lihat suratnya tidak ditandatangani," ujar Ismail Adam, memperlihatkan pada awak media pers.

Begitupun sebut IsmailAdam, pihaknya tetap menerima rancangan qanun tersebut. “Kami tetap menerimanya, tapi diteken dulu baru kita bahas. Sehingga jika terjadi perubahan Bupati tahu,” ujarnya.

Mensikapi masalah ini, Sekda Zulkifli menjelaskan bahwa, Bupati Bireuen Saifannur tidak bisa hadir karena kondisi kurang sehat. Secara keseluruhan, Rencana Penerimaan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2020, Rp2.081.478.830.000.

Selanjutnya Rancangan Anggaran Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp2.078.978.830‘000. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung, Rp1.352.465.934.000.

Sementara Belanja Langsung sebesar Rp726.512.896.000, sehingga surplus pendapatan terhadap belanja sebesar Rp2.500.000.000.

“Jumlah penerimaan pembiayaan dalam posisi nihil, sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.500.000.000. Sehingga pembiayaan netto defisit sebesar Rp2.500.000.000. Defisit pembiayaan tersebut ditutupi dengan surplus pendapatan,” papar Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Amin, anggota dewan dari Fraksi PKS-PPP-PAN, sempat menginterupsi rapat paripurna. “Kenapa rancangan qanun yang disampaikan Sekda mewakili Bupati, tak tandatangani dan stempel,” tanyanya.***

Komentar

Loading...