Dimulai Bulan Ramadhan, Jaksa Aceh Barat Mulai Turun ke Kecamatan

Dimulai Bulan Ramadhan, Jaksa Aceh Barat Mulai Turun ke Kecamatan
Kajari Aceh Barat Baju Putih (Tengah) Bersama Camat Se-Aceh Barat lepaskan Burung Merpati dalam rangka Jaksa Pengacara Negara Road To Kecamatan. (Foto: MODUSACEH.CO/Juli Saidi)
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat Firdaus bersama Camat se-Kabupaten Aceh Barat, Kamis (15/4/2021) sore duduk semeja. Mereka sepakat melakukan sosialisasi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Agenda itu dimulai pada Minggu kedua bulan ini, dari tingkat kecamatan, mukim hingga kepala desa terkait sosialisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) ini.

Kemudian akan dilanjutkan setelah Idul Fitri tahun 2021. Kajari Aceh Barat Firdaus mengakui, rencana sosialiasi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut, agar masyarakat lebih dekat dengan Kejaksaan.

“Kegiatan ini kita lakukan bagaimana masyarakat lebih dekat dengan Kejaksaan, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” kata Kajari Aceh Barat, Firdaus, Kamis.

Menurut Kajari Aceh Barat, ada lima wewenang Bidang Datun yang bisa jaksa berikan pada masyarakat melalui kecamatan. Pertama bantuan hukum, kedua pertimbangan hukum, ketiga pelayanan hukum, keempat penegakan hukum dan kelima bantuan hukum lainnya.

“Kami hanya bisa mewakili pemerintah baik sebagai tergugat maupun penggunggat. Untuk umum kami bisa melakukan pelayanan hukum,” ujar Firdaus.

Bantuan hukum melalui Jaksa Pengacara Negara tadi melalui kecamatan. Diakui Firdaus  gratis tanpa bayar. “Semuanya gratis, tidak bayar,” kata Kajari Aceh Barat Firdaus.

Camat Kecamatan Johan Pahlawan Said Azmi mewakili Camat Se-Aceh Barat mengaku, Camat sekarang dengan tahun 80-an jauh beda. Menurutnya, Camat sekarang anggarannya tidak ada, tapi dituntut harus maksimal bekerja.

Begitu juga terkait peran Camat dalam urusan Dana Desa. Said Azmi mengaku, dengan undang-undang naional terkait dana desa ada dilema. Sebab, Camat hanya sebagai koordinasi.

Tidak ada kewenangan lain terkait dana desa. “Kewenangan penuh dana desa ada di kepala desa sendiri,” jelas Said Azmi.***

Komentar

Loading...