Gubernur Tolak Serahkan Dokumen Qanun Aceh APBA 2020

Rakyat Aceh Disuguhkan “Dagelan” Politik Apa Lagi?

Rakyat Aceh Disuguhkan “Dagelan” Politik Apa Lagi?
Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Konflik regulasi antara DPR Aceh versus Gubernur Aceh sepertinya semakin tajam. Salah satunya, terkait penolakan permintaan  Dokumen Qanun Aceh APBA 2020. Benarkah sarat kepentingan?

Banda Aceh | Rakyat Aceh kembali disuguhkan tontonan bertajuk: “dagelan” politik antara DPR Aceh versus Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah.

Ini terkait permintaan dokumen Qanun Aceh APBA 2020 yang diajukan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin. Namun, permintaan tersebut justeru ditolak. Padahal, sesuai aturan yang berlaku, dokumen ini bukanlah rahasia negara.

Itu sebabnya, jangankan wakil rakyat (DPR Aceh) yang dipilih secara sah dan legal melalui kontestasi Pileg 2019 lalu. Rakyat pun bisa memperolehnya. Sebab, secara regulasi dijamin undang-undang, khususnya tentang keterbukaan informasi publik.

Tapi, alih alih bicara aturan. Yang terjadi malah perseteruan yang belum berujung. Buntutnya, rakyat Aceh semakin terbiasa menyaksikan para elit dan pimpinan daerahnya berseteru. Padahal, antara eksekutif-legislatif adalah mitra kerja. Semua itu, memiliki dasar hukum yang sama kuat pula.

Syahdan, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin melalui suratnya kepada Plt Gubernur Aceh, Cq Sekretariat Daerah Aceh, Selaku Ketua TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), Nomor: 160/136, tanggal 17 Februari 2020, perihal Dokumen Qanun Aceh APBA 2020, meminta dokumen APBA 2020.

Alasannya, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Karena itulah Dahlan menyebut. “Kami harapkan kepada saudara untuk dapat menyampaikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 masing-masing Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA), berikut dengan Biro-Biro yang terdapat pada Sekretariat Daerah Aceh, masing-masing sebanyak 85 eks,” tulis surat tadi.

Sayangnya, gayung tak bersambut. Pemerintah Aceh melalui suratnya, Nomor: 180/2137, tanggal 5 Februari 2020, perihal tanggapan atas permintaan dokumen anggara, justeru menjawab dengan kalimat miris bahwa, mereka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan Dokumen Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Surat balasan itu ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh dr.Taqwallah M.Kes. Pada poin kedua disebutkan. “Pada tanggal 6 Januari 2020, Pemerintah Aceh telah menyampaikan kepada DPR Aceh berupa Qanun Nomor: 12 Tahun 2019, tentang APBA 2020 dan Peraturan Gubernur Aceh, Nomor: 80 Tahun 2019, tentang penjabaran APBA 2020,” tulis surat tadi.

Tak hanya itu, pada poin tiga dijelaskan, meski berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, tidak ada peraturan dan kewajiban Pemerintah Daerah/Pemerintah Aceh untuk menyampaikan Dokumen Qanun Aceh tentang APBA.

Semudah itukah? Inilah yang jadi soal. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, merupakan lembaga perpanjangan tangan rakyat yang dipercaya untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam tiga hal; legislasi, anggaran dan pengawasan. Ini diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2006.

Tak hanya itu, anggota DPR Aceh juga mempunyai hak untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat, keuangan serta administrasi. Bahkan interpelasi maupun hak angket. Itu diatur dalam Pasal 25-27, UU Nomor 11 Tahun 2006, tentang hak, kewajiban dan kode etik anggota DPR Aceh.

20200219-taqwa

Itu sebabnya, penolakan Gubernur Aceh terhadap permintaan Ketua DPR Aceh, dinilai sebagai bentuk  "mengkerdilkan" peran, tugas dan fungsi DPR Aceh. Apalagi dengan dalil karena tidak ada pengaturan dan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyampaikan Dokumen Qanun Aceh tentang APBA kepada DPR Aceh.

Padahal menurut aturan, DPR Aceh berhak memperoleh informasi untuk meningkatkan komunikasi dengan semua komponen. Apalagi, DPRA juga perlu mengetahui jika ada hal-hal yang dianggap melenceng dalam realisasi DPA Tahun 2020.

Karenanya, tindakan Plt Gubernur Aceh melalui Sekda Aceh Taqwallah yang menolak permintaan DPR Aceh, menjadi tanda tanya besar bagi rakyat Aceh. Adakah indikasi praktik "kongkalikong" dalam realiasi uang rakyat tersebut. Jika tidak, mengapa harus disembunyikan? (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...