Wakil Ketua Komisi I DPRA Tgk Azhari

Tolak Qanun Pilkada!

Tolak Qanun Pilkada!
Penulis
Rubrik
Banda Aceh | Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Azhari menolak rancangan qanun (raqan) tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubeenur Aceh,  Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota serta Wakil Wali di Aceh.

Penolakan itu, disampaikan dalam pemandangan umum terhadap beberapa raqan yang sedang diparipurnakan, di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh, Kamis (06/10/2016).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Dalimi, Azhari alias akrap dipanggil Azhari Cage mengatakan,  raqan pemilihan kepala daerah tidak dapat disahkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006, pasal 67 ayat (2) huruf g. Pasal itu berbunyi, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.

Tak hanya itu, Raqan yang bertentangan dengan UUPA adalah pasal 24 huruf (i), disebutkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan. " Apabila qanun ini kita sahkan maka kita mengakui atau menyetujui pembonsaian UUPA," kata Azhari, dalam pandangan umum, Kamis (06/10/2016).

Azhari menegaskan, bila DPRA menyetujui raqan itu disahkan menjadi qanun, maka marwah DPRA tergadaikan karena melegalkan sesuatu yang melanggar UUPA.

Azhari melanjutkan, mengingatkan tahapan Pilkada hampir selesai Qanun ini tidak berlaku surut dan dalam rancangan qanun itu banyak mengatur tentang masalah pendaftaran, maka kata Azhari kecil kemungkinan dengan proses-proses yang masih akan dilalui akan bisa dipakai dalam Pilkada tahun 2017.***

Komentar

Loading...