PWMNU Aceh Tolak Pemberlakuan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

PWMNU Aceh Tolak Pemberlakuan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (PWMNU) Provinsi Aceh, dengan tegas menolak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua PWMNU Aceh, Dra. Hj. Dahlia, M.Ag kepada Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Hj Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) di sela kunjunganya ke Aceh.

Menurut Dahlia, peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, dimana Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, berketuhanan Yang Maha Esa. "Oleh sebab itu sudah seyogyanya ajaran norma agama harus menjadi landasan dasar dan pijakan moral dalam perumusan sebuah kebijakan nasional," kata Dahlia dalam keterangan persnya, Kamis (19/11/2021).

Ia menilai peraturan ini mendorong terjadinya (legalisasi) perzinaan dan perilaku seks bebas (sexual consent) yaitu suatu hubungan seksualitas diluar pernikahan, hubungan seks atas dasar suka sama suka serta perilaku seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Selain itu, Permendikbudristek No 30 tahun 2021 juga bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

"Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara, yang demokratis, bertanggungjawab. Menolak dan menentang," jelasnya.

Tak hanya itu, pemberlakuan peraturan tersebut dinilai sebagai pintu masuk pemberlakuan liberalisasi kehidupan seksual di dunia perguruan tinggi. 

Itu sebabnya, Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdhatul Ulama (PWMNU) Provinsi Aceh, mendesak kepada Mendikbudristek untuk mencabut dan membatalkan kebijakan Permendikbudristek No 30 tahun 2021 dan menyatakan tidak berlaku lagi untuk keseluruhan.

Selain itu, Dahlia mengajak kepada semua komponen masyarakat dan Ormas Islam untuk menolak pemberlakuan kebijakan tersebut di semua perguruan tinggi. 

"Kami juga mendorong masyarakat dan umat Islam untuk bersama sama mencegah dan memberantas perilaku penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan seksual dalam kehidupan sehari hari termasuk dalam dunia pendidikan," seru Ketua PWMNU Aceh.***

Komentar

Loading...