Putusan DKPP, Komisioner KPU Ilham Saputra Langgar Etik Situng Pemilu

Putusan DKPP, Komisioner KPU Ilham Saputra Langgar Etik Situng Pemilu
Komisioner KPU Ilham Saputra dinyatakan melanggar kode etik situng pemilu 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Penulis
Sumber
CNN Indonesia.com

Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra melanggar kode etik terkait pengoperasian Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.

Ilham dinyatakan bersalah dalam dua perkara, yaitu perkara nomor 096-PKE-DKPP/V/2019 dan perkara nomor 99-PKE-DKPP/V/2019. Ia dijatuhi hukuman berupa teguran.

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu II Ilham Saputra selaku Anggota KPU Republik Indonesia terhitung sejak dibacakan putusan ini," kata Ketua DKPP Harjono, dalam sidang putusan yang digelar di Kantor DKPP, Jakarta pada Rabu (9/10).

Dalam poin pertimbangan, DKPP menilai Ilham melanggar etik karena melalaikan tugasnya sebagai Komisioner KPU Bidang Teknis saat itu.

DKPP menyadari Situng bukan sumber data utama dalam penetapan hasil Pemilu 2019. Namun pengawasan dan pencegahan kesalahan input Situng menjadi tanggung jawab Ilham.

"Namun menurut DKPO, keakuratan input data sesuai dengan pindai salinan form C1 yang berbasis pada teknologi informasi merupakan kewajiban etik para teradu dalam memberikan layanan dan sajian informasi yang baik terhadap masyarakat guna menghindari syak wasangka yang dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," kata Anggota DKPP Ida Budhiati dalam sidang.

Selain Ilham, Komisioner KPU lainnya yang ikut tergugat dinyatakan tidak bersalah dan mendapat pemulihan nama. Mereka adalah Ketua KPU Arief Budiman dan tiga Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, dan Hasyim Asyari.

Dalam gugatan tersebut para komisioner tak hanya dipermasalahkan soal Situng. Ada gugatan soal surat suara tercoblos di Malaysia dan kematian petugas KPPS. Namun DKPP menilai gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

DKPP memerintahkan KPU untuk menegur Ilham sesuai putusan tersebut paling lambat tujuh hari ke depan.

"Memerintahkan kepada KPU RI melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari sejak dibacakan putusan ini. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," tutur Harjono.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan. Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 tak rampung karena banyak permainan suara di tingkat bawah. 

Pramono menyampaikan potensi manipulasi suara besar terjadi pada pemilihan legislatif.

"Kami mendeteksi daerah-daerah yang upload Situng-nya lambat di Pemilu 2019, itu terindikasi di daerah-daerah di mana memang C1 sudah berantakan karena banyak permainan-permainan itu," kata Pramono dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019 lalu.

Pramono mengaku, petugas-petugas uploader tak berani mengunggah data ke Situng karena form C1-nya sudah berantakan sejak di tingkat bawah.

"Banyak permainan-permainan di tingkat bawah, jadi mereka mau upload enggak berani karena sudah diacak-acak," ujarnya.

Pramono tak merinci daerah mana yang dimaksud C1 berantakan sejak di tingkat bawah. Namun hingga Rabu (31/7), Situng untuk Pileg 2019 baru selesai 98,74 persen, sedangkan untuk Pilpres 2019 di angka 99,42 persen.

Ketika itu, provinsi-provinsi yang belum merampungkan Situng pileg adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Maluku.  Kemudian Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Pramono menegaskan potensi manipulasi suara sangat besar terjadi di pileg. Sebaliknya, potensi itu kecil berlaku di pilkada dan pilpres. 

Karenanya, KPU optomistis menerapkan Situng alias e-rekap di Pilkada Serentak 2020.

"Situng ini kita jadikan mekanisme yang formal, maka dia bisa memangkas proses rekap berjenjang di atasnya yang berbelit-belit itu," kata Pramono.***

 

Komentar

Loading...