Puan Setop Fasilitas Isoman di Hotel, Kepercayaan terhadap DPR Diharap Pulih

Puan Setop Fasilitas Isoman di Hotel, Kepercayaan terhadap DPR Diharap Pulih
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: dok. istimewa)
Penulis
Sumber
detik.com

Jakarta I Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengevaluasi kembali rencana fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman) anggota DPR yang terpapar Corona. Sebab, menurut Puan, fasilitas tersebut belum diperlukan.

"Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Puan meminta Sekjen DPR Indra Iskandar segera berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat. Hal ini, kata Puan, untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan pasien Corona yang bekerja untuk lembaga legislatif tersebut.

"Jadi kalau ada pasien COVID-19 dari karyawan, perangkat, maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi," kata Puan.

Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang menghentikan rencana penyediaan hotel untuk anggota DPR pasien COVID-19 mendapat apresiasi. Puan dinilai sensitif mendengarkan aspirasi masyarakat yang kondisinya sedang sulit dihajar pandemi.

"Kalau dilihat memang sepertinya rencana itu tidak dikonsultasikan dulu ke pimpinan DPR. Makanya, begitu keluar dan diprotes publik, Ketua DPR segera menghentikannya. Ini bagus karena memenuhi harapan publik," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Menurut Adi, keputusan Puan tersebut tidaklah terlambat karena penyediaan hotel bintang tiga untuk anggota DPR dan karyawan DPR baru sebatas rencana alias belum terlaksana.

"Meskipun belum terlaksana, ini sudah menjadi polemik. Jadi pernyataan Puan ini bagus untuk meredakan polemik, agar kita semua fokus dalam penanganan pandemi," ujarnya.

Adi mengatakan, sensitivitas DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus melampaui segala aturan yang ada. Artinya, jika ada kebijakan DPR yang sudah sesuai aturan tapi tidak sensitif, maka dianggap tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

"Jadi sensitivitas terhadap nasib rakyat di kala pandemi itu norma yang lebih tinggi dari aturan yang ada. DPR sebagai wakil rakyat harusnya bisa lebih sensitif," ujarnya.

"Semoga pernyataan Ketua DPR ini bisa memulihkan kepercayaan rakyat kembali," imbuhnya.***

Komentar

Loading...