Geliat "Nafsu" Investasi Pemerintah Aceh di KIA Ladong, Aceh Besar (selesai)

PT. Trans Continent Akhirnya Hengkang, Adakah Yang Masih Bersedia Masuk?

PT. Trans Continent Akhirnya Hengkang, Adakah Yang Masih Bersedia Masuk?
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan Ground Breaking Pembangunan Pusat Logistik Berikat di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu, 30 Agustus 2019 (Foto: Ist)
Rubrik

Sejak 2012 hingga 2019, ternyata Pemerintah Aceh hanya mengeluarkan anggaran Rp16,7 miliar lebih untuk pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, membuat pengelolaan kawasan berikat ini semakin tak terarah. Berharap pada PT. PEMA, sama artinya mengobati penyakit pano dengan salap panasea.

NAMANYA memang keren, PT. Pembangunan Aceh (PEMA). Tapi jangan salah, perusahaan plat merah milik Pemerintah Aceh ini, sesungguhnya hanya “reinkarnasi” dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

Bisa jadi, pergantian nama ini punya beberapa alasan. Pertama, biar tampak lebih “mengigit”. Kedua, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah ingin tampil beda dengan pemimpin Aceh sebelumnya.  Singkat kata, pemerintahannya saat ini biar terkesan benar-benar; Hebat!

Ketiga, mungkin ingin “membuang sial” dari nama PDPA. Sebab, dari dulu portofolio bisnisnya memang tak ada yang sukses, jika tak elok disebut, hanya sebagai benalu pada anggaran Aceh.

Sebenarnya ada niat baik dari kehadiran PT. PEMA dibawah kendali Zubir Sahim, yang juga mantan Kepala BPKS Sabang. Dia pernah berkata; perseroan daerah ini didirikan, untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengekploitasi potensi sumber daya alam, memperluas pembangunan, setara dan hasil nilainya. Termasuk peluang bisnis dan kerja.

Cikal bakan PT. Pembangunan Aceh Holding (Perseroda) berawal dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Aceh, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor: 4 tahun 1994, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh.

20200518-mail

Foto: Dok.MODUSACEH.CO

Selanjutnya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2017, tentang Perubahan Bentuk Hukum, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh berubah wujud menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh.

Maka, tanggal 5 April 2019, berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 serta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0018566.AH.01.01. Tahun 2019, tanggal 8 April 2019. PDPA  resmi berubah badan hukum menjadi PT. Pembangunan Aceh (Perseroda).

Dalam perjalanan bisnisnya, PT. PEMA diharapkan dapat menjadi satu perusahaan holding dengan membidangi beberapa sektor bisnis. Misal, minyak bumi dan  gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata.

Entah itu sebab, PT PEMA mengemban misi sebagai mitra proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat pembangunan, industri sumber daya alam. Katanya, semua itu  untuk rakyat Aceh. Maka, muncul harapan agar semua pemangku kepentingan, menjadi salah satu kekuatan pendorong kegiatan ekonomi Aceh.

Misi pun diusung; meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Memperluas wilayah dan produk perseroan. Meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Aceh.

Tak hanya itu, memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh lebih efesien, efektif dan produktif serta berperan dalam pengembangan perekonomian Aceh dengan mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

Agar semua itu dirasakan lebih mudah berhasil, maka ditunjuklah Ir. Drs. Zubir Sahim sebagai direktur utama (dirut).  Pria kelahiran Aceh Selatan ini mengawali karirnya pada salah satu lembaga pemerintah. Dia alumni Teknih Sipil, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Dimulai sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banda  Aceh (1986). Disusul di Kanwil Pekerjaan Umum  Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi  Aceh serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Di bidang organisasi, pria penggemar kopi ini aktif menyumbangkan pikiran dan pengabdian pada pembangunan  Aceh, dengan melihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan pada masing-masing daerah dan sektor.

Bergerak cepat, Zubir Sahim kemudian mengepakkan sayapnya, mencari sejumlah investor dalam dan luar negeri.Tujuannya, berinvestasi di Aceh, khususnya KIA Ladong, Aceh Besar. Hasilnya, pucak dicinta, ulampun tiba.

Salah satu yang berhasil masuk dalam pengalanggan Zubir adalah Ismail Rasyid, seorang pengusaha multinasional  berdarah Aceh. Singkat kata, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ini pun luluh dan bersedia pulang dan membangun tanah kelahirannya; Aceh.

Berbagai janji pun ditabur kepada putra asal Lhoksukon, Kabupaten Aceh ini. Akibatnya, kesibukan dan perhatian Ismail Rasyid di Australia, Kalimantan, Jakarta serta beberapa negara maupun daerah lain di Indonesia menjadi terbagi.

“Saat itu saya berpikir, bagaimana bisa membangun dan memajukan Aceh. Kalau di daerah dan negera lain bisa, kenapa di Aceh tidak. Ini yang menjadi alasan utama saya saat itu,” ungkap Ismail Rasyid dalam wawancara khusus dengan media ini beberapa waktu lalu. Namun, seiring bergulirnya waktu, hasil yang didapat Ismail ternyata; janji Pemerintah Aceh tak sesuai cakap dan kata!

“Izin Pusat Logistik Berikat (PLB) yg diterbitkan Kakanwil Bea Cukai Aceh atas nama Menteri Keuangan RI untuk KIA Ladong, otomatis mati karena dalam masa waktu 6 bulan belum beroperasi,” kata dia.

Semua itu bisa terjadi sebut Ismail Rasyid, karena Pemerintah Aceh memang tidak punya komitmen dan road map yang jelas terkait pembangunan, khususnya KIA Ladong. “Mereka gemar dan banyak retorika serta acara seremonial. Tidak peduli serta tidak serius tentang investasi,” ujar Ismail.

Ironisnya, mereka juga asyik dan terus keliling dunia  dengan dalih mencari investor, sementara mengelola investor  yang ada dan sudah masuk ke Aceh tidak ada kejelasan. Buktinya, sudah 9 bulan Ismail Rasyid  hadir ke Aceh, perjanjian sewa menyewa dan dan pakai lahan, belum beres juga.

Lantas, bagaimana mau membangun Aceh dan menghasilkan pendapatan untuk daerah? Persoalan ini pula yang tak kalah menarik. Simak saja pengakuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP) Aceh, Dr. Aulia Sofyan. Katanya, realisasi investasi Aceh Periode Triwulan IV/ 2019 justeru mencapai angka 105 persen.

Tentu bukan angka yang kecil alias fantastis, apalagi bila disandarkan pada capaian realisasi investasi, yang disebut melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

20200519-grafis

Bagaimana cara menghitungnya? Lagi-lagi penuh misteri dan tanda tanya.Tapi, Aulia Sofyan punya alasan. Sebab, tahun 2019, target investasi dalam RPJMA, Rp5,5 triliun. Sementara, total capaian realisasi investasi sebesar Rp 5,8 triliun.

Apabila dibagi dalam jenis investasi yang masuk ke Aceh, maka nilai investasi itu berdasarkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2019, yang jumlahnya mencapai Rp 4,6 trilun. Luar biasa dan hebat!

Nah, jika hitungan tadi benar, mungkin saja kehadiran Ismail Rasyid di Aceh menjadi tidak begitu berpengaruh sehingga muncul kesan Pemerintah Aceh melalui PT. PEMA ogah-ogahan mengurusnya.

Tapi di sisi lain, mundurnya Ismail Rasyid dari Aceh, sadar atau tidak telah melahirkan image (kesan) bagi para pengusaha dalam dan luar negeri bahwa Aceh, memang bukan kawasan yang layak, aman dan nyaman bagi investor. Nah, masihkan ada yang berani masuk dan menanamkan investasinya di Aceh? Entahlah!***

Komentar

Loading...