Breaking News

Satu Nama Lima Paket

Proyek Multiyears Untuk Kolega

Proyek Multiyears Untuk Kolega
Plt Gubernur Aceh (kini Gubernur Aceh) Nova Iriansyah meninjau jalan segmen I Peurelak-Lokop, Aceh Timur, Sabtu, 12 September 2020 (Foto:Ist)
Rubrik

Pemerintah Aceh melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, nekat melelang belasan paket proyek multi years (tahun jamak). Beredar kabar, satu nama kolega penguasa menguasai lima paket pekerjaan.

MODUSACEH.CO I Jauh sebelum soal proyek tahun jamak bergulir di sidang hak interpelasi DPR Aceh terhadap Nova Iriansyah (saat itu Plt Gubernur Aceh) bergulir, Kamis, 10 September 2020. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh justeru lebih dulu mengambil inisiatif.

Lihatlah, aktivis anti rasuah tersebut, mengirim surat (laporan) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta. Isinya, terkait 15 alat bukti baru pelaksanaan proyek multiyears Aceh tahun 2020-2022.

Surat kedua GeRAK Aceh ke KPK itu tentang permohonan supervisi, penindakan dan penyadapan terhadap pelaksanaan proyek tahun jamak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Melalui suratnya Nomor: 223/B/G-Aceh/IX/2020, GeRAK Aceh juga melampirkan beberapa bukti tambahan dari surat mereka sebelumnya pada 23 Januari 2020.

Kini, sudah 15 alat bukti diserahkan ke KPK, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), MoU hingga nama-nama perusahaan.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, beberapa alat bukti baru beserta pihak yang diduga kuat ikut serta dalam melakukan kegiatan proyek multiyears tadi sudah disampaikan ke KPK.

Langkah tersebut ditempuh karena GeRAK mencium adanya indikasi yang dapat menimbulkan dampak korupsi sistematik di Aceh.

Kata Askhalani, bukti tambahan yang dikirimkan GeRAK Aceh meliputi materi penyadapan terhadap orang-orang, nama pihak, kontraktor serta nama perusahaan yang ditengarai memiliki keterkaitan dalam program khusus baik itu proyek multiyears maupun kegiatan lain yang bersumber dari APBA.

"Bukti-bukti baru itu berupa nama kontraktor, perusahaan dan nomor handphone para pihak yang diduga ikut bermain dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tender multiyears, dan tender lainnya yang bersumber dari APBA. Sudah 15 alat bukti kita berikan ke KPK," kata Askhalani kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Askhalani menyampaikan, surat tersebut secara khusus juga ditembuskan kepada Dewan Etik KPK. Ini dilakukan karena pimpinan KPK membutuhkan waktu untuk izin penyadapan.

"Untuk mempercepat proses penyadapan, selain kepada Ketua KPK, surat juga kita tembuskan langsung kepada Dewan Etik," ujarnya.

Askhalani menjelaskan, sesuai hasil kajian dan telaah pihaknya terhadap bukti-bukti dokumen dapat disimpulkan bahwa, adanya dugaan pelanggaran hukum yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dari proses perencanaan serta pengusulan APBA atas paket multiyears tersebut.

"Merujuk pada fakta-fakta dan dalil hukum serta bukti dokumen yang sudah dilampirkan sebelumnya, maka sampai 7 September 2020, Pemerintah Aceh tetap melanjutkan pelaksaan tender proyek multiyears itu. Padahal sudah mendapatkan penolakan dari paripurna DPRA," tutur Askhalani ketika itu.

Bergerak lurus, pimpinan DPRA bersama anggota lembaga itu melaporkan Pemerintah Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 18 September 2020. DPRA meminta KPK melakukan pengawasan terhadap proyek multiyears tahun 2020-2022 dan penggunaan dana refocusing Rp2,3 triliun.

Berkas laporan diantarkan langsung Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin bersama Wakil Ketua III, Safaruddin serta anggota DPRA dari Fraksi PNA, Samsul Bahri alias Tiyong, Safrizal Gamgam dan M. Falevi Kirani.

Dari Fraksi Partai Aceh, ada Irfansyah dan Tarmizi SP dan dr Purnama Setia Budi (Fraksi PKS), dan Irfannusir mewakili Fraksi PAN. Berkas tersebut diterima Koordinator KPK Wilayah Aceh, Agus.

Sebelum menyerahkan berkas laporan, pimpinan dan anggota DPRA itu melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Safaruddin mengungkap, laporan itu berkaitan dengan pengadaan paket proyek multiyears Aceh tahun anggaran 2020-2022, Rp2,7 triliun yang saat ini sudah dilelang Pemerintah Aceh.

“Laporan ini menindaklanjuti surat yang sudah kita sampaikan ke KPK dahulu, terkait keputusan lembaga (DPRA) tentang pembatalan proyek tahun jamak atau multiyear, karena dalam penganggarannya ada proses yang tidak terpenuhi,” katanya.

Ia menjelaskan, proses yang tidak terpenuhi tersebut seperti tidak mendapat rekomendasi dari Komisi IV DPRA periode lalu. Sehingga DPRA Periode 2019-2022 membatalkan proses usulan penganggaran proyek multiyears dalam rapat paripurna.

Selain itu proses penganggaran proyek multiyears juga hanya menggunakan kesepahaman antara pimpinan DPRA dengan eksekutif, tanpa ada pembahasan di Banggar, apalagi masuk dalam KUA PPAS tahun 2020.

Kejanggalan lain ungkap dia, saat ini seluruh kegiatan kemasyarakatan direfocusing untuk penanganan Covid-19, tapi anehnya anggaran kegiatan tahun jamak ini tidak tersentuh refocusing.

“Makanya, indikasi penyelewenganan proyek tahun jamak cukup besar, ini yang perlu didapat informasi oleh KPK sebelum mereka melakukan pencegahan dan penindakan. Kita datang ke KPK bagian dari mengamankan APBA,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Anggota DPRA dari Fraksi PAN, Irfannusir menambahkan, laporan itu dilakukan karena Pemerintah Aceh selama ini terkesan tertutup dan tidak transparan. Apabila ada kesalahan dalam penganggaran, pihaknya minta KPK untuk memprosesnya.

“Kita minta juga KPK untuk mengawasi penggunaan anggarannya secara ketat, jika ada pihak-pihak yang bermain dengan anggaran tersebut tentu akan dimonitor,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Aceh terlalu tertutup mengenai penggunaan anggaran. Terutama anggaran refocusing yang sampai saat ini peruntukannya tidak pernah disampaikan ke DPRA. 

“Refocusing dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,5 triliun, DPRA tidak pernah diberi tahu. Penggunaan anggaran ditutup-tutupi. Padahal dalam undang-undang keterbukaan publik masyarakat wajib tahu kemana anggaran digunakan, walaupun tidak sedetil mungkin. Jangankan masyarakat, DPRA saja tidak di kasih tahu, padahal fungsi DPRA adalah penganggaran dan pengawasan,” ungkap dia.

Nah, lepas dari semua dakwa dakwi yang sempat terjadi tadi. Toh, hubungan antara DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh, kini telah “rujuk” kembali. Ini sejalan dengan pembagian porsi anggaran, khusus program  pokok pikiran (pokir) yang telah diamini Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada APBA 2021. Itu sebabnya, proses lelang proyek tahun jamak jalan terus.

Muncul pertanyaan; siapa yang mengendalikan dan menjadi “pemain” inti dari proyek triliunan ini? Sumber MODUSACEH mengungkap. Dari belasan proyek tersebut, tercatat satu nama sebagai pengendali.

Sebut saja Tuan Mochokolo (samaran). Dia seorang pengusaha kelas atas Aceh yang disebut-sebut orang dekat dengan penguasa Aceh saat ini. Sebagai pengusaha “culas” Tuan Mochokolo memang lihai dan sangat pengalaman dalam mengatur proyek. Termasuk mengamankannya dari bidikan aparat penegak hukum di Aceh.

Modus operandinya pun mudah ditebak, dia menempatkan orangnya di ULP Setda Aceh. Lalu, membangun komunikasi dengan pengusaha lokal dan nasional. Selanjutnya, dia mengatur para pemenang.

Tapi itu tidak gratis. Dari jerih payah dan jasanya tadi, dia mendapat kecipratan fee hingga 30 persen. “Tentu, fee tersebut juga menetes ke atas, bawah, kiri dan kanan.Itu dilakukan untuk mengamankan praktik pat gulipat yang dia lakukan,” ungkap sumber media ini, Jumat pekan lalu di Banda Aceh.

Hanya itu? Tunggu dulu. Sebagai pemain ulung, Tuan Mochokolo kabarnya juga memenangkan lima paket pekerjaan. Tiga diantaranya berada di Kabupaten Aceh Timur, satu di Aceh Barat dan Kabupaten Simeulue.

“Jadi, nama perusahaan boleh beda, baik lokal (Aceh) maupun nasional (BUMN). Tapi, kendali tetap di tangan Tuan Mochokolo,” sebut sumber yang tak mau ditulis namanya ini.

Nah, begitu kuatkah dia? Untuk sementara begitulah faktanya. Makanya, banyak pengusaha lokal yang bertekuk lutut pada dia. Termasuk oknum aparat penegak hukum di Aceh.

Tapi, apakah Tuan Mochokolo memiliki kekuatan untuk menghalau penyidik KPK? Biarlah waktu yang menjawabnya. (selengkapnya baca edisi cetak).***

20201214-pemenang

Komentar

Loading...