Proyek Multi Years dan Pasar Gelap Kekuasaan

Proyek Multi Years dan Pasar Gelap Kekuasaan
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

Dinamika politik terkini di Aceh, Bumi Serambi Mekah kian kompleks. Ini sejalan dengan tarik ulur lelang proyek multi years (tahun jamak) antara  DPR Aceh versus Pemerintah Aceh.

MODUSACEH.CO I Persoalan memang sedikit rumit, karena parlemen Aceh saat ini diisi aktor baru dan nyaris berbeda, produk Pileg 2019 lalu.

Sebaliknya, rakyat Aceh memang tidak mudah lupa. Setidaknya ada tiga “kasus” atau isu besar yang menyita perhatian, sehingga melahirkan kegaduhan di ranah publik. Baik melalui media cetak, daring maupun media sosial.

Pertama, soal lelang pembangunan Gedung Oncology, Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Kedua, penyaluran kredit dari PT. Bank Aceh Syariah (BAS) kepada salah seorang pengusaha yang juga orang dekat penguasa Aceh.

Dan ketiga, ya itu tadi, soal proyek multi years terhadap 12 ruas jalan dan jembatan di Aceh. Terakhir, bahkan disebut-sebut menjadi 15 paket. Luar biasa!

Menariknya, selain memang tidak melalui proses regulasi normal di parlemen Aceh.

Munculnya program ini pun diduga sarat pesanan pihak tertentu. Terutama, orang-orang atau pengusaha di sekitar kekuasaan alias Pemerintahan Aceh saat ini.

Kabarnya, mulai ada sas sus. Proyek belum dilelang, tapi uang muka (fee) sudah digelontorkan? Maka, terkesan amat sangat ngotot untuk mempertahankannya.

Yang jadi soal kemudian adalah, mengapa paket proyek ini muncul pada APBA tahun 2020? Apakah sudah sejalan dengan visi dan misi Aceh Hebat Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah?

Lalu, mengapa harus di lelang dengan model tahun jamak? Benarkah, strategi ini  sebagai jalan mulus untuk meraih fulus menuju Pilkada 2022 mendatang?

Memang, dinamika di parlemen Aceh saat ini, tak lepas dari tafsir  gerakan politik  itu sendiri, yang terbangun  dari proses  lingkaran  dialogis  secara  kompromis.

Dan  kini, semua itu berlangsung sangat dinamis. Karenanya wajar bila muncul berbagai tafsir dari setiap gerakan para politisinya.

Terutama di tubuh Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Lebih khusus lagi Partai Aceh.

Kenapa? Sebab, faktor  pengalaman  dan  pemahaman  tentang politik  ideologis, sangat  mempengaruhi setiap elit dan kader partai lokal ini, dalam mengkonstruksi  proses  tafsir  politik  internal mereka sendiri.

Artinya, setiap gerakan dan polarisasi yang datang dari ekternal harus ditafsir sebagai ”creative imagination  of  the  possible” atau imajinasi kreatif tentang kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk soal Pansus Proyek Multi Years dan lainnya.

Misal, yang tersurat tentang aneka ragam fenomena politik, partisipasi politik dan kepentingan politik internal atau kelompok tertentu di luar (eksternal) saat ini.

Mungkin saja, ada tujuan tentu dari kelompok tertentu pula, yang ingin melakukan “penghancuran” dari dalam.

Apalagi, menjelang Pilkada Aceh serentak tahun 2022 mendatang.

Makanya, komunikasi dan konsolidasi politik menjadi penting dan utama yang harus dilakukan Partai Aceh.

Politisi Partai Aceh, harusnya memang memiliki kemampuan yang rasional dalam menangkap fenomena  politik  dengan berupaya  memahami  realitas  politik  yang ada dalam masyarakat sebagai  modal (partisipan)  politik.

Sebab, perspektif  politik  terkini di Aceh, telah dinominasi oleh keunggulan konfigurasi  yang berbasis pada politik  partisipasi, sekaligus pragmatisme.

Terutama dari orang-orang (pengusaha), aktivis dan politisi “kutu loncat” di sekitar Nova Iriansyah.

Padahal, secara irisan  ideologis dan arus dukungan saat Pilkada 2017 lalu misalnya. Mereka bukanlah siapa-siapa.

Sebab, hadir setelah Irwandi-Nova unggul dan lebih khusus lagi, paska Irwandi diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terjerat kasus rasuah.

Karena itulah, tingkat  kelurusan  dan  kejujuran  politisi di parlemen Aceh saat ini dan mendatang terus akan diuji dan menjadi sangat mempengaruhi partisipasi   politik rakyat Aceh dan kader partai dalam menjaga   keseimbangan   versus praktik pragmatisme tersebut. Terutama menuju Pilkada 2022 mendatang.

Maknanya, pada tingkat transfigurasi, politisi di parlemen Aceh (khususnya KAB), memang harusnya terus berupaya dan berikhtiar untuk meminimalisir    “tingkat  penyimpangan” dari praktik kekuasaan, sehingga tidak akan berpengaruh pada  partisipasi  politik  rakyat dan kader dari partai politik itu sendiri di masa datang.

Sebab, bila terus-terusan mempertontonkan dari apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan apa yang terjadi di arena politik formal. Maka, semua itu akan dibayar mahal untuk meraih kemenangan pada Pilkada 2022 dan Pileg 2024.

Pertanyaannya kemudian, mengapa saat ini Ketua dan anggota DPR Aceh terlihat dan dinilai lemah serta enggan bersikap tegas oleh masyarakat? Mengapa para pimpinan parpol anggota KAB membiarkan perilaku politik yang mengedepankan pragmatisme ini?

Banyak pihak menilai, semua itu terjadi karena tidak adanya “kemauan politik “atau political will. Pendapat lain, mereka melihat  persoalan tersebut sebagai refleksi dari konsekuensi tradisi kompromi politik yang mungkin sedang dimainkan oleh beberapa aktor di parlemen Aceh, yang mungkin narasinya di susun oleh orang-orang di luar parlemen?

Rasionalisasi semacam itu, sekaligus memberi arti adanya kekaburan pandangan tentang bagaimana seharusnya anggota DPR Aceh bekerja dan bersikap dengan kenyataan yang terjadi saat ini.

Nah, kondisi semrawut dan tidak elok ini, oleh banyak dipahami sebagai “pasar gelap kekuasaan”.

Dalam kontek ini, pasar itu adalah perilaku dari para elite yang memegang kekuasaan Aceh saat ini dengan berbagai akses yang dimilikinya.

Maka, memunculkan kontestasi bagi para pemain yang merupakan perpanjangan tangan dari oligarki ekonomi politik. Oligarki itu sendiri tidak bisa dilihat dalam pemilahan yang jelas batasannya.

Sebaliknya, dinamika politik dan ekonomi adalah sebuah sistem kompleks yang selalu bisa memunculkan aktor-aktor berbeda, walaupun aturan main di dalamnya relatif tidak berubah.

Dan kalau mau jujur, kontestasi politik yang kini terjadi di DPR Aceh, bisa saja bermotif permainan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan status.

Sebab, seringkali pembagian kekuasaan yang muncul hanya berdasarkan kompromi belaka dan proporsi koalisi politik yang terbangun.

Harusnya, para wakil rakyat yang terhormat di DPR Aceh sadar betul bahwa, daerah ini masih berada dalam transisi jalan di tempat yang berlarut-larut.

Bahkan, di beberapa sektor mengalami kemunduran, sehingga membuat rakyat semakin jauh dari harapan kesejahteraan yang terkonsolidasi.

Ada potret krusial yang terlihat yaitu, absennya mayoritas masyarakat sipil kritis Aceh saat ini, terutama mantan aktivis dan akademisi yang telah masuk dalam kantong penasihat khusus (pensus) terhadap kekuasaan.

Bisa jadi, situasi krisis dan minusnya suara kritis kepada kekuasaan, karena hampir semua elemen masyarakat sipil. Mulai dari aktivis LSM, kampus dan media, telah merapat dan mendapat tempat dalam lingkaran kekuasaan sebagai staf khusus atau penasihat khusus tadi.

Selain itu, kalau mau jujur, kaderisasi partai politik di Aceh juga masih buruk sehingga menghilangkan oposisi.

Di sudut lain, kebebasan versus keberpihakan media pers pada kebenaran informasi (bersikap kritis) juga menjadi suatu keniscayaan karena alasan dan pertimbangan bisnis.

Faktanya, sadar atau tidak, polarisasi politik yang tajam,  telah membelah Aceh menjadi dua kubu. Pendukung pemerintahan Nova Iriansyah dan kubu anti pemerintah jika tak elok disebut; oposisi.

Terutama kelompok masyarakat dan media yang kritis menjalankan fungsi kontrolnya. Padahal absennya suara kritis, justeru menjadi kehilangan besar untuk mengontrol kekuasaan.

Lantas, akankah tiga agenda besar yang menjadi isu sentral pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR Aceh, Senin, 20 Juli 2020 menemui titik orbitnya. Atau kembali terhempas karena siklus kepentingan? Kita tunggu saja. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...