Sejumlah Lahan Warga Belum Dibayar

Proyek Irigasi Sayap Kanan Rp 225 Miliar Terkendala

Proyek Irigasi Sayap Kanan Rp 225 Miliar Terkendala

Aceh Timur | Sejumlah warga di Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur belum menerima pembayaran ganti untung tanah mereka di sejumlah lokasi.

Ini akibat terkena lintasan proyek Irigasi Sayap Kanan yang sedang dibangun di kawasan itu untuk mengairi sawah masyarakat.

Dinas terkait membangun proyek Irigasi Sayap Kanan bendungan Langkahan Aceh Utara menuju Kecamatan Nurussalam yang ada di Aceh Timur dengan volume 41 KM, dengan Pagu Anggaran Rp 225 miliar.

Dananya bersumber dari APBN di bawah Kementerian PUPR, namun sudah memasuki tahun 2020 proyek ini diperkirakan baru terealisasi sekitar 10 kilometer akibat terkendala pembebasan lahan warga.

Dari informasi yang dihimpun MODUSACEH.CO proyek tersebut merupakan program strategis nasional Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya meningkatkan kesejahteraan para petani.

Keuchik Gampong (Kades) Alue Ie Mirah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, M Jamil kepada media ini mengatakan, pihaknya mendesak Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk segera menyelesaikan pembayaran pembebasan tanah milik warganya yang terkena lintasan pembangunan Irigasi Sayap Kanan di kawasan itu.

"Dari 41 pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah, baru 14 pemilik yang telah dibayar pada pertengahan tahun 2019, sedangkan sisanya tidak jelas kapan akan dibayar, padahal mereka sudah menunggu sangat lama," papar M Jamil, Rabu (8/1/2020).

Keuchik M Jamil menambahkan, masyarakat di desanya sangat kecewa terhadap kinerja LMAN, mengingat masyarakat sangat butuh uang untuk berbagai keperluan, banyak diantara mereka berutang ke tetangga, mereka berharap tanah cepat dibayar.

“Sementara semua persyaratan telah selesai seperti permintaan pihak BPN dan BPKP,” tambahnya.

Sementara itu PPK Pembebasan lahan dari PUPR Provinsi Aceh Irwansyah sebelumnya mengatakan, kegiatan itu dikerjakan perusahaan BUMN Joint Operational (JO) yang kontraknya dari 2018 sampai dengan 2021, dan pembebasan lahannya juga multiyears. Sedangkan anggarannya dari APBN di bawah Kementerian Keuangan.

Namun terkait dengan pembayaran lahan warga yang masih tersisa akibat lambatnya penyerahan berkas Irwansyah mengatakan bahwa, itu akan segera dilakukan pembayaran sebanyak 119 bidang setelah adanya jadwal dari BPN Aceh Timur untuk pembayaran yang masih tersisa.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan pembayaran, jadwal masih di tangan BPN Aceh Timur, kami masih menunggu jadwal dari mereka sebanyak 119 bidang," ujar PPK Pembebasan lahan dari PUPR Irwansyah saat dihubungi MODUSACEH.CO Rabu (8/1/2020).

Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Timur Yuliandi Djalil S.SIT, MH saat dikonfirmasi media ini mengatakan, dari informasi yang ia terima dari PUPR akan melakukan pembayaran lanjutan, namun untuk kejelasannya pihaknya menyarankan agar dilakukan komunikasi dengan PUPR Provinsi Aceh.

Namun tambah Yuliandi, jika sudah ada kejelasan dan penetapan lokasi untuk tahun 2020 maka tentunya akan segera dilakukan pembayaran pihak terkait.

"Kalau jadwalnya pihak kami menunggu penetapan lokasi (Penlok) dari Kanwil PUPR Provinsi," ujarnya.***

Komentar

Loading...