Polemik Pelantikan KIP Aceh

Prof. Farid Wajdi: Janganlah Pertontonkan Kelakuan Tidak Baik pada Rakyat!

Prof. Farid Wajdi: Janganlah Pertontonkan Kelakuan Tidak Baik pada Rakyat!
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry, Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA angkat bicara terkait kisruh pelantikan Komesioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Periode 2018. Dia menilai. Surat Keputusan (SK) yang sudah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, tentunya telah dipelajari dari berbagai aspek.

“Tidak ada kapasitas saya menilai siapa yang bersalah. Tapi, setiap keputusan yang dikeluarkan pusat (KPU) tentunya telah ditinjau dari sisi hukum, karena pusat juga tidak mau, SK yang dikeluarkan berpotensi untuk digugat,” jelas Prof. Farid Wajdi pada MODUSACEH.CO di ruang kerjanya, Gedung UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (31/5/18).

Menurutnya, kisruh antara DPR Aceh dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf haruslah dihentikan. Sebab, kedua lembaga ini adalah unsur Pemerintahan Aceh yang merupakan satu kesatuan. Jika ada kekisruhan seperti ini, yang paling rugi adalah masyarakat Aceh.

“Janganlah mempertontonkan kelakuan yang tidak baik pada masyarakat. Masih banyak hal-hal lain yang penting untuk diurus. Seperti, masalah kemiskinan di Aceh yang tidak kunjung membaik, walau kita mendapatkan uang tranfer pusat yang begitu besar, tapi Provinsi Aceh masuk daerah tertinggi angka kemiskinan,” ungkapnya.

Begitu juga kata Prof. Farid Wajdi, jangan sampai Pemerintah Pusat menganggap elit di Aceh memang suka bersiteru, sehingga Aceh selalu dicap sebagai daerah penghasil bibit pemberontakan. Itu sebabnya, dia meminta kedua belah pihak (DPR Aceh dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf) untuk bertemu guna menemukan solusi terbaik demi kemaslahatan dan keberlangsungan KIP Aceh, apalagi saat ini dibeberapa Kabupaten dan Kota sedang malaksanakan tahapan pemilihan.

“Belum hilang dalam ingatan kita, polemik Peraturan Gubernur (Pergub) APBA 2018, tambah lagi polemik KIP Aceh. Pertanyaan saya, apakah daerah kita suka bermusuh-musuhan? Padahal masih banyak urusan lain yang harus diurus,” ungkap Prof. Farid Wajdi dengan suara tinggi.

Sebelumnya, pelantikan tujuh Komisioner KIP Aceh Periode 2018-2023 menuai polemik. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tetap komit tidak mau melantik tujuh anggota KIP Aceh meskipun telah di-SK-kan KPU RI, sebelum DPRA merevisi Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh yang di dalamnya mengatur perpanjangan masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota jika tahapan masih berlangsung.

Di sisi lain, DPRA menyatakan tidak ada alasan bagi Gubernur Aceh untuk tidak melantik anggota KIP Aceh hasil rekrutmen Komisi I DPRA karena qanun itu tidak relevan lagi digunakan saat ini dan berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Siapa yang salah? Biarlah waktu yang menjawab.***

 

 

Komentar

Loading...