Breaking News

Terkait Mutasi Kepala SKPA

Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra: Mendagri Hanya Bisa Batalkan Peraturan Bukan Putusan!

Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra: Mendagri Hanya Bisa Batalkan Peraturan Bukan Putusan!
Liputan6.com
Editor
Rubrik

Jakarta | Guru Besar Tata Negara Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra berpendapat. Mendagri tidak bisa membatalkan pejabat yang sudah dilantik. Yang bisa hanya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Prof Yusril. Pendapat itu disampaikan, menjawab MODUSACEH.CO di kantornya, Gedung Casablanca, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Menurut Yusril, pergantian pejabat sepenuhnya menjadi hak Gubernur Aceh dan itu sesuai dengan amanat UUPA. Apalagi dia tidak terpilih pada Pilkada lalu, sementara surat Mendagri lebih rendah dari UUPA. “Yang bisa hanya melalui Pengadilan TUN,” tegas Prof Yusril.

Itu sebabnya dia mengusulkan, sebaiknya pejabat di daerah tidak latah dengan membawa semua persoalan di daerah ke Jakarta. “Bisa dibayangkan, elit di Jakarta yang ada sekarang tidak mengerti betul makna, isi dan suasana batin UUPA itu. Jadi kacau semuanya,” tegas Prof Yusril. Namun, secara politik, DPR Aceh bisa memanggil dan mempertanyakan masalah itu pada Gubernur Aceh. Ini sesuai dengan fungsi pengawasan yang ada. Sebab, ada undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah.

Hanya saja, ada aturan yang lebih spesifik, kalau gubernur incumbant terpilih. Nah, di sana memang ada larangan enam bulan sebelum dan sesudahnya, tidak boleh melakukan mutasi atau pergantian pejabat. “Kalau upaya DPR Aceh tidak efektif, maka upaya pembantalan hanya bisa melalui Pengadilan TUN. Mendagri tidak bisa membatalkan keputusan. Mendagri hanya bisa membatalkan peraturan misal Perda. Apalagi filosofi merumuskan UUPA dan Qanun Aceh berbeda secara nasional. Itu merupakan transformasi dari aspek konflik ke perdamaian, karenanya tidak segampang itu Mendagri bisa membatalkan? Saya dari dulu tidak setuju,” tegas Prof Yusril.

Menurut dia, langkah yang bisa dilakukan DPR Aceh dengan mempertanyakan alasan-alasan mutasi tadi dilakukan. Kecuali jika ada pihak yang dirugikan secara personal dan dan menggugat ke PTUN supaya mutasi dibatalkan. “Dia yang mengajukan gugatan ke PTUN,” kata Yusril.     

Begitupun sebut Prof Yusril, saat mengajukan gugatan ke PTUN, lebih dulu diminta putusan provisi, supaya putusan tentang mutasi di tunda lebih dulu, sampai ada putusan tetap. “Kalau di Aceh tidak ada PTUN dan sidangnya melalui putusan PTUN Medan,  itu tidak bisa dikasasi ke MA,” jelas dia.

Lantas, bisakah Presiden atau Mendagri memberhentikan Gubernur Aceh? “Tidak ada hak dan kewenangan Presiden dan Mendagri mengintervensi persolan daerah,” ujarnya. Dia memberi contoh mantan Gubernur Lampung, Syahruddin Pagar Alam, yang dinilai terlambat dan menghambat proses APBD. Nah, dewan di sana mendesak agar Presiden memberhentikan. “Saat itu, saya Mensesneg dan menyatakan tidak setuju,” ucap Yusril. Itu sebabnya, jangankan kalah, tidak kalah pun dia bisa mengambil keputusan itu. “Jadi, ada dua langkah. Pertama, DPR Aceh bisa melakukan pengawasan. Kedua, lewat PTUN dan itu harus dimasukkan sebelum 60 hari sejak mutasi dilakukan,” saran Prof Yusril.***

Komentar

Loading...