Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Status Prof. Dr. Samsul Rizal

Prof Darni Masukkan Pengaduan ke KPK

Prof Darni Masukkan Pengaduan ke KPK
Muhammad Saleh/MODUSACEH.CO

Jakarta I Kisah dan cerita Prof. Dr. Darni Daud dalam mencari keadilan, belum juga usai dan berhenti. Lihatlah, setelah tak mendapat kejelasan tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan dari Kejaksaan Tinggi Aceh, terkait rekomundasi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, beberapa waktu lalu. Mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh ini, melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa sore (28/11/2017).

“Ya, saya tetap akan mencari keadilan terhadap kasus yang telah saya alami dan jalani. Ini terkait rekomundasi majelis hakim yang hingga kini tidak ditindaklanjuti kejaksaan,” tegas Prof. Dr. Darni pada media ini, usai melapor dan menyerahkan berkas pada Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Seperti diwartakan sebelumnya, mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof. Dr. Darni M.Daud mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta. Surat tanggal 9 September 2017 itu, juga ditembuskan kepada Komisi III DPR RI, Kemenkopolhukam, Kapolri, KPK, Kejaksaan Agung serta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Isinya, meminta tindaklanjut kasus yang dia alami atau adanya keadilan di depan hukum. “Sehubungan dengan putusan saya yang telah diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, yang bersidang pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 27 Februari 2014 dengan putusan nomor: 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 268, majelis hakim menyatakan; berdasarkan hal tersebut majelis merekomendasikan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan secara tersendiri terhadap Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dan siapa saja yang terlibat didalamnya,” tulis Prof. Dr. Darni Daud dalam suratnya itu.

Namun anehnya sambung mantan Rektor Unsyiah ini, keesokan harinya atau tanggal 28 Februari 2014, Humas Kejaksaan Tinggi Aceh langsung bereaksi dan mengeluarkan pernyataan bahwa; jika memang betul Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh dalam amar putusannya kemarin menetapkan Samsul Rizal, berarti jaksa harus mengusutnya, itu yang membedakan penetapan dengan rekomendasi.

Begitupun sebut Darni, sampai surat ini dia tandatangani, Kejaksaan Tinggi Aceh tidak pernah menetapkan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng sebagaimana rekomendasi Pengadilan Tipikor Banda Aceh, walau pun telah terjadi gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat Aceh melalui media pers cetak dan online. “Menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa Kejaksaan Tinggi Aceh sungguh sangat mempertahankan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Artinya, jaksa sebagai eksekutor tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk menuntut Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng,” ungkap Darni.

Masih kata Darni melalui suratnya itu. “Bahwa saat penyidikan terdahulu juga terlihat aneh dimana penyidik tidak mengizinkan auditior BPKP Perwakilan Aceh untuk mengonfirmasikan dengan Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Ini sesuai pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 262 yang menyatakan; sesuai rekapitulasi yang dibuat oleh Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, yang kemudian diselipkan oleh auditur BPKP dalam dan atau diantara lampiran-lampiran hasil rekapitulasi auditor BPKP, agar seolah-olah rekapitulasi yang dibuat oleh Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng benar adanya. Pada hal ketika ditanyakan, auditor/ahli David bin Darmas Nawi, menerangkan bahwa ahli tidak dapat menerangkan tentang empat lembar cek tersebut berikut tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya, karena menurut ahli yang mengetahui tentang empat cek tersebut adalah Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng”.

Sayangnya, hinggi berita ini ditayang, media ini belum memperoleh keterangan atau konfirmasi dari Prof. Dr. Samsul Rizal, Rektor Unsyiah saat ini. Berita selengkapnya, pada edisi cetak pekan depan.***

Komentar

Loading...