Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Produk ULP Simeulue Menuai Sorotan

Produk ULP Simeulue Menuai Sorotan
Yan Soeta
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Simeulue

Simeulue | Dugaan kongkalikong dalam penetapan pemenang tender produk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Simulue mencuat. Oknum panitia dituding bermain dengan rekanan. Benarkah? Nah, aroma busuk di tubuh ULP Kabupaten Simeulue saat ini sedang menjadi sorotan. Proses lelang yang dilakukan pemkab kepulauan itu disinyalir tidak fair dan bernuansa kepentingan. Contoh, proyek pembangunan Jaringan Irigasi Kuala Baru, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Dalam kegiatan ini, panitia terkesan ngotot memaksakan kehendak dengan cara memenangkan proyek Rp 750 juta itu kepada CV Pilar Jaya. Alasannya, keputusan pokja selaku eksekutor yang menobatkan perusahaan tadi sebagai pemenang dinilai tak objektif dan menabrak Pepres 54 Tahun 2010. Hal itu terkuak pasca perusahaan yang merasa dirugikan melayangkan sanggahan lantaran CV Pilar Jaya, yang dinyatakan menang oleh pokja, mempunyai kelemahan dokumen yakni masa berlaku penawarannya telah kedaluwarsa melebihi waktu 60 hari.

Mendapat sanggahan, panitia akhirnya melakukan evaluasi kembali. Benar saja, hasilnya pemenang proyek tadi batal, evaluasi ulang pun kembali dilakukan. Setelah melewati beberapa tahapan, anehnya, perusahaan yang telah dibatalkan sebagai pemenang tadi belakangan kembali dipatenkan sebagai juara, dalihnya hasil evaluasi.

Sontak saja, keputusan membingungkan ala pokja ini menimbulkan tanya besar. Tudingan tak profesional hingga dugaan suap disematkan ke panitia. Sedangkan syarat administrasi disinyalir hanya kedok untuk membungkus kepentingan pada paket yang sudah dilabel atau dikondisikan.

Salah seorang kontraktor Simeulue Yan Soeta, Selasa (5/9/17), kepada MODUSACEH.CO membeberkan adanya kejanggalan yang terjadi dalam lelang produk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Simeulue. Khususnya soal penetapan pemenang peningkatan Jaringan Irigasi Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam yang terindikasi sarat muatan kolusi dan kepentingan.

Menurut pengusaha putra daerah Simeulue ini, perusahaan yang dimenangkan itu tak mengisi isian kualifikasi, termasuk tak pernah menghadirkan direktur saat pembuktian undangan klarifikasi. Tidak melaksanakan poin itu jelas sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Aneh dan tak masuk akal. Perusahaan yang sebelumnya sudah dinyatakan batal sebagai sebagai pemenang kembali dibintangkan. Bukankah pembatalan tersebut dari hasil evaluasi pokja sendiri? Atau memang pokjanya yang odong-odong. Saya menduga ada permainan tak beres antara panitia dengan rekanan di sini,” ujar Yan Soeta.

Geram atas sistem lelang ULP Simeulue, ia berharap, pemerintah dan lembaga-lembaga berkompeten termasuk institusi penegak hukum dapat mengawasi setiap pelaksanaan tender di kabupaten yang dijuluki Ate Fulawan itu.

Sementara, Ketua Pokja G, Charles, yang dikonfirmasi media ini membantah. Menurutnya, penetapan pemenang yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Evaluasi yang timbul karena batas masa berakhirnya penawaran telah diperpanjang hasilnya tak mengubah ketetapan awal yakni CV Pilar Jaya selaku pemenang. Namun, ia tak memungkiri soal kekeliruan pihaknya pada hasil penetapan pertama.

“Memang benar paket tersebut sempat dilakukan evaluasi ulang lantaran masa berlaku penawaran telah berakhir. Tapi dari hasil evaluasi selanjutnya, membuktikan CV Pilar Jaya memang layak sebagai pemenang. Soal kekeliruan awal namanya juga manusia biasa. Kita siap menjelaskan secara admnistrasi kalau keputusan ini salah,” katanya.

Tak hanya proyek pembangunan Jaringan Irigasi Kuala aru saja yang menjadi sorotan. Dugaan skandal KKN juga tercium dalam lelang pembangunan Jembatan Anao 1 (satu) Kecamatan TeupaBh Selatan. Pada web resmi LPSE pemerintah setempat tanggal 1 September 2017 disebutkan, CV Putra Indah Grup dimenangkan. Dari 15 penawaran yang masuk, perusahaan tadi akhirnya dilegalkan sebagai pelaksana pembangunan jembatan dengan penawaran Rp 1,56 miliar lebih dari pagu Rp 1,62 miliar.

Uniknya, penilaian evaluasi terhadap perusahaan yang dinyatakan kalah terkesan asal-asalan. Ambil contoh perusahaan Fajar Jaya yang diklaim pokja tak melampirkan surat pernyataan personil sesuai lampiran teknis dalam dokumen penawaran, tegas dibantah oleh CV Fajar jaya.

Perusahaan ini memastikan kalau itu alasan substansial, panitia jelas keliru, sembari menunjukkan bukti surat pernyataan personil yang dimaksud kepada MODUSACEH.CO. Itu sebabnya, perwakilan perusahaan ini bertekad mengantarkan kasus ini ke meja hukum hingga tingkat provinsi. 

“Saya heran dengan cara kerja Pokja ULP Simeulue. Evaluasinya tampak kacau balau, kesannya juga jauh dari profesional. Bayangkan saja, jadwal yang disuguhkan memakan waktu hingga tiga bulan. Belum lagi alasan pokja menggugurkan rival dengan asumsi tak jelas. Faktanya perusahaan kami dengan enteng dikatakan tak melampirkan surat pernyataan personil. Di sini, kami tegaskan, soal isian kualifikasi tentang lampiran penyataan personil itu telah kami penuhi sesuai kebutuhan dokumen," tegas Irfan, perwakilan CV Fajar Jaya. Sayang, Ketua Pokja A, Kelana, tak berhasil ditemui di kantornya oleh media ini. Saat dihubungi melalui nomor seluler, juga tak aktif. Kabarnya, ia berada di luar daerah.***

Komentar

Loading...