Posting 'Rakyat Aceh Siap Perang' Jika Divaksin, ES Diciduk dan Dijerat UU ITE

Posting 'Rakyat Aceh Siap Perang' Jika Divaksin, ES Diciduk dan Dijerat UU ITE
Sumber
Kontributor Simeulue

Simeulue  | Berbagai kasus postingan di media sosial (medsos) berbuntut jeratan hukum, sepertinya tak membuat banyak orang sadar.

Salah satunya ES (33) seorang warga di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Lihatlah, ES terpaksa berurusan dengan polisi setelah postingannya di media social, dinilai melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyebabnya, ES diduga menulis di medsos dengan kalimat provokatif. 'Rakyat Aceh siap perang' bila pemerintah pusat ngotot menyuntikkan vaksin Corona di Tanah Rencong.

Kasat Reskrim Polres Simeulue Iptu Muhammad Rizal yang dikonfirmasi MODUSACEH.CO, Selasa malam dari Banda Aceh membenarkan adanya penangkapan terhadap ES.

"Benar, tersangka ES telah melakukan perkara ITE sebagai pembuat, penyebar berita hoax, provokatif, dan SARA terkait vaksin COVID-19 di Aceh," ungkap Iptu Muhammad Rizal.

Itu sebabnya, tersangka ES diciduk di Desa Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Simeulue, Minggu (10/1) malam. Penangkapan dilakukan tim gabungan berdasarkan Surat perintah penangkapan nomor: Sprin.Kap/03 /I/Res.1.24/2021/Reskrim.

Rizal mengatakan ES diduga membuat posting-an di akun Facebook miliknya. Setelah postingan itu beredar, polisi turun tangan melakukan penyelidikan dan menangkap ES.

Polisi menyita satu unit ponsel yang diduga dipakai untuk membuat postingan. Lalu, setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan ES sebagai tersangka.

"Ya, ES telah ditetapkan tersangka dalam kasus perkara ITE berdasarkan barang bukti yang cukup, lantaran telah melakukan ujaran kebencian serta isu SARA di media sosial," ujar Rizal.

Lantas, seperti apa postingan ES di facebooknya? Berikut ujaran dia.

Rakyat Aceh menolak vaksin covid 19 karena banyak mudharatnya dan syari'atnya menurut para ulama Aceh itu haram. Pemerintah pusat tidak berhak ikut campur masalah hukum haram menurut Agama, karena masalah Agama mutlak kewenangan Pemerintah Aceh, bukan kewenangan Pemerintah RI. Bila ngotot pemerintah pusat memaksa kehendak, rakyat Aceh Siap perang..!!"

Komentar

Loading...