Tak Ikut Tes Kesehatan dan Baca Alquran,

Posisi Fakhruddin Terancam

Posisi Fakhruddin Terancam
Fakhruddin, photo: www.republika.co.id
Banda Aceh | Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi mengatakan, terkait salah satu calon Bupati di Aceh Barat Daya (Abdya) Fakhruddin yang hingga saat ini belum mengikuti tes kesehatan dan tes baca qur`an,  dianggap belum memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun adakah toleransi dari KIP mengingat yang bersangkutan mengaku dalam keadaan sakit? “KIP Aceh bukan lembaga tawar-menawar kami, sudah menetapkan tahapan demi tahapan,” ujar Ridwan Hadi saat ditemui seusai menyaksikan tahapan tes baca Alquran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Mesjid Raya Baiturrahman, Rabu (28/9/2016).
 
Namun diakui Ridwan Hadi, pihaknya bukan berarti menutup semua celah untuk Fakhruddin yang belum mengikuti syarat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah pada Februari 2017 nanti. Fakhruddin masih bisa menempuh jalur untuk melaporkan segera kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh atau ke Badan Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Kemudian kedua lembaga pengawas tersebut mengeluarkan surat rekomendasi ke KIP untuk dipertimbangkan oleh KIP.

“Namun rekomendasi tersebut bukan merubah tahapan secara serta merta, tapi akan mempertimbangkan pantas atau tidak diberikan,” kata Ridwan.
 
Karena menurutnya, KIP telah menetapkan setiap tahapan pilkada secara matang dan terstruktur, namun jika ada salah satu calon yang meminta untuk merubah jadwal, seperti halnya Fakhruddin karena belum mengikuti tes kesehatan dan baca Alquran, maka harus melalui rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslih Aceh. Namun rekomendasi tersebut akan dipertimbangkan oleh KIP dan tidak serta merta.
 
Ridwan menjelaskan, tahapan sudah dilakukan seperti tahapan pencalonan pada 23 September 2016, namun bagi yang tidak mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan maka tidak boleh dilakukan pendaftaran di luar jadwal yang ditetapkan.
 
“Sekali lagi saya sampaikan, keputusan KIP bisa berubah  dengan rekomendasi Bawaslu, Panwaslih atau dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun saya tegaskan sekali lagi kalau satu tahapan saja tidak diikuti berarti tidak memenuhi sayarat,” kata Ridwan.***

Komentar

Loading...