Polres Aceh Barat Terima Pengaduan Kuasa Hukum Tgk Janggot ke LPSK

Polres Aceh Barat Terima Pengaduan Kuasa Hukum Tgk Janggot ke LPSK
Foto ist.

Meulaboh | Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda menyambut baik pengaduan kuasa hukum tersangka Tgk. Zahidin alias Tgk. Janggot kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penegasan itu disampaikan Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Reskrim AKP Parmohonan Harahap saat diminta tanggapan media ini, melalui sambungan telepon, Rabu, 17 Februari 2021. “Kita sambut dengan senang hati,” ujar Kasat Reskrim Polres Aceh Barat.

Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Parmohonan Harahap juga mengaku, pihaknya sekira pukul 09.19 WIB sedang menunggu kedatangan tim LPSK.

“Hari ini  kami lagi tunggu,” ujar Kasat Reskrim Polres Aceh Barat.

Seperti diketahui melalui pesan WhatsApp (WA), Selasa malam, 16 Februari 2021, kuasa hukum Tgk. Janggot, Zulkifli, SH merilis informasi adanya kunjungan tim investigasi dari LPSK RI.

Diakui Zulikifli, pertemuan berlangsung di Kantor Hukum ARZ & Rekan Jalan Teuku Meurandeh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Menurut Zulkifli, kedatangan tim LPSK RI atas permohonan Kuasa Hukum Zahidin beberapa waktu yang lalu.

Kata Zulkifli, kepada tim investagasi LPSK RI, Kuasa Hukum Zahidin menyampaikan beberapa Kejanggalan atas laporan kliennya, terkait penetapan tersangka hingga ditahannya Zahidin di sel tahanan Polres Aceh Barat atas laporan Bupati Aceh Barat Ramli MS.

Menurut Zulkifli, yang menjadi dasar hukum permohonan perlidungan saksi dan korban kepada LPSK RI adalah, merujuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban Juncto Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor : M.HH–11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER–045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : KEPB–02/01–55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, tentang Perlindungan Bagi Pelapor Juncto Pedoman Kerja antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor : NK–005/1.DIV4.2 /04/2016, Nomor : KEP–212/A/JA/04/2016, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.***

Komentar

Loading...