Terkait Kredit Rp83 Miliar PT. BAS Kepada Makmur Budiman

Polda Aceh Tingkatkan Status Jadi Penyidikan

Polda Aceh Tingkatkan Status Jadi Penyidikan
Pabrik sawit di Aceh Tamiang (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Setelah satu bulan lebih mengumpulkan data dan fakta hukum secara marathon. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Aceh, akhirnya meningkatkan status perkara penyaluran kredit Rp83 miliar dari PT.Bank Aceh Syariah (BAS) kepada Makmur Budiman menjadi penyidikan.

Keputusan itu dilakukan setelah gelar perkara, sejak 20-21 Mei 2020 di Mapolda Aceh, Banda Aceh. "Benar, ini terkait dugaan tindak pidana perbankan," ujar seorang sumber.

Sumber media ini, membenarkan adanya keputusan tersebut. “Sudah, tadi pukul 12.00 WIB selesai gelar perkara,” ungkap sumber yang tidak mau ditulis namanya itu.

Ini berarti, proses mengumpulkan data tahap awal sudah memenuhi unsur untuk ditingkatkan statusnya.

 “Ya, ini proses hukum normatif sebelum dilimpahkan kepada jaksa,” ujar sumber tadi.

Lantas, sudah adakah yang ditetapkan tersangka? Menurut sumber tersebut, hingga hari ini belum ada penetapan tersebut.

Namun, dari gelar perkara yang dilakukan, penyidik sudah mendapatkan sejumlah petunjuk penting. “Kalau sudah sidik biasanya tersangkanya pasti kelihatan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir. Reskrimsus) Polda Aceh, telah mengumpulkan data dan terus melakukan penyelidikan, terkait kasus penyaluran kredit Rp83 miliar PT. Bank Aceh Syariah (BAS) kepada Makmur Budiman.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari berbagai sumber menyebut. Selain memanggil dan meminta keterangan sejumlah staf dan pimpinan Bank Aceh Syariah. Penyidik Reskrimsus Polda Aceh, juga sudah meminta keterangan dari Makmur Budiman.

Ini dilakukan, setelah dua kali Makmur Budiman dikabarkan berhalangan hadir. “Sudah, sudah datang dan memberi keterangan. Karena itulah, penyidik terus mendalami kasus tersebut,” ungkap seorang sumber pada media ini.

Tak hanya itu, sumber MODUSACEH.CO di Kabupaten Aceh Tamiang menjelaskan. Rabu, 6 Mei 2020 lalu, sejumlah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir. Reskrimsus) Polda Aceh, juga telah meninjau pabrik kepala sawit milik PT. Bumi Sama Ganda di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Ya, kami saya lihat ada beberapa mobil menuju ke arah pabrik. Saya tanya orang di sana mengatakan, mereka dari Polda Aceh,” jelas sumber yang tak mau ditulis namanya ini.

Sekedar informasi saja, setelah sekian lama tanpa kepastian hukum. Lahan seluas 199.998 meter persegi dan pablik kepala sawit milik PT. Bahari Dwi Kencana akhirnya beralih kepemilikan atau menjadi milik PT. Bumi Sama Ganda.

Ini sejalan dengan status hukum bahwa PT. Bahari Dwi Kencana dinyatakan bangkrut atau pailit. Dan, hasil pelelangan, 24 April 2018, sekira pukul 23.59 WIB di Kantor KPKNL Lhokseumawe dengan kode lelang YA4S50, dinyatakan; pabrik kelapa sawit PT. Bahari Dwi Kencana Lestari di Kabupaten Aceh Tamiang, sudah beralih kepemilikan atau dimenangkan PT. Bumi Sama Ganda yang berkantor di Jalan  Teuku Umar, Nomor: 134 Banda Aceh, Provinsi Aceh. Perusahaan ini dipimpinan Ardiansyah, sebagai direktur.

Kepada media ini, 1 Mei 2018 lalu, Ardiansyah menjelaskan. Sesuai surat penetapan Pengadilan Niaga Medan, Sumatera Utara, nomor; 06/PDT-SUS-PAILIT/2016/PN Niaga Medan, berikut sertifikat Tanah Hasil Roya menjadi atas nama PT. Bumi Sama Ganda.

Makanya, ketika itu, PT Bumi Sama Ganda melakukan pengosongan, sekaligus menghentikan seluruh produksi dari pemilik lama. “Begitupun, semua karyawan lama akan kita tampung kembali dan semua diminta untuk menunggu kebijaksanaan dari managemen baru yaitu PT. Bumi Sama Ganda,” kata Ardiansyah saat itu.

Untuk mengambil alih pabrik tersebut, PT Bumi Sama Ganda milik Makmur Budiman mengambil kredit pada PT. Bank Aceh Syariah (BAS). Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah (BAS) Haizir Sulaiman menjelaskan, status kredit yang disalurkan kepada H. Makmur Budiman berjumlah Rp68 miliar untuk kebun sawit dan Rp 15 miliar modal kerja. Totalnya, Rp83 miliar. 

 20200521-mbb

“Dan itu dicairkan, setelah melalui proses dan telaah yang matang serta panjang,” kata Haizir.

Salah satunya, melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Cabang Medan. “Jadi, pencairan baru kami lakukan, setelah ada telaah dari lembaga independen yaitu KJPP tadi,” jelas Haizir pada media ini, Selasa, 14 April 2020 di Banda Aceh.

Dikonfirmasi ulang media ini, Rabu, 15 April 2020 sore, Haizir menjelaskan.  Setelah proses kredit disalurkan atau dicairkan, sebagai kreditur, H. Makmur Budiman tetap menyelesaikan kewajibannya dengan lancar. “Jadi, selama ini tidak ada masalah dan tetap lancar,”  jelas dia.

Yang menebar hawa tak sedap kemudian adalah, harga lelang pabrik tersebut, Rp27.353.000.000,- miliar atau Rp27 miliar lebih untuk bangunan dan lahan seluas 199.998 meter persegi. Namun, total kucuran dana yang diterima Makmur Budiman dari PT. BAS, Rp 83miliar.

Nah, selisih nilai yang begitu fantastis inilah yang kemudian membuat penyidik Polda Aceh melirik untuk menyidik kebijakan kredit dari bank plat merah tersebut kepada Makmur Budiman, yang disebut-sebut sebagai sohib dekat Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Begitupun, lupakan sejenak persoalan tadi. Meliriklah pada informasi terkini. Ternyata, M. Ramli Tarigan SH, MH kuasa hukum Boy Hermansyah, pemilik pabrik kepala sawit dibawah bendera PT. Bahari Dwikencana Lestari yang kemudian beralih kepada PT. Bumi Sama Ganda milik Makmur Budiman, sudah dua kali menyurati Dirut PT. Bank Aceh Syariah (BAS) dan meminta bank itu untuk tidak mencairkan kredit kepada Makmur Budiman.

Lihatlah surat pertama tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 05/KA-RR/SU/I/2019 dengan perihal; mohon untuk tidak memberikan fasilitas kredit atas anggunan pabrik kelapa sawit (PKS) Ex. PT. Bahari Dwikencana Lestari.

Alasan Ramli, peralihan Pabrik Kelapa Sawit ex. PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. Bumi Sama Ganda milik Makmur Budiman, yang dilelang Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, tanggal 17 April 2018, Rp. 27.353.000.000. Tidak sesuai aprisial KOP (Kantor Jasa Penilaian Publik) dan dibawah harga pasar.

Tak hanya itu menurut Ramli, objek  terjual dalam pelelangan yang dilakukan kurator terhadap sebidang tanah (berdiri bangunan Pabrik Kelapa Sawit). Ada pula sebahagian mesin pabrik, peralatan workshop, peralatan laboratorium dan prasarana lainnya.

Pabrik itu terletak di Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan luas 199.998 M2 dan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Nomor: 02 atas nama PT. Bahari Dwi Kencana Lestari.

“Dengan harga ini kami mohon kepada pimpinan Bank Aceh untuk tidak memberikan fasilitas kredit kepada subjek hukum, badan hukum pemerintah, TNI/Polri maupun swasta terkait dengan agunan Pabrik Kelapa Sawit ex. PT. Bahari Dwikencana Lestari,” tulis Ramli dalam suratnya itu.

Kedua, masih banyak aset milik PT. Bahari Dwikencana Lestari seperti, Turbin, Lori, Genset, Loader, Boiler dan peralatan-peralatan lainnya.

“Dan klien kami sedang mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) Reg. Nomor: 06/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga Mdn, terhadap perbuatan pelelangan yang dilakukan Kurator PT. Dwi Kencana Semesta,” ungkap Ramli.***

Komentar

Loading...