Terkait Kasus Teuku Aznal

Plt Gubernur Aceh Sudah Minta Persetujuan Mendagri

Plt Gubernur Aceh Sudah Minta Persetujuan Mendagri
T. Aznal/dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Proses lebih lanjut terhadap dugaan pemalsuan persyaratan administrasi untuk kenaikan pangkat Kepala Biro Umum Setda Aceh yang juga Plt Wali Kota Sabang, Teuku Aznal, terus berlanjut.

Plt. Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo, telah minta persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Minggu lalu. Karena prosedurnya mesti harus mendapat restu Mendagri.

“Kita sesuai prosedur. Artinya proses-prosesnya tetaplah lanjut, kemudian kita juga sudah minta proses persetujuan Menteri Dalam Negeri, untuk tindak lanjutnya. Karena memang aturannya begitu. Saya sebagai Plt harus minta persetujuan Menteri Dalam Negeri,” kata Plt. Gubernur Aceh, usai melakukan pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), terkait serapan APBA 2016, di ruang P2K, kantor Gubernur Aceh, Selasa (27/12/2016).

Karena itu, bagaimana tindak lanjut terhadap kasus T Aznal, itu masih menunggu jawaban dari Menteri Dalam Negeri. “Sudah kita minta Minggu kemarin. Nanti kita tunggu keputusan Menteri Dalam Negeri Seperti apa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan tersebut berawal pada saat SK itu ditandatangani Setda Provinsi Aceh saat itu, Teuku Setia Budi, tanggal 18 Februari 2013, dengan Nomor: PEG.821.22003.2013. Dan, SK tersebut, kata Abdul Karim, dipalsukan dengan cara mengubah tanggal, bulan, tahun, serta memindahan tanda tangan Teuku Setia Budi yang ada di SK jabatan sebelumnya, tertanggal 18 Februari 2012.

Cara itu dilakukan dengan men-scan dan kemudian memindahkan ke SK jabatan tertanggal 5 September 2012. Hal yang sama juga dilakukan terhadap paraf para asisten.

Abdul Karim mengungkapkan, modus operandi ini diketahui karena dari dua SK yang ditemukan arsipnya di Setda Aceh dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, SK jabatan diteken Sekretaris Daerah (Sekda) Teuku Setia Budi, tanggal 18 Februari 2013. Sementara, yang diteken tertanggal 5 September 2012, tidak pernah ada.

Kata Abdul Karim, menurut analisis tim pemeriksa Baperjakat, motif T Aznal memalsukan SK kenaikan jabatannya saat dilantik menjadi Kabag Keuangan Biro Umum untuk mempercepat kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a, atau lainnya. “Tindakan Saudara Aznal ini melanggar Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri,” ujar Abdul Karim.

Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berat, bisa dikenakan sanksi antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.***

 

Komentar

Loading...