Terkait Anggaran dan Kepastian Hukum Pilkada 2022

Plt. Gubernur Aceh Minta Penjelasan Mendagri

Plt. Gubernur Aceh Minta Penjelasan Mendagri
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Hingga kini, kepastian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh serentak 2022 belumjelas. Itu sebabnya, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. Ini terkait dengan alokasi anggaran daerah.

“Berkenan, kami mohon penjelasan Bapak Menteri terkait dengan kepastian pelaksanaan Pilkada 2022 di Aceh, karena berimplikasi pada penganggaran dan APBA tahun 2021,” tulis Nova dalam suratnya, Nomor: 270/6935, tanggal 5 Mei 2020.

Dasar dari permohonan penjelasan itu sebut Nova, surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Nomor:483/PR.02.35R/II/Prov/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, perihal penyampaian Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2022. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya, Gubernur Aceh dalam suratnya juga mengutip ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor: 11/2006, tentang Pilkada Aceh serta Qanun Aceh, Nomor: 12 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil, yang dilaksanakan pada 2022.

Sementara itu, Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengakui adanya surat tersebut. Ternasuk surat pihaknya kepada Gubernur Aceh. “Ya, sudah kami usulkan anggaran sekitar Rp 200 miliar lebih, termasuk Pidie Jaya, Subulussalam dan Aceh Selatan,” kata Samsul.

Menurut Samsul, itu dilakukan pihaknya ada tidak menyalahi aturan atau dituding tidak mengajukan anggaran, andai Pilkada Aceh dilaksanakan 2022. “Jangan sampai kami dituding dan disalahkan, kenapa tidak mengajukan. Soal bagaimana berikutnya, tentu keputusan ada pada Pemerintah Aceh,” jelas Samsul.

Begitupun sebut Samsul, harusnya Gubernur Aceh bersama DPR Aceh, tidak meminta penjelasan dari surat KIP Aceh. Sebab, ini merupakan urusan internal. “Kalau tidak jadi Pilkada 2022, maka dana tersebut tidak hilang alias masuk pada SilPA,” sebut dia.

Selain itu menurut Samsul Bahri, Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh bersama DPR Aceh, meminta ketegasan dari Mendagri terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh.

“Aturan main atau undang-undang yang mengaturnya jelas yaitu, UUPA No:11/2006 serta UU No: 10/2016, tentang perubahaan kedua atas UU No:1/2015 dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, No:1/2014, tentang pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil yang menegaskan bahwa, hasil Pilkada 2017 akan menjabat lima tahun sekali,” ujarnya.

Memang sebut Samsul, pada ayat 8 ditegaskan bahwa, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta Walikota dan Wakil di seluruh Indonesia, dilaksanakan pada November 2024.

“Tapi, UU No:10/2016 dengan tegas menyatakan; negara mengakui hak-hak dan kekhususan daerah. Jadi, Aceh berada di dalamnnya,” jelas Samsul Bahri.***

Komentar

Loading...