PKS Desak Anies Gunakan Diskresi Lepas Saham Bir Delta

PKS Desak Anies Gunakan Diskresi Lepas Saham Bir Delta
Gabungan organisasi massa melakukan aksi mendukng rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan saham produsen miras PT Delta Djakarta, 8 Maret 2019 (Foto: CNN Indonesia)
Penulis
Sumber
CNN Indonesia.com

Jakarta I Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggunakan diskresi dalam melepas saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta.

"Bahwa pelepasan saham di pabrik miras harus segera diwujudkan. Andaikan DPRD tidak menyetujui, paling tidak gubernur bisa melakukan diskresi untuk segera melakukan pelepasan ini," kata Arifin dalam sebuah webinar, Kamis (1/4).

Arifin mengatakan sebagai partai pengusung Anies di Pilkada 2017, pihaknya mendukung kebijakan pemprov untuk melepas saham di pabrik pembuatan bir tersebut.

Dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya, kata Arifin, investasi Pemprov DKI Jakarta di PT Delta tersebut tidak memiliki dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat

"Apalagi kalau kita bicara dampak negatif daripada miras, yang memunculkan kriminalitas di masyarakat, membahayakan nilai-nilai kemanusiaan kita, kalau bicara falsafah bangsa kita, ini bertentangan dengaan nilai-nilai ketuhanan, karena semua agama jelas menolak sesuatu yang namanya miras, karena membahayakan masyarakat," ujar dia.

Namun, dalam webinar tersebut Arifin tak merinci lebih lanjut mengenai dasar hukum yang bisa jadi pijakan Anies untuk mengambil langkah diskresi atas pelepesan saham bir Delta.

Sementara itu, bila merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah salah satu hak pejabat administrasi negara yang berwenang dalam menjalankan tugas. Pasal 1 dan Pasal 22 pada undang-undang itu pun mengatur alasan dan syarat keputusan diskresi boleh digunakan pejabat negara yang berwenang.

Pada pasal 22 disebutkan salah satu alasan diskresi itu untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Komunikasi dengan Fraksi di DPRD DKI
Selain mendorong Anies untuk melakukan diskresi, Arifin mengatakan bahwa fraksi-nya di DPRD juga tengah menjalin komunikasi dengan fraksi lain agar mendukung kebijakan Anies itu.

"Sudah banyak fraksi yang support untuk segera lepas saham pemprov," klaim Arifin.

Diketahui, pelepasan saham DKI belum jua terealisasi lantaran terhambat persetujuan dari DPRD.

Sejak 2018 hingga 2021, diketahui surat pengajuan persetujuan telah diajukan Pemprov sebanyak empat kali. Yakni pada Maret 2018, Januari 2019, Mei 2020, dan Maret 2021.

Dalam pernyataannya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan perlu rasionalisasi tinggi untuk dirinya menyetujui pelepasan itu.

"Perlu rasionalisasi tinggi untuk saya menyetujui usulan penjualan saham PT Delta Djakarta, Tbk yang terus digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Prasetyo seperti dikutip dari akun twitter-nya @prasetyoedi_ , Jumat (5/3).

Ia mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar.

"Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ucap dia.***

Komentar

Loading...