Sikapi Berbagai Masalah Hukum di Aceh Barat

Pimpinan DPRK Berharap Ada Kesempatan Audiensi dengan Kapolda Aceh

Pimpinan DPRK Berharap Ada Kesempatan Audiensi dengan Kapolda Aceh
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Munculnya berbagai masalah hukum di Kabupaten Aceh Barat, membuat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Samsi Barmi, Ramli, SE dan Kamaruddin, mengajukan keinginan untuk dapat beraudiensi dengan Kapolda Aceh Irjen Pol.Wahyu Widada.

Itu disampaikan melalui surat bersifat penting, tanggal 5 April 2020 lalu. Namun, hingga kini belum mendapat ada balasan. “Belum ada balasan,” jelas Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli, SE, Kamis lalu di Meulaboh.

Nah, dalam surat tadi disebutkan bahwa, tujuan audiensi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Terutama tentang adanya kepastian hukum terhadap berbagai kasus yang terjadi.

Misal, mendiskusikan masalah pemberhentian para Keuchik (kepala desa) yang dilakukan secara sepihak oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Kasasi Bupati Aceh Barat. Tetapi jabatan itu belum dikembalikan.

Kedua, tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polres Aceh Barat di Hotel Meuligo. Diduga, melibatkan oknum penegak hukum dengan penggunaan Dana Desa.

Mengenai hal itu, hingga kini belum ada kelanjutannya terhadap proses hukum. “Informasi yang kami dapatkan, kasus tersebut juga telah ditangani penyidik Polda Aceh,” kata pimpinan DPRK Aceh Barat itu.

Ketiga, kasus dugaan pemukulan di Pendapo Bupati. “Tentu, ada permasalahan lainnya yang tidak dapat kami jabarkan satu persatu dalam surat ini. Makanya, kami berharap Pak Kapolda dapat meluangkan waktu untuk kami lakukan audiensi,” harap Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi.***

Komentar

Loading...