Breaking News

LHP BPK Terhadap Pemkab Gayo Lues Tahun Anggaran 2020

Pertanggungjawaban Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Swakelola Belum Sesuai Ketentuan

Pertanggungjawaban Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Swakelola Belum Sesuai Ketentuan
Peresmian jembatan rangka baja Kampung Rema, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues. (Foto: orbitdigitaldaily.com)
Rubrik

Banda Aceh | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh terhadap Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2020, berisi sejumlah catatan. Salah satunya, pertanggungjawaban proyek pemeliharaan Jalan dan Jembatan Swakelola pada Dinas PUPR setempat, belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Auditor BPK menyebut, dari penelusuran terhadap DPPA Dinas PUPR diketahui, anggaran belanja pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut dianggarkan secara global, tidak dirinci nama lokasi atau tempat jalan yang akan dipelihara.

Temuan lain, pada pekerjaan swakelola tidak didukung dengan dokumen penetapan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan serta rencana anggaran biaya.

Selain itu, pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PUPR. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Kepala Dinas PUPR Gayo Lues, menunjuk PPTK dan Pembantu PPTK sesuai Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 800/231/2020.

Namun pada Lampiran SK tersebut disusun, Tim Penyelenggara Swakelola Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan TA 2020 terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Tim Persiapan, Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

Namun, dalam kegiatan ini PA/KPA tidak menetapkan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan serta RAB yang digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan RKA-SKPK.

Tak hanya itu diketahui, Tim pelaksana tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan kepada PA/KPA, berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran menunjukkan belanja pemeliharaan jalan dan jembatan telah dibayar lunas.

Namun demikian Tim Pelaksana tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan kepada PA/KPA, tidak adanya berita acara serah terima pekerjaan ini menjadi tidak diketahui waktu penyelesaian pekerjaannya serta pembayaran dilakukan secara tunai.

Menurut BPK secara uji petik terdapat pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dipertanggungjawabkan hanya Rp1.147.621.600.

Sebelumnya atau sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK-RI) terhadap pemeritah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020, terdapat anggaran Rp8.295.149.274 untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.

Padahal pembayaran secara tunai bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik (e-money) atau sejenisnya.

Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemindahan uang dalam rangka pelaksanaan APBD baik atas pelaksanaan tranksaksi pendapatan kabupaten, belanja kabupaten maupun pembiayaan kabupaten. 

BPK menyimpulkan, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilakukan secara swakelola.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 Nomor 3 Formulir RKA-SKPD 2.

Nah, pada Nomor 6 dan 9 menyatakan Kolom  (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan, belanja barang dan jasa diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja barang dan jasa per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja barang dan jasa per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja barang dan jasa setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Hal Ini disebabkan, Kepala Dinas PUPR dalam menyusun RKA-SKPK belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang berlaku, dan belum optimal dalam melakukan pengawasan.

Kecuali itu, Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dalam mengambil kebijakan pembayaran tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tidak cermat dalam melakukan verifikasi anggaran belanja pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUPR dalam melakukan pembayaran tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dan, tim persiapan swakelola tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan.

Termasuk, tim pelaksana kegiatan dalam menyampaikan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya.

Untuk itu BPK menginstruksikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues cermat dalam melakukan verifikasi anggaran belanja pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut.

Selanjutnya meminta Kepala Dinas PUPR supaya dalam menyusun RKA-SKPK sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang berlaku, dan lebih optimal dalam melakukan pengawasan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, setuju dengan temuan tersebut.

Mereka menyatakan, mengenai anggaran belanja tidak dicantumkan nama jalan yang dipelihara, hal tersebut akan diperbaiki dimasa datang dengan mencantumkan kegiatan jalan yang akan dipelihara pada DPA SKPK Dinas PUPR.

Kedepan akan membuat KAK, melengkapi berita acara serah terima pekerjaan dan akan melakukan pembayaran secara non tunai sesuai peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017, serta akan melengkapi dan memperbaiki dokumen pertanggungjawaban.

Wah, gampang benar ya. Andai tak menjadi temuan BPK, apakah semua itu akan dilakukan?***

Komentar

Loading...