Pengalihan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh

Permendagri Terbit, Amanah Perpres 23 Belum Terealisasi

Permendagri Terbit, Amanah Perpres 23 Belum Terealisasi
Penulis
Rubrik

Aceh | Seperti mengulur-mengulur waktu. Tampaknya itulah yang terjadi dalam urusan pengalihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh.

Lihat saja, setelah dua tahun Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor 23 tahun 2015 terbit, belakangan terbit pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 95 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.

Adanya Permendagri dan Qanun Aceh ini, maka hingga tahun 2019 telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten-Kota (SKPK). Bahkan selain Dinas Pertanahan Aceh, juga telah dibentuk 14 Dinas Pertanahan Kabupaten-kota dari 23 kabupaten-kota se-Aceh.

“Lahirlah Dinas Pertanahan Aceh berdasarkan Permendagri Nomor 95 tahun 2016, bukan Perpres,” kata Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra, melalui sambungan telpon, Rabu (6/11/2019).

Menurut Edi, dibentuknya Dinas Pertanahan Aceh karena tim pengalihan tak dibentuk oleh Menteri Agraria. “Karena tidak dibentuk tim oleh Kementerian Agraria. Seharusnya seperti yang diatur dalam Perpres satu tahun sudah dialihkan,” jelas Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

Edi Yandra mengatakan, bila pengalihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh, maka Dinas Pertanahan di Provinsi dan Kabupaten-Kota tidak lagi perlu dibentuk. “Kalau sudah dialihkan, Dinas Pertanahan Aceh tidak perlu dibentuk. Sudah ada Badan Pertanahan Aceh,” ujarnya.

Begitupun, bila pengalihan sudah selesai dilakukan, maka Badan Pertanahan Aceh bergabung ke Dinas Pertanahan Aceh dan Kabupaten-Kota. “Kalau tim pengalihan ini sudah dibentuk, berarti bergabung sama kita,” katanya.

Saat diminta penjelasan apa yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam upaya percepatan pengalihan Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Aceh? Edi Yandra mengaku, selain melakukan fokus group diskusi (FGD) yang mengudang pejabat di kementerian terkait, Pemerintah Aceh juga telah pernah menyurati Menteri Agraria serta pertemuan dengan Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Terakhir kita minta audiensi dengan Komisi II DPR RI untuk percepatan peralihan ini sehingga dalam rapat di Komisi II juga memanggil ATR kenapa tidak dijalankan Perpres 23 itu,” jelas Edi Yandra.

Lanjut Edi, belum terealisasinya pengalihan Badan Pertanahan Nasional ke Aceh, semuanya alasan teknis. Misal urusan gaji pegawai. Padahal, kata Edi setelah dikaji soal gaji pegawai, jika sudah dialihkan maka masuk Dana Alokasi Umum (DAU).

"Gaji-gaji pegawai otomatis masuk pembiayaan DAU. Artinya tidak membenani daerah. Tapi yang digembar-gemborkan itu. Kalau tidak paham termakan apa yang dijelaskan,” tegas Edi.

Begitupun, urusan intensif pejabat dan pegawai memang akan menggunakan uang daerah. Seperti tunjangan prestasi kerja (TPK) karena itu kebijakan daerah. Namun, kata Edi Yandra, untuk urusan tunjangan tentu akan ada pemasukan dari Badan Pertanahan Aceh nantinya.

“Di disitu ada sumber permasukan untuk daerah dengan berbagai urusan pertanahan itu, sertifikat dan sebagainya,” sebut Edi.

Nah, dengan dibentuknya Dinas Pertanah Provinsi Aceh, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 dialokasikan anggaran senilai Rp 13 miliar lebih. Besaran anggaran tersebut, jelas tertuang dalam buku necara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh atas audit tahun anggaran 2018.***

Komentar

Loading...