Breaking News

Tujuh Bulan Sudah OTT di Hotel Meuligoe Aceh Barat

Perkara "Janggal dan Menggantung"

Perkara "Janggal dan Menggantung"
Ilustrasi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Tujuh bulan sudah (19 Juni 2019-Februari 2020) kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Meuligoe, Meulaboh, Aceh Barat oleh Polres setempat belum juga rampung untuk dilimpahkan berkasnya di Kejaksaan.

Kapolres Aceh Barat  AKBP Andrianto Argamuda S.I.K melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Inspektur Polisi Satu Muhammad Isral di Mapolres Aceh Barat, Jalan Swadaya, Meulaboh, Selasa pagi (04/02/2020) mengaku pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Tak tanggung-tanggung, saksi yang sudah diminta keterangan tim penyidik Polres Aceh Barat, jumlahnya sampai ratusan.

"Kemarin sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, sejumlah kurang lebih ratusan saksi," kata Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Muhammad Isral, Selasa (04/02).

Ia mengaku berkas dugaan rasuah itu belum disampaikan di Kejaksaan. Alasannya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kami menunggu hasil audit BPKP," ujar Muhammad Isral. 

Baca: Polres Aceh Barat OTT Oknum Staf LSM

Itu sebabnya, 'kendala' belum rampungnya berkas dugaan OTT tersebut pada audit. "Di audit BPKP," katanya.

Ia juga tidak bisa memastikan apakah kasus itu bisa selesai pada Februari 2020 ini.

"Apakah dalam bulan ini kelar, karena banyak. Intinya masih menunggu audit BPKP," sebut Kasat Reskrim Polres Aceh Barat.

Saat media ini menanyakan lazimnya kasus korupsi lebih cepat pelimpahannya. Kasat Reskrim mengaku kasus OTT dimaksud adalah perkara korupsi.

"Kita melakukan OTT menangani kasus korupsinya, kalau kasus korupsi kan menggunakan audit BPKP," jelasnya.

Syahdan, ketika media ini mengkonfirmasi apakah sudah ada tersangka dari kasus OTT di Hotel Meuligoe. Kasat Reskrim mengaku belum ada tersangka dalam kasus itu. "Belum ada tersangka, masih saksi," kata Muhammad Isral.

Karenanya lanjut Kasat Reskrim jika audit BPKP rampung, maka akan dilaksanakan gelar perkara di Polda Aceh.

"Kalau audit sudah keluar baru gelar perkara di Polda. Mudah-mudahan ada perkembangannya," jelas Muhammad Isral.

Begitupun, Kasat Reskrim menegaskan, perhitungan dalam perkara OTT itu sudah dilakukan BPKP. "Sudah dihitung tinggal menunggu hasilnya," ujarnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan sejumlah media lokal di Aceh. Kasus OTT tersebut adalah terkait dana desa yang anggarannya direncanakan untuk kegiatan Bimtek. Kasus tersebut terjadi pada Rabu (19/6/2019).***

Komentar

Loading...