Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Mahasiswa Aceh Unjuk Rasa

Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Mahasiswa Aceh Unjuk Rasa
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Koalisis Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) Aceh mengelar unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima, JL. Sri Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin, 9 November 2019.

Puluhan spanduk dibawa peserta aksi dan bertulis: "Koruptor Diremisi, KPK Dikebiri”. Ada juga tulisan Pak Presiden jangan lupa Perpu KPK, dan beberapa tulisan lainnya.

Koordinator Lapangan, Hakiki mengatakan. Pemberantasan korupsi sedang mengalami cobaan yang sangat berat. Menurutnya, Undang Undang 19 tahun 2019 menjadi kontroversial. Didalamnya tertulis, segala bentuk saran, protes dan banyak hal lainnya tidak di dengar.

Padahal, Indonesia dan dunia internasional menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara.

Kesepakatan itu tertuang dalam inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Officer on Drugs and Crime (UNODC)

“Kini Undang Undang 19 tahun 2019 sudah berlaku, padahal Indonesia adalah salah satu negara yang hadir di Merida, Meksiko dan menjadi bidang lainnya UNCAC,” jelasnya.

Selain itu, Indonesia juga punya Undang Undang nomor 7 tahun 2006. Tetapi, sekarang semua undang undang tersebut diganti dengan yang baru. Dengan demikian, independensi lembaga dan peran mesyarakat yang menjadi inti UNCAC tidak dia anggap sama sekali.

“Berlakukanya Undang Undang 19 tahun 2019 telah melemahkan kerja lembaga antirasuah dalam menindak pelaku yang merenggut uang rakyat,” kata Hakiki.

Sebab itu, para pendemo berharap semestinya Presiden Indonesia Joko Widodo, mengeluarkan peraturan pemerintah, untuk mengganti undang undang (PERPU) KPK tersebut.

“Pemberantasan korupsi sedang dalam cobaan, namun kawan kawan kita tidak boleh meyerah. Kami mahasiswa koalisi anti korupsi meminta kepada presiden untuk tidak tutup mata terhadap kondisi pemberantasan korupsi yang terus di kebiri,” harapnya.

Menurutnya, investasi tidak akan berjalan jika KPK terus di kebiri dan di amputasi. Nah, berdasarkan permasalah tersebut,memperingati Hari Anti Korupsi internasional (HAKI) mahasiswa menyatakan sikap.

Pertama, mengajak seluruh rakyat Indonesia dan Aceh untuk bersama sama menolak segala bentuk pelemahan KPK.

Kedua, mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera menegluarklan PERPU.

Ketiga, meminta Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyurati dan memberi dukungan kepada presiden untuk mengeluarkan PERPU.

Selain itu, meminta Mahkamah Konstitusi menerima seluruh permohonan uji materi Undang Undang KPK dan mengecam pemberian grasi dan remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.***

Komentar

Loading...