Breaking News

Pendukung Pergub 'Cuti Bersalin': Copot Kepala BKN Aceh!

Pendukung Pergub 'Cuti Bersalin': Copot Kepala BKN Aceh!
Yulinda Wati saat berorasi
Banda Aceh |  Belasan perempuan yang terhimpun dalam Solidaritas Perempuan Peduli Ibu dan Anak (SPPIA), menggelar aksi mendukung Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2006 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif.  Regulasi ini lebih dipopulerkan dengan istilah Pergub Cuti Bersalin karena memberikan perempuan cuti selama enam bulan setelah melahirkan.  Aksi SPPIA itu digelar di depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Senin pagi, (22/8/2016). 

Dalam aksinya mereka juga meminta Kepala Kantor Badan Kepegawaian Aceh (BKN) Regional VIII Aceh, Makmur Ibrahim dicopot lantaran dianggap tak berpihak pada perempuan. Makmur sebelumnya mengatakan, pihaknya akan melakukan telaah dan mengkaji kembali Pergub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemberian Asi Eksklusif itu. Menurut Makmur, pergub yang diterbitkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah itu melebihi kewenangan yang diatur dalam PP 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS. 

Lihat: BKN Aceh: Pergub ‘Cuti Bersalin’ Melebihi Kewenangan PP

Koordinator Aksi, Yulinda Wati mengatakan, Pergub Cuti Bersalin adalah kebijakan yang harus didukung sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya mengatur tentang cuti bagi PNS selama 20 hari sebelum dan enam bulan setelah melahirkan.  “Ini adalah salah satu kebijakan populis yang cukup menyentuh bagi kepentingan perempuan dan anak,” ujar Yulinda.
 
Menurut Yulinda, kebijakan cuti bersalin adalah salah satu kebijakan khusus yang boleh diatur oleh Pemerintah Aceh. Alasannya, karena Aceh adalah daerah khusus yang memiliki hak khusus untuk mengatur kepentingan masyarakat Aceh sendiri, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
 
Oleh sebab itu dia mengatakan, kepada pihak yang merasa jika aturan ini bertentangan dengan UU adalah cara pandang yang salah. Seharusnya ini inovasi harus didukung semua pihak, apalagi kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang sangat berpihak terhadap kebutuhan peningkatan derajat perlindungan untuk perempuan dan anak. “Mereka yang alergi dengan kebijakan ini, menunjukkan yang bersangkutan adalah orang-orang yang tidak faham tentang kebutuhan untuk perlindungan perempuan dan anak,” kata Yulinda.
Dalam UUPA, kata Yulinda, perlindungan tentang hak dan derajat penduduk Aceh untuk mendapatkan haknya diatur secara rinci, begitu juga tentang pengaturan hak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan cuti, hal itu diatur dalam pasal 18 UUPA tetang Kepegawaian.
 
“Jadi pihak-pihak yang menolak dengan mengatakan, Pergub ini melanggar hukum adalah salah satu cara pandang yang salah, dan terkesan memboncengi kepentingan pihak tertentu di balik penolakan pergub ini,” tegas Yulinda.
Maka sebab itu, Yulinda menjelaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk dukungan yang diberikan sepenuhnya terhadap pergub cuti bersalin, karena harus dipandang sebagi sebuah langkah bagus untuk mencegah semakin meningkatnya angka kematian terhadap perempuan dan anak selama melahirkan. Sementara kepada pihak-pihak yang menolak pergub tersebut, Yulinda meminta untuk kembali membuka mata dan menilai tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

“Jangan hanya gara-gara merasa diri ahli dalam bidang hukum atau memiliki jabatan strategis lupa bahwa nilai sosial terhadap hak dan perempuan luput dari pandangan,” kata Yulinda.***
 
 

Komentar

Loading...