LHP BPK Terhadap Pemkab Simeulue Tahun Anggaran 2019

Penasihat Hukum DPRK Simeulue Sebut Ada Miskomunikasi

Penasihat Hukum DPRK Simeulue Sebut Ada Miskomunikasi
Kasibun Daulay, salah satu penasihat hukum DPRK Simeulue (Foto: google | net)

Simeulue | Sepertinya, sejumlah oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, tidak terima mereka disebut menggunakan dana dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang diduga "Bodong" tahun 2019 lalu. bernilai Rp 2 Miliar lebih.

Ini terbukti, walau dananya Rp2 miliar lebih, tapi mereka tetap membantahnya. Itu disampaikan anggota dewan terhormat tadi di Gedung DPRK setempat kepada berbagai media pers.

Bahkan bantahan itu bukan hanya disampaikan lewat media. Namun, melalui penasihat hukum Kasibun Daulay, SH dan Faisal Qasim SH, MH.

Dalam penjelasannya, dua kuasa hukum anggota dewan itu mengatakan. Prinsipnya semua anggota DPRK Simeulue tahun 2019 yang terlibat dalam perkara ini memiliki itikad baik dan kooperatif untuk menyelesaikan masalah ini.

"Sebenarnya ini ada unsur miskomunikasi terhadap kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Hal ini sedang dilakukan perbaikan atas permintaan BPK dalam LHP-nya," kata Faisal Qasim, dikutip dari Serambinews.com, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Dijelaskan Faisal Qasim, pada prinsipnya anggota dewan Simeulue siap mengembalikan kelebihan-kelebihan bayar itu. Asalkan telah sesuai dengan hasil klarifikasi dan validasi data.

Menurut Faisal Qasim, kasus ini masih dalam tataran merapikan administrasi agar semua ini bisa tuntas dengan baik.

"Dalam kasus ini belum ada fakta yang mengarahkan kepada adanya kerugian keuangan negara dan perilaku melawan hukum, kalaupun hasil verifikasi dan klarifikasi nantinya membuktikan ada kelebihan bayar, maka para anggota dewan siap mengembalikan uang tersebut," jelas Faisal Qasim.

Sementara itu, Kasibun Daulay, SH, pengacara anggota DPRK Simeulue lainnya menjelaskan, lebih pada keterlibatan Kejaksaan Negeri Simeulue (Kajari) yang sedang melakukan penyelidikan terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Aceh itu.

Dalam penjelasannya, Kasibun Daulay memaparkan. Sebenarnya perkara tersebut saat ini masih dalam proses klarifikasi dan validasi data di Inspektorat Simeulue. Sehingga tidak tepat apabila Kajari Simeulue langsung masuk dan melakukan penyidikan terhadap kasus ini.

"Saat ini masih klarifikasi dan validasi data-data di Inspektorat Simeulue, makanya kita sangat menyayangkan pihak Kejari Simeulue terlalu cepat masuk ke kasus yang masih dalam pengurusan administrasi ini," ujar Kasibun Daulay.***

Komentar

Loading...