Breaking News

Tak Beri Permohonan Izin Menara BTS

Pemkab Bireuen Dapat Teguran dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Pemkab Bireuen Dapat Teguran dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh
Penulis
Rubrik

Bireuen | Pemerintah Kabupaten Bireuen mendapat surat teguran atau semacam saran dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Teguran itu terkaitrencana permohonan izin dari masyarakat tentang pendirian menara Base Transceiver Station (BTS).

Informasi ini terkuak dalam Focus Group Discussion (FGD), Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2023 di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Selasa (20/8/2019).

Sebelum diskusi,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Muslim, Msi menyampaikan, pihaknya mendapat teguran dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh. “Kita mendapat teguran soal perizinan menara BTS dari Ombudsman dan tidak mudah begitu saja izin BTS diberi,” ujar Kepala Bappeda Bireuen, yang juga adik kandung Bupati Saifannur ini.

Menurut dia, izin BTS diwajibkan untuk menara bersama, tidak menara tunggal. “Sehingga permohonan hari ini yang dilakukan adalah menara tunggal. Tidak ada menara bersama. Jadi, tidak semudah itu kita dapat melaksanakan keinginan-keinginan pemohonan, walaupun dengan segala cara dilakukan,” ungkapnya.

FGD Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2023 tahap pertama berlangsung di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bireuen, diikuti para Camat dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.***

Komentar

Loading...