Breaking News

Proses SKPS dan SKPTDH Terlambat

Pemkab Bireuen Bayar Gaji dan Tunjangan PNS Yang Terjerat Hukum

Pemkab Bireuen Bayar Gaji dan Tunjangan PNS Yang Terjerat Hukum
Pemkab Bireuen terima WTP dari BPK RI. (Foto: Humas)

Banda Aceh | Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 menyebutkan. Pemerintah Kabupaten Bireuen tetap membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkena kasus hukum.

Hal ini dilakukakan Pemerintahan Kabupaten Bireuen sejak tahun 2018, Jumlahnya ada 6 orang dengan nilai Rp83.609.850. Lalu tahun 2019 sebanyak 13 orang dengan jumlah anggaran Rp454.463.600, dan 2020 berjumlah 13 orang Rp 412.080.400.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui, ada 15 orang PNS di lingkungan Kabupaten Bireuen terkena jeratan hukum selama 2018-2020. Namun masih saja menerima gaji dan tunjangan.

Dari jumlah 15 orang tersebut, 3 orang dari Dinas PUPR, 2 pegawai BPBD, 2 Dinas Pendidikan dan Kebudyaan, 1 orang Dinas Syariat Islam, 1 DLHK, 1 Disnakertrans, 1 BKPD, 1 Dinas Pendidikan Dayah, serta 1 orang dari BPP Pertanian Kabupaten Bireuen.

Nah, ada 12 orang sudah ada Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat (SKPTDH) dari Bupati dan 3 orang diberhentikan sementara.

Menurut BPK, akibat Surat Keputusan Pemberhentian Sementara (SKPS) dan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat (SKPTDH), tidak ditetapkan dan terlambat diterbitkan sehingga berdampak pada terlambatnya pengurangan dan pemberhentian gaji serta tunjangan. Karena itu terjadi pembayaran yang semestinya tidak dilakukan Rp950 juta lebih.

BPK menyebut, hal ini tidak sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin pegawai. Pasal 8 ayat (9) b. menyatakan teguran tertulis kepadaPNs yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama enam sampai sepuluh hari.

Peraturan PP Nomor 11 tahun 2017, tentang menajemen pegawa. Pasal 250 huruf b. diberhentikan tidak hormat apabila dipidana atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana yang berhubungan dangan jabatan atau pidana umum.

Pasal 525 menyatakan, pemberhentian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, dan huruf d, dan Pasal 251ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan dan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pasal 276 huruf c yang menyatakan pegawai di berhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Permasalahan tersebut disebabkan,  kepala dinas terkait sebagai atasan PNS yang memiliki permasalahan tindak pidana tidak segera membuat surat usulan pemberhentian kepada Bupati. Lalu Kepala BKPSDM  tidak segera memproses SKPS dan SKPTDH setelah hukum terhadap PNS diketahui.

Selain itu menurut BPK, petugas pembuat daftar gaji dan tunjangan pada SKPK terkait tidak cermat dalam pengajuan ke Bendahara BPKD.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Bireuen  melalui BKPSDM  mengakui temuaan  keterlambatan  dalam proses  pemberhentian dan akan membuat surat pemberitahuan yang di tanda-tangani Bupati.

Kepada Kepala SKPK terkait segera menyetor kelebihan penbayaran penghasilan ASN dan akan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan menyurati untuk segera menyetor kembali ke kas daerah.

Lebih lanjut BPK merekomendasikan, kepada dinas terkait untuk segera memproses SKPS dan SKPTDH, memeritahkan Kepala PUPR, BPBD, Dinas Syariat Islam, Disnakertrans, DLH serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memproses kelebihan bayar Rp33.991.500 dan meminta majelis untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi dan segera memproses realisasi gaji serta tunjangan yang terlanjur dibayarkan Rp916.162.350 kepada pegawai yang terkena kasus hukum.***

Komentar

Loading...