Setelah Pemerintah Aceh Lakukan Mediasi

Aset Pemkab Aceh Utara Diserahkan Untuk Kota Lhokseumawe 

Aset Pemkab Aceh Utara Diserahkan Untuk Kota Lhokseumawe 
Gedung DPRK Aceh Utara ikut dialihkan (Foto: google.com)

Lhokseumawe | Setelah sempat tertunda beberapa waktu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akhirnya menyerahkan sejumlah aset kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, pekan lalu.

Penyerahan itu terlaksana, setelah Pemerintah Aceh melakukan mediasi terhadap dua wilayah tersebut.

Sekdako Lhokseumawe T. Adnan kepada media ini, Jumat (6/12/2019) mengaku, Pemerintah Aceh sudah melakukan upaya mediasi antara Pemkab Aceh Utara dengan Pemko Lhokseumawe, terkait status peralihan aset daerah tersebut.

Upaya mediasi itu ternyata dapat berlangsung dengan suasana kepala dingin hingga  berjalan lancar dan tanpa ada kendala apa pun.

Hasilnya, melahirkan keputusan  peralihan aset dengan cara damai.  Pemkab Aceh Utara melakukan serahterimakan sejumlah aset miliknya kepada Pemko Lhokseumawe.

Sesuai data yang diterima media ini, tercatat 21 aset Pemkab Aceh Utara, diserahkan kepada Pemko Lhokseumawe.

Jumlah ini masih terlalu  kecil dibanding sebagian besar aset layak pakai lainnya yang masih tersisa dan belum diserahterimakan.

Sedangkan untuk ganti rugi atau kompensasinya kepada Pemkab Aceh Utara,  Sekdako Lhokseumawe mengaku akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di Pemko Lhokseumawe.

Masalahnya, kondisi keuangan Pemko Lhokseumawe sendiri sedang dalam posisi kritis dan tidak akan membayar kompensasi itu dalam jumlah tinggi.

Usai penandatanganan nota serahterima 21 aset dari Pemkab Aceh Utara, Adnan mengungkapkan. Pemko Lhokseumawe  akan meminta bantuan tim independen untuk melakukan survey, terkait kondisi kelayakan dan taksir nilai harga jualnya.

Adnan menyebut, setelah tim independen bisa mentaksirkan jumlah total nilai harga jual 21 aset itu. Maka bila nanti terjual, hasilnya akan dibagi secara adil untuk pemasukan pendapatan Pemko Lhokseumawe, Pemkab Aceh Utara dan Pemerintah Aceh.

Dirincikan 21 aset yang diserahterima itu adalah, yang berada di Jalan. T. Hamzah Bendahara misalnya, ada tanah dan bangunan Kantor Dinas Pendidikan Unit II luas 1.830 meter persegi,  Kantor Dinas Kesehatan (luas 1.073.266 meter persegi), Gedung Meseum (luas 9.468 meter persegi), bekas Kantor Dispenda (luas 786 meter persegi).

Selanjutnya di Jalan Samudera terdapat bekas Kantor Pertanian dan Peternakan luas (702 meter persegi), Kantor Pariwisata (luas 746 meter persegi), bangunan BLK para cacat (luas 206 meter persegi).

Masih ada tanah reklamasi Jalan Pase (luas 400.000 meter persegi), Kantor Armada Pemadam Kebakaran di Jalan Listrik (luas 10.000 meter persegi), Komplek Perumahan PU Jalan Gudang (luas 2.720 meter persegi), bekas Kantor KIP di Jalan Nyak Adam Kamil (luas 3.253 meter persegi), Kantor Dinsos, Jalan Malahayati (luas 489 meter persegi), Kantor Pengairan di Jalan Chik Di Tiro (luas 355 meter persegi), bekas Gedung Instalasi Mobil, Jalan Listrik (luas 689 meter persegi).

Selain itu ada Kantor DPRK di Jalan Nyak Adam Kamil (luas 3.253 meter persegi) dan Kantor KIP di Jalan Nyak Adam Kamil (luas 750 meter persegi), Dinas Perkebunan di Jalan Kenari (luas 684 meter persegi).

Berikutnya di Jalan Perniagan terdapat bangunan Pasar Los C (luas 477meter persegi), bangunan Los C (luas 1565 meter persegi), bangunan Los E (luas 1189 meter persegi). Terakhir di Jalan Suadi Kandang, Kecamatan Muara Dua (luas 24.589 meter persegi).***

Komentar

Loading...