Pusat Perkantoran Pindah Ke Landing

Pemkab Aceh Utara Dapat Kompensasi Peralihan Aset Rp70 miliar

Pemkab Aceh Utara Dapat Kompensasi Peralihan Aset Rp70 miliar
Kantor Bupati Aceh Utara di Landing (Foto: Humas Pemkab Aceh Utara)

Lhokseumawe | Kini, Pemkab Aceh Utara mulai sibuk melakukan pemindahan pusat perkantoran dari Kota Lhokseumawe ke kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon.

Keputusan ini menyusul akan segera mendapatakan dana kompensasi peralihan aset senilai Rp70 miliar.

Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf alias Dompeng, Jumat (27/11) mengatakan. Terkait tuntasnya sengketa peralihan aset antara Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe.

Katanya, akhir dari sengketa peralihan aset berkepanjangan dengan Pemko Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara mendapatkan kompensasi peralihan aset gedung dan lahan yang berada di Kota Lhokseumawe senilai Rp70 miliar lebih.

Sengketa yang dimediasi Pemerintah Aceh itu melahirkan beberapa kesimpulan dan kesepakatan bersama diantaranya, dana kompensasi yang akan cair pada tahun 2021.

Dana tersebut merupakan kompensasi tanggung jawab Pemko Lhokseumawe dan Pemerintah Aceh.

Rencananya, dana itu akan digunakan untuk membangun kantor dinas baru atau untuk biaya susulan pemindahan kantor yang ada di Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon. 

“Dana kompensasi yang akan kita terima lebih kurang Rp 70 miliar, yaitu kompensasi tanggungjawab dari Pemko Lhokseumawe dan tanggungjawab Pemerintah Aceh, ada juga dana subsidi. Bila cair dalam tahun 2021, maka dinas yang masih berada di Lhokseumawe akan kita pindahkan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Aceh Utara sekarang sedang memproyeksikan pusat perkantoran dinas dan lembaga lain yang akan dibangun di sepanjang jalan dari Landeng-A1, Kecamatan Tanah Luas.

Bahkan tata ruang itu sudah disepakati dan akan segera direalisasikan.

Fauzi menyebut, sebanyak 20 item aset yang akan beralih ke tangan Pemko Lhokseumawe, antara lain Gedung DPRK , seluruh kantor dinas, terminal dan Stadion Tunas Bangsa di Mon Geudong.

Sedangkan Kantor Bupati di Jalan. T. Hamzah Bendahara dan Pendopo di Jalan Merdeka Barat, tidak masuk dalam item tersebut dan tetap menjadi aset yang dipertahankan Pemkab Aceh Utara.

Kedua aset itu dipertahankan untuk dikelola menjadi objek yang dapat menambah PAD Aceh Utara. Nantinya kedua tempat itu akan diserahkan dan dikelola pihak ketiga untuk dialihkan menjadi semacam tempat penginapan seperti perhotelan atau swalayan.

“Pendopo dan kantor bupati tetap milik kita sebagai aset yang kita pertahankan di Kota Lhokseumawe. Kantor Bupati rencananya akan kita alihkan menjadi penginapan semacam hotel yang akan dikelola pihak ketiga , atau bisa digunakan untuk swalayan,” tuturnya.

Wabup mengaku, dirinya, bersama bupati, sekda dan asisten saat ini sudah berkantor di Landing.

Awal tahun akan disusul sejumlah kepala bagian (kabag), inspektorat dan BKPSDM yang mengisi ruang dan tempat barunya di lantai dua.***

Komentar

Loading...