Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19)

Pemkab Aceh Besar Belum Cairkan Dana Rp48 Miliar

Pemkab Aceh Besar Belum Cairkan Dana Rp48 Miliar
Sekda Kabupaten Aceh Besar, Drs. Iskandar, M.Si (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik

Kota Jantho | Sekda Kabupaten Aceh Besar, Drs. Iskandar, M.Si menyebut, dana Rp48 miliar untuk percepatan penanganan virus corona (Covid-19) Aceh Besar belum digunakan.

Katanya, dana tersebut tidak diplotkan lagi ke sejumlah dinas terkait, tapi langsung dimasukkan dalam kategori dana biaya tidak terduga, untuk keperluan penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar.

Sebelumnya, Iskandar mengaku dana Rp48 miliar yang berasal dari dana biaya tidak terduga Pemkab Aceh Besar (Rp15 miliar) dan Rp 33 miliar dari rasionalisasi berbagai kegiatan di lingkungan SKPK Aceh Besar itu, akan diplotkan pada sejumlah dinas terkait penanganan Covid-19.

Misal, Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Besar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Aceh Besar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Besar, setelah sejumlah dinas tersebut memberikan rincian penganggaran biaya terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar.

“Sesuai instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri), dananya dikumpulkan dulu dalam anggaran biaya tidak terduga, nanti dinas terkait yang membutuhkan dana tersebut akan direview dulu oleh Inspektorat Aceh Besar, baru akan kita cairkan dana tersebut sesuai kebutuhan dinas itu,” kata Iskandar saat dihubungi media ini, Senin (13/4/2020).

Lanjutnya, Mendagri Tito Karnavian, tidak mengarahkan untuk melakukan perincian anggaran yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Namun, dana Rp48 miliar itu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam biaya belanja tidak terduga.

Selanjutnya dinas terkait mengusulkan pencairan dana akan direview dulu oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar. Apabila setelah direview Inspektorat dan rencana penganggaran biaya (RAB) sesuai, maka akan dicairkan sesuai kebutuhan dinas.

“Jadi tidak disuruh rincikan dulu seperti kemarin itu. Tapi atas nama dinas terkait dengan penanganan Covid-19 silahkan diajukan, nanti ada tim Inspektorat yang akan menilai terlebih dahulu, pantas atau tidak pantas untuk dicairkan. Jadi tidak asal ajukan dan cairkan,” jelas Iskandar.

Menurut Iskandar, kebijakan tersebut telah diatur dalam surat Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, tentang Instruksi Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di Linkungan Pemerintah Daerah.

Iskandar juga menegaskan, dana Rp48 miliar tersebut turut diawasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.

“Jadi nanti dinas mengajukan pencairan dana kepada Bupati Aceh Besar, selanjutnya bupati akan memberi perintah kepada tim review Inspektorat Kabupaten Aceh Besar dan menilai kewajaran harga, baru keuangan mengeluarkan dana tersebut dari biaya belanja tidak terduga. Seperti itu sistemnya sekarang,” paparnya.

Menurutnya, pihak Inspektorat Aceh Besar juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. Diketahui dari Iskandar, dana Rp48 miliar itu kini berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Aceh Besar.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Wakil Bupati Aceh Besar Tgk. H. Husaini A Wahab, menerima 2.800 paket sembako dari Pemerintah Provinsi Aceh. Sekda Aceh Besar Iskandar juga menyebut, Pemkab Aceh Besar telah mengalokasikan anggaran untuk sembako yang akan diberikan kepada masyarakat Aceh Besar.

Namun, tidak untuk masyarakat yang sudah menerima program bantuan Pro Abes, dan PKH dari Kementerian Sosial. Menurutnya masyarakat yang sudah mendapatkan program bantuan tersebut sudah terbantu.

“Untuk masyarakat penerima bantuan program Pro Abes ada 5000 paket, dan masyarakat penerima program PKH ada 28.000 paket. Jadi mereka ini tidak dibantu lagi, karena memang sudah dapat bantuan dari program itu. Diluar itu yang telah kita hitung sementara ada 15.000 KK, sudah kita anggarkan dana untuk sembako dari biaya tidak terduga Rp48 miliar itu. Namun hari ini kita rapat lagi, nanti terserah bagaimana arahan Bupati, apakah kita bagikan sembako atau kita bagikan uang dalam bentuk tunai,” jelasnya.***

Komentar

Loading...