Breaking News

Penulis adalah Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Pemimpin Harapan Palsu

Pemimpin Harapan Palsu
Judul Buku PHP (Politik Harapan Palsu)

A leader is a dealer in hope (seorang pemimpin adalah penjual harapan). Begitulah kalimat yang pernah dilontarkan salah satu pemimpin revolusioner yang pernah dimiliki Perancis, Napoleon Bonaparte.

Kalimat tersebut diucapkan, sebagai asa rakyat yang bergantung kepada seorang pemimpin, untuk membawa nasib dan masa depan mereka menjadi lebih baik.

Menariknya, realitas dunia politik ini juga terekam dalam ‘pentas drama’ yang menjadi ‘tontonan’ apik bagi warga sipil. Kondisi itu pula, yang menjadi sumber inspirasi pembuatan film sebagai kreasi ekspresif serta refleksi dari dunia nyata, baik fiktif maupun peristiwa nyata.

Penyajiannya, ada bertema pemilihan seorang pemimpin daerah, negara atau suatu organisasi. Para sutradara kemudian meraciknya melalui sejumlah film.

Film secara tidak langsung menyoroti dunia politik tentang seorang pemimpin, yang seakan-akan dapat membuka ‘mata’ kita tentang ‘permainan’ tingkat tinggi dengan memanfaatkan segala kekuasaan dan kekuatan yang ada.

Berbagai nilai ideologi, ambisi, moralitas, karir dan kekuasaan, mungkin saja dapat merubah karakter seorang pemimpin dalam perjalanannya. Setidaknya, kita bisa mempelajari politik dan seperti apa pula kita melihat penerapan strateginya melalui jendela film.

Itu sebabnya, ada sedikit referensi tentang beberapa film, terkait kepempimpinan dalam dunia politik. Kata kuncinya, faktor kepercayaan publik dan sedikit ‘keberuntungan’ yang mungkin bisa menolongnya.

Film The Candidate (1972) misalnya, mengisahkan seorang pengacara muda yang idealis dan karismatik, putera seorang mantan gubernur, berhadapan dengan kandidat kuat dari partai lain. Dia bergelut antara nilai-nilai ideologi dan kemanusiaan.

Terjadi pergumulan moral, integritas, ambisi, finansial antara visi dan pesan dari hati nuraninya dengan para sponsor. Ditambah ayahnya tidaknya terlibat dalam proses kampanye.

Ada lagi, Film The Best Man (1964). Sedangkan film The Man (1972), mengangkat isu rasial tentang seorang kulit hitam, yang secara temporer diangkat menjadi presiden, setelah musibah tewasnya presiden dan wakil presiden yang jatuh sakit.

Isu usia dalam kampanye kepada generasi lebih muda (milenial) dalam berpolitik, juga diangkat di film Wild in the Streets (1968), ketika seorang pemuda memimpin salah satu rock band, mencalonkan salah satu pengikutnya dalam pemilihan senat.

Namun, ada pula film yang tak kalah seru, tentang seseorang ketika menuju kursi kekuasaan. Tragisnya, dia menjadi ‘budak’ korupsi. Kisah ini terangkum dalam film All The King’s Men (1949).  

Senada, film State of the Union (1948), menceritakan seorang pengusaha menjadi kandidat presiden. Tapi, dia  dikhawatirkan partainya, karena tidak sesuai dengan kepentingan publik. Ditambah dengan lecutan sang istri yang mengutuk politisi korup.

Yang jadi masalah adalah, bagaimana pula rasanya jika seseorang berada di posisi atas dan selalu dikritik? Jawabannya ada di film Man of the Year  (2006).

Idealisme, memiliki cita-cita agung untuk memajukan negara dan kesejahteraan rakyat. Namun, dia harus berhadapan dengan permainan kotor dari konspirasi berbagai pihak (film The Ides of March, 2011), The Contender  (2000) dan Election (1999).

Sedangkan konspirasi dan tindak kriminal dalam pemerintahan, berkenaan dengan calon pemimpin masa depan, tersaji di film The Manchurian Candidate  (1962). Namun, diperlukan sosok pahlawan ideal yang menentang kriminalisasi politik yang disajikan dalam film Mr. Smith Goes To Washington  (1939).

Karena itulah, lawan politik selalu memanfaatkan kesalahan seorang gubernur, dengan berbagai trik kotor dan ‘menciptakan’ tokoh baru, yang bersaing dalam pemilihan pemimpin untuk periode berikutnya (film The Campaign, 2012).

Ada pun manipulasi dahsyat tercipta dalam  skenario perang Albania, yang melibatkan seorang professional. Film yang disutradarai produser Hollywood ini, justeru menutupi dan mengalihkan skandal seks sang presiden (Film karya Barry Levinson, Wag the Dog, 1997).

Masih dengan formula sama, Bulworth  (1998) menyajikan bagaimana skenario yang dirancang seorang senator pecandu alkohol dan narkoba. Dia frustasi dengan kondisi keuangan dan pamor yang turun. Lalu, sepakat dengan perusahaan asuransi dan pembunuh bayaran, yang akan membunuhnya.

Nah, kisah sekelumit dari film tersebut, mungkin saja dapat ‘membuka’ mata kita sebagai ‘representasi’ publik, tentang bagaimana kondisi politik kepemimpinan di Aceh saat ini yang memang selalu dinamis serta menghadirkan berbagai gejolak.

Janji demi janji dilontarkan tanpa ada kepastian hingga akhirnya rakyat berkesimpulan adanya; pemimpin pemberi harapan palsu atau PHP.

***

Seorang pemimpin harusnya memang mendahulukan kepercayaan. Tujuannya, membina kepercayaan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Namun, kepercayaan masyarakat hanya dapat diperoleh dari keselarasan dalam perkataan dan perbuatan dari seorang pemimpin itu sendiri.

Bayangkan, begitu tidak ada kepercayaan masyarakat, seorang pemimpin akan kehilangan segalanya. Sebab kepercayaan masyarakat dapat diibaratkan napas seorang pemimpin dalam memimpin.

Jika kita mau jujur dan berani sekilas ke belakang serta melihat kenyataan, masyarakat Aceh nyaris sangat kecewa karena diberi harapan palsu oleh para elite politiknya.

Praktik politik kita hampir tidak ada lagi taktik baik untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dalam pelukan demokrasi. Sebaliknya, hancur lebur.  Jika pun ada citra merakyat yang disajikan, semua itu justru menggunakan taktik buruk untuk mencapai kekuasaan.

Propaganda, kebohongan, iklan politik dengan penekanan berlebihan pada penampilan luar, manipulasi, pengerahan massa dan politik partisan. Inilah realitas politik yang santer terdengar dan terjadi di tengah arus pusaran politik Aceh saat ini.

Karena itulah, hampir setiap dekade, perjalanan politik kita menjadi buruk karena tidak sesuai dengan keutamaan moral politik dari para pemimpinnya. Apalagi, politik diisi dengan janji yang mengarah kepada kebohongan. Lalu, apa gunanya berteriak jika hanya untuk menyebarkan kebohongan?

Kebohongan berawal dari janji yang tidak tepat. Inilah janji yang tidak berkualitas. Ibarat “balon udara”, para pemimpin (aktor) memberikan janji kepada masyarakat, menarik perhatian banyak orang, indah, elok, dan suara angin yang membawa dia ke udara.

Tapi, sadarkan kita bahwa semua itu sifatnya sementara karena sebentar lagi dia akan pecah dan menghilang. Artinya, para aktor (pemimpin) memberikan janji kepada masyarakat hanya untuk menenangkan syaraf, setelah itu ia pergi dan mengurus diri sendiri serta keluarganya. Lupa janji untuk kesejahteraan masyarakat sebagai rahim yang melahirkan dia. Disinilah, janji dengan kebohongan terlihat begitu kental.

Pada poros ini, panggung politik benar-benar menjadi gudang pameran fisik, menampilkan kinerja dengan gaya gestikulasi yang penuh kebohongan, sebab janji tidak pernah memenuhi kepastian.

Disisi lain, para aktor (pemimpin) di Aceh sebetulnya sedang merancang kebobrokan politiknya sendiri. Kondisi ini bergerak lurus dengan defisit moral yang terjadi di panggung politik.

Lihatlah, pemimpin yang sudah terpilih pun masih ragu tentang kinerjanya karena masih ada “janji palsu” yang tidak mungkin dia lunaskan.

Disinilah makna; kebahagiaan tubuh memang penting tetapi lebih penting adalah kebahagiaan jiwa. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, termasuk semangat untuk mensejahterakan masyarakat dan itu menjadi tuntutan publik yang harus ada dalam diri seorang pemimpin.

Bila ingkar janji, tentu membuat orang kecewa terhadap demokrasi dan menggiring orang untuk masuk dalam jurang otoritanisme. Walau pun janji adalah hakekat sebuah visi dalam berpolitik.

Memang, janji sejalan dengan politik tetapi tidak untuk menyebarkan kebohongan. Harus realistis. Sebab, janji adalah harapan dan cita-cita yang diidealkan para aktor yang harus diwujudkan secara nyata kepada rakyat. Bukan idealis semata, tapi pembuktian.

Seorang pemimpin tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa masyarakat, bagaimana pun ia tetap kembali ke masyarakat untuk membangun daerah secara bersama. Artinya, sebagai masyarakat, dia tidak boleh apatis terhadap kepentingan bersama (bonum commune). Sebaliknya, dia pun tidak boleh otoriter.

Ketepatan antara membuat janji juga harus konsisten dengan waktu yang telah dijanjikan. Apa yang harus ia buat untuk kepentingan masyarakat. Janji yang demokratis itu, sesungguhnya  menghargai masyarakat atas nurani dan pikirannya.

Masih ingat kalimat; Vox populi vox Dei? Suara rakyat adalah suara Tuhan, yang berada dalam hati nurani kita. Karena itu, kepentingan rakyat tidak boleh diabaikan ketika para pemberi harapan (janji) menjabat sebagai pemimpin.

Maklum, janji politik dinilai sangat berbobot ketika seorang pemimpin mampu menghindari kebohongan. Sebab, semua itu tidak terlepas dari kualitas demokrasi yang pernah dibuat para politisi (pemimpin) dengan janji-janjinya.

Bila pemimpin setia pada janji, dirinya akan dipercaya dan patut diapresiasi. Bila tidak, tentu ada resiko politik yang harus dia tebus. Jadi, wajar saja bila ada politisi atau pemimpin yang  berjanji, tapi jangan  Berbohong!***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Komentar

Loading...