Di Balik Qanun RTRW Aceh

Pemerintah Aceh Disarankan Tinjau Ulang Pembangunan Gedung Perpustakaan Aceh

Pemerintah Aceh Disarankan Tinjau Ulang Pembangunan Gedung Perpustakaan Aceh
Gedung Puswil Aceh/Foto Maizura Fadlun-blogger
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sekretaris Komisi V, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Siti Naziah menyarankan, Pemerintah Aceh atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh agar meninjau ulang lokasi pembangunan Perpustakaan Wilayah, Lamnyong, Banda Aceh.

Saran ini disampaikan anggota DPR Aceh dari Partai Aceh (PA), Senin (10/07/2017). Menurut Siti Naziah,  sesuai Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, Pasal (57) arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk dan mata air huruf (b) mengatur penetapan lebar kawasan sekitar danau/waduk berjarak 200 meter dari pinggiran danau atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Nah, sementara rencana pembangunan  Perpustakaan Wilayah Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 masih menggunakan lokasi yang sama-Jalan T. Nyak Arief, Lamnyong, Banda Aceh.

Lokasi tersebut kata Siti Naziah sangat dekat dengan sungai Lamnyong. Karena itu, saran Siti Naziah sebaiknya meninjau kembali terkait lokasi pembangunan gedung tersebut.

“Karena Qanun RTRW mengatur 200 meter penetapan lebar kawasan sekitar danau/waduk terkait pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH), maka saran saya tinjau kembali lokasi pembangunannya,” kata Siti Naziah.

Peninjauan lokasi tersebut, bukan berarti membatalkan rencana pembangunan gedung perpustakaan ini. Tapi Siti Naziah hanya mengajak Pemerintah Aceh atau SKPA terkait untuk menjalankan perintah Qanun RTRW terkait RTH Aceh.

Kemudian, jika pekerjaan itu sudah ada pemenangnya dan lokasi dipindahkan, pekerjaannya tetap dilaksanakan oleh perusahaan pemenang. “Tinjau lokasi bukan berarti membatalkan pekerjaannya,” kata Siti Naziah.

Selain alasan Qanun RTRW Aceh, Siti Naziah juga mengaku punya pertimbangan lain, sebab Kota Banda Aceh sudah tergolong sempit dan padat, karena itu menggunakan APBA, tidak salah lokasi dipindahkan ke kawasan Aceh Besar, misal di komplek Lembaga Wali Nanggroe yang sudah ada tanah milik pemerintah atau lokasi lain.

“Gedung Perpustakaan lama dijadikan aset saja dan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, jangan dihancurkan,” ujarnya.

Saran yang sama juga disampaikan Ketua Tim Peneliti Pengembangan Ibukota Provinsi Aceh Dr. Amri, SE. M.Si. Menurut akademisi Unsyiah itu, peninjau ulang lokasi pembangunan Perpustakaan Wilayah Aceh ada hubungan dengan ide Gubernur Aceh  Irwandi Yusuf. Kata Dr. Amri, Irwandi Yusuf berencana melakukan perluasan Ibukota Provinsi Aceh. “Maka pembangunan gedung perpustakaan Lamnyong diarahkan ke Desa Rumpet, Lamreung, atau ke wilayah Aceh Besar saja. Di pinggiran Sungai Lamnyong itu juga wilayah hijau,” saran Dr. Amri, Selasa (11/07/2017).

Selain itu sebut Dr. Amri, bila pembangunan gedung perpustakaan di lokasi yang sama, maka biaya bongkar, angkut bekas gedung dan lainnya, juga menelan biaya yang cukup banyak.

Itu sebabnya jelas Dr. Amri, jika Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bisa melakukan peninjauan ulang lokasi pembangunan gedung perpustakaan Aceh, maka janji gubernur untuk membangun dan memajukan wilayah Aceh Besar, langsung bisa action.

“Stop dulu pembongkaran gedung perpustakaan, tata ruang dilanggar, APBA tidak efisien. Maka arahkan saja ke wilayah Darussalam atau wilayah lain,” saran  Dr. Amri.

Konon sebut Dr. Amri, wilayah Kota Banda Aceh, merupakan ibukota yang paling sempit di Indonesia. Bahkan tempat main anak-anak juga sangat terbatas. Tak hanya itu, jika pembangunan kota diarahkan ke wilayah laut, Aceh dikenal wilayah yang rawan tsunami.

Begitu juga lanjut Dr. Amri Banda Aceh pintu masuk Indonesia wilayah barat. Maka penataan Ibukota Provinsi sangat penting dan Gubernur Aceh perlu turun tangan dalam membangun Ibukota Provinsi Aceh.

Bahkan ke depan dalam jangka panjang sebut Dr. Amri, gedung-gedung dinas atau badan lain, seperti Gedung Sekretariat DPR Aceh juga perlu peninjauan ulang. Ini bertujuan kata Amri untuk menghindari agar Ibukota Provinsi Aceh tidak semrawut. Karena selama ini diketahui bersama, transportasi di Ibukota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh masih sering macet.

Nah, Jumat (17/03/2017) Pemerintah Aceh mengumumkan lelang kegiatan tahun 2017. Sedikitnya ada 873 paket senilai Rp 1,467 triliun yang akan dieksekusi pada 2017 ini. Salah satu paket nya adalah, proyek Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh satu paket.

Disebut-sebut, satu paket itu adalah pembangunan gedung perpustakaan Lamnyong, Banda Aceh.

Untuk satu paket pekerjaan awal gedung perpustakaan tadi, kabarnya menghabiskan anggaran Rp 20 miliar lebih. Jumlah itu bersumber dari APBA 2017. Itu pun  hanya untuk pembangunan awal gedung perpustakaan di lokasi yang sama. Kemudian akan dilanjutkan tahun depan. Bahkan, gedung itu direncanakan empat lantai dengan membongkar total gedung lama.***  

Komentar

Loading...