Penulis adalah Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Sang Pembisik

Sang Pembisik

ISTILAH pembisik tiba-tiba muncul kembali, seiring pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif, sisa paruh waktu dua tahun dari satu periode yaitu, 2017-2022.

Nova dilantik Mendagri Tito Karnavian atas nama Presiden RI Joko Widodo, 5 November 2020 di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

Dia mengantikan Irwandi Yusuf, setelah dijerat OTT KPK, 3 Juli 2018 dan diputuskan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi dana DOKA 2018 lalu.

Begitulah realita yang terjadi. Maka jangan heran, suka cita dan puja puji sa­ngat terasa menjelma di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Blang Padang dan Meuligoe Gubernur Aceh di Anjon Mon Mata, Banda Aceh.

Bahkan di media sosial. Bayangkan, tiba-tiba saja banyak orang yang membongkar kembali file dan memasang foto bersama Nova Iriansyah.

Begitulah dunia, selalu saja dihiasi dengan kisah dan cerita dari para kurcaci.

Namun, terselip pesan moral di akhir sambutan Mendagri Tito Karnavian.

“Apa yang terjadi hari ini merupakan takdir dari Tuhan, Allah SWT,” kata mantan Kapolri itu.

Sekilas, ucapan tadi memang sederhana. Tapi, bagi yang paham tentu sarat makna.

Ya, andai Irwandi tak terjerat kasus, tentu Nova tak akan duduk di kursi nomor satu Aceh.

Kecuali itu, Tito pun sangat paham. Dua tahun terakhir, kepemimpinan Nova Iriansyah dalam menahkodai Aceh tak lepas dari “hura hara” politik versus DPR Aceh.

Tidak sulit bagi mantan Kapolri dan Mendagri ini untuk memahami Aceh. Sebab, Tito cukup punya informasi soal tadi.

Karena alasan itu pula, dia memberi isyarat agar Nova Iriansyah, memperbaiki komunikasi politiknya dengan DPR Aceh.

Intinya, Nova harus benar-benar mampu menjaga “takdirnya” sebagai orang nomor satu Aceh hingga usai masa kepemimpinannya tahun 2022 mendatang.

Setali tiga uang. Pesan serupa juga disampai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (TRH). Sebagai anggota DPR RI asal Aceh tiga periode, dia tentu paham betul dengan kondisi yang ada.

Maka, dia pun berpesan agar Nova memperbaiki komunikasi politiknya dengan DPR Aceh.

Selain itu, dia juga menekankan agar para pembantu (pembisik) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, tidak memperkeruh keadaan!

***

Istilah pembisik memang mulai popular pada jaman pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Profesi pembisik terkadang disamakan dengan penasehat khusus (pensus), tenaga ahli. Bahkan penasehat spiritual yang memiliki posisi penting dalam istana dan pendopo.

Maklum, diyakini karena sosok tadilah yang dapat menyampaikan pesan dan pendapat, baik dari pribadinya sendiri atau “pesanan” orang lain dari luar kekuasaan.

Tentang siapa sosok sebagai pembisik, bisa jadi datang dari keluarga Nova sendiri, akademisi, pejabat aparatur sipil negara (ASN), pengusaha “hitam” serta aktor partai politik di sekitar kekuasaan.

Entah itu sebabnya, di era kepemimpinan Nova Iriansyah saat ini, posisi pembisik atau menurut istilah Teuku Riefky Harsya adalah, orang-orang di sekitar Gubernur Aceh, tidak memperkeruh keadaan.

Sebenarnya jika yang dibisikkan itu sesuatu yang baik-baik saja, maka posisi pembisik ini sangatlah bermanfaat, dalam artian pesan-pesan berupa suara rakyat yang tidak terlaporkan oleh para kepala dinas (SKPA) akan dapat di dengar langsung Gubernur Aceh melalui pembisik tadi.

Sebaliknya, posisi dan peran pembisik ini akan sangat berbahaya, jika apa yang dibisikkan justru merupakan pesan-pesan dari pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi, kelompok dan golo­ngan.

Atau bahkan, sesuatu yang dibisikkan tersebut tidak didasari akal sehat dan ilmu yang cukup.

Tentu belum lekang dari ingatan kita ketika berbagai argumentasi (jawaban) hak interpelasi yang disampaikan Nova Iriansyah, ditolak anggota DPR Aceh, sehingga berakhir pada usulan hak ang­ket.

Bergerak lurus, Nova pun akhirnya mencabut kebijakan berupa surat edaran (SE), tentang stiker bahan bakar minyak (BBM) solar dan premium subsidi, yang dinilai cacat prosedur serta menjatuhkan harkat dan martabat rakyat Aceh.

Teranyar, Kemendagri (Dirjen Keua­ngan Daerah) berkesimpulan. Pengesahan APBA 2021 harus diputuskan bersama (eksekutif-legislatif) melalui qanun.

Termasuk proyek multi years (tahun jamak) sejumlah ruas jalan, tidak bisa dilakukan tahun 2020, tapi dimulai tahun depan (2021-2022).

Pertanyaannya adalah; apakah keputusan kontroversi dan kontra produktif itu semata-mata berasal dari kebijakan pribadi Nova Iriansyah atau berdasarkan masukan dari pembisik?

Inilah yang perlu dijawab dan luruskan sehingga arah anak panah publik dan DPR Aceh tidak “membidik” Nova secara pribadi.

Dalam hirarki dan struktur pemerintahan, sedikitnya ada empat nama yang boleh disebut pihak paling bertanggungjawab dalam tata kelola pemerintahan Aceh (anggaran dan hukum).

Pertama Setda Aceh dr. Taqwallah (Ketua Tim TAPA). Kedua, Helvizar Ibrahim (Kepala Bappeda Aceh). Ketiga Bustami Hamzah (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan keempat Amrizal J Prang (Kepala Biro Hukum) Setda Aceh.

Nah, dari keempat mereka inilah berbagai kajian serta analisis mengenai regulasi dan hukum tata kelola pemerintah keluar.

Ini bermakna, bisikan dan masukan mereka, menjadi kunci bagi kepemimpinan Nova Iriansyah. Damai atau justru gaduh?

Sayangnya, Setda Aceh Taqwallah dan Bustami Hamzah tak berhasil dikonfirmasi. Sejumlah pertanyaan yang disampaikan media ini, tak pernah berbalas.

Bahkan, Bustami Hamzah diduga telah memblokir nomor telpon seluler wartawan media ini.

Lantas, siapa paling dominan yang menjadi pembisik di luar pemerintahan?

Ada nama pengusaha Mochokolo dan Mark Lebor (bukan sebenarnya). Di jalur partai politik, tentu saja para politisi petualang yang memang sejak awal tidak mengusung pasangan Irwandi-Nova, tapi kemudian menyelip di tikungan.

Termasuk sosok akademisi 'avonturir'. Pertualangan yang haus jabatan dan kekuasaan.

Itu sebabnya, bila isi bisikan kurang bijaksana dan cenderung menjerumuskan Nova Iriansyah, maka lahirlah kegaduhan dalam pemerintahan seperti yang terjadi selama ini.

Sebaliknya, bila bisikan tadi berdasarkan kaidah hukum dan tata kelola yang baik, tentu menghasilkan regulasi yang baik pula.

20201113-pembisik

Ilustrasi (Foto: google)

Nah, seperti halnya Mendagri, Teuku Riefky serta harapan banyak elemen rakyat Aceh lainnya. Mudah-mudahan, dua tahun paruh akhir Nova Iriansyah memimpin Aceh. Profesi pembisik ini tidak ada lagi mendapat tempat dan lebih dominan di lingkungan pendopo.

Sebab, di era keterbukaan saat ini, jelas para pembisik sudah tidak diperlukan lagi. Karena, kalau ingin menyampaikan sesuatu yang baik kenapa harus berbisik?

Berbicaralah secara normal atau kalau perlu berteriak lah sehingga semua rakyat tahu apa yang disampaikan dan lakukan di alam nyata, buka fatamorgana. Kita tunggu!***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...