LHP BPK Terhadap Pemkab Aceh Besar Tahun Anggaran 2019

Pembayaran Kegiatan Forkopimda Tidak Sesuai Ketentuan

Pembayaran Kegiatan Forkopimda Tidak Sesuai Ketentuan
Ilustrasi (Foto: pekanbaru.go.Id)

MODUSACEH.CO | Dalam LHP BPK mengungkap. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Forkopimda tidak memadai dan terdapat pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan. Termasuk, penganggaran dan pembayaran honorarium tim untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat tidak sesuai ketentuan.

LHP BPK menyebut, pada tahun anggaran 2019, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menganggarkan belanja pegawai untuk kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rp975 juta. Realisasinya Rp972.6 juta atau 99,75 % dari anggaran.

Dasar pemberian honorarium Forkopimda diatur dengan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 69 Tahun 2018 tanggal 5 November 2018, tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar TA 2019.

Besaran pemberian honorarium tersebut diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekretaris Daerah, Kajari, Dandim 0101, Kapolres Abes, Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketua Mahkamah Syariah, Asisten, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Kasubag Penyelenggara Otda, dan Kabag Humas dan Protokol.

Pemberian honorarium tersebut bersifat bulanan dan pada tahun 2019 direalisasikan untuk 12 bulan.

Hasil permintaan keterangan BPK pada Kabid Anggaran, Kepala BPKD dan Sekda diketahui, yang mengusulkan honor Forkopimda adalah Bupati kepada DPRK melalui pembahasan bersama sebelum penetapan Perbup. 

Hasil pemeriksaan atas penetapan honorarium dan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) pada kegiatan Rapat Forum Koordinasi Unsur Muspida Kabupaten Aceh Besar menunjukkan kondisi. Unsur Forkopimda melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini sejalan dengan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 69 Tahun 2018, yang   melebihi ketentuan seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014.

Kondisi tersebut  mengakibatkan, penganggaran pembayaran honorarium Forkopimda membebani keuangan daerah Rp972.6 juta. Kedua, bukti pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan Forkopimda sebagai dasar realisasi anggaran kurang memadai.

Hal tersebut disebabkan, bendahara pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab tidak cermat dalam mempertanggungjawbkan pembayaran honorarium kegiatan Forkopimda sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab selaku PPTK kegiatan rapat koordinasi Forkopimda kurang cermat dalam menyiapkan dokumen pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Besar tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam menyetujui usulan penganggaran kegiatan Forkopimda dengan menetapkan ukuran output yang jelas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah kabupaten Aceh Besar melalui Sekretaris Daerah memberi tanggapan sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi pedoman serta perhatian ke depannya, sehingga dapat dilaksanakan secara tertib ekonomis, efisien dan wajar dari sisi besaran dan metode pemberian dan pertanggungjawabannya.

BPK merekomendasikan Bupati Aceh Besar agar menginstruksikan, Sekretaris Daerah memerintahkan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab lebih cermat dalam mempertanggungjawbkan pembayaran honorarium kegiatan Forkopimda sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab selaku PPTK kegiatan rapat koordinasi Forkopimda lebih cermat dalam menyiapkan dokumen pertanggungjawaban atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Besar memedomani ketentuan yang berlaku dalam menyetujui usulan penganggaran kegiatan Forkopimda dengan menetapkan ukuran output yang jelas. Bersambung.***

Komentar

Loading...