Breaking News

Menatap Negeri Seribu Buket (bagian dua)

Pekerjaan Kurang Volume, Auditor BPK Nilai PPK dan PPTK Dinas PUPR Tidak Cermat

Pekerjaan Kurang Volume, Auditor BPK Nilai PPK dan PPTK Dinas PUPR Tidak Cermat
Bupati Gayo Lues menari saman (Foto: google)
Rubrik

Tidak cermat sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues. Itulah salah satu dari LHP BPK RI Perwakilan Aceh terhadap Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2019 lalu dibawah kendali Bupati Muhammad Amru.

UDARA di Negeri Seribu Bukit itu memang dingin. Tapi jangan tanya soal pelaksanaan sejumlah proyek infrastrukur. Auranya memang relatif "panas". Apalagi bisa disandarkan pada LHP BPK RI Perwakilan Aceh pada tahun anggaran 2019.

Lantas, bagaimana hasil pemeriksaan dari auditur BPK? Nah, permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), selaku pengguna anggaran kurang optimal melakukan pengendalian atas kegiatan belanja modal yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan, juga dinilai  tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggungjawabnya.

Selain itu, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),  tidak cermat melaksanakan tanggung jawabnya. Bukti lemahnya kepemimpinan Bupati Gayo Lues Muhammad Amru dalam mengawasi bawahannya? Entahlah!

Begitupun, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Selanjutnya, menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.

Hanya itu? Tunggu dulu. BPK merekomendasikan kepada Bupati Gayo Lues agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR (Pengguna Anggaran) untuk optimal melakukan pengendalian atas kegiatan belanja modal yang menjadi tanggung jawabnya.

Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan, lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggung jawabnya.

Menginstruksikan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), untuk cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta memerintahkan masing-masing PPK kegiatan, mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran seluruhnya yaitu, Rp211.266.000,00,- dan  dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Lalu, proyek apa saja yang terjadi kelebihan bayar, selain beberapa paket yang telah diwartakan media ini sebelumnya?

Simak saja, Peningkatan Struktur Ruas Jalan Penosan-Comek-BurLintang (DAK) yang dilaksanakan PT. MPA. Ini berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2.5/SP/KPA/PUPRGL/DAK/BM/2019.

Kontrak ditandatangani tanggal 17 Juni 2019 dengan nilai yang disepakati Rp3.134.900.000,00. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 4.5/SPMK/DAK-BM/DPUPR-GL/2019, tanggal 19 Juni 2019. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung mulai 19 Juni sampai 15 November 2019.

Hasilnya, pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dengan berita acara serah terima Nomor: 620/63.1/BAST/KAP-PUPR/APBKDAK/BM/2019, tanggal 2 Desember 2019.

Pembayaran atas pekerjaan tersebut telah terealisasi 100 persen melalui pembayaran terakhir dengan SP2D Nomor: 4804/SP2D/LSPBJ/2019, tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp526.146.450,00.

Selanjutnya, BPK melaksanakan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan tanggal 17 Februari 2020. Hasilnya, lagi-lagi menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp23.386.000,00.-

Ada lagi, Peningkatan Struktur Ruas Jalan SMA Kutapanjang-Temangar (DAK) yang dilaksanakan PT. SPA. Ini berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 2.4/SP/KPA-PUPRGL/DAK/BM/2019.

Kontrak ditandatangani tanggal 17 Juni 2019 dengan nilai kontrak yang disepakati Rp3.050.400.000,00. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor: 4.4/SPMK/DAK-BM/DPUPR-GL/2019, tanggal 19 Juni 2019.

Selain itu, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 hari kalender terhitung mulai 19 Juni sampai 15 November 2019.

Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dengan berita acara serah terima Nomor: 620/88/BAST/KPA-PUPR/APBK-DAK/BM/2019, tanggal 2 Januari 2020.

Pembayaran atas pekerjaan tersebut telah terealisasi 100 persen melalui pembayaran terakhir dengan SP2D Nomor: 0271/SP2D/LS-PBJ/2020 (melalui DPAL), tanggal 17 April 2020, senilai Rp786.738.000,00.

Ternyata, setelah BPK melaksanakan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan pada tangal18 Februari 2020. Ditemukan hasil pekerjaan kekurangan volume Rp25.307.000,00.

Berikutnya Pekerjaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Arul Enggang-Trans Paya Kumer (DAK) yang dilaksanakan CV. FA. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2.3/SP/KPA-PUPRGL/DAK/BM/2019.

Kontrak ditandatangani tanggal 17 Juni 2019 dengan nilai kontrak yang disepakati Rp2.798.800.000,00. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 4.3/SPMK/KPA-PUPRGL/DAK/BM/2019, tanggal 19 Juni 2019, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung mulai 19 Juni 2019 sampai. 15 November 2019.

Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan. Karena itu dilakukan pembayaran 100 persen melalui pembayaran terakhir (SP2D), Nomor: 4704/SP2D/LSPBJ/2019, tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp339.322.000,00.

BPK melaksanakan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan dengan hasil, pelaksanaan pekerjaan menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp23.404.000,00.

Setali tiga uang. Ada juga proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kuta Panjang-SMA -Tampeng (DOKA). Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kuta Panjang-SMA-Tampeng (DOKA). Proyek ini dikerjkan CV. JS dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp1.000.000.000,00.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung mulai 14 Mei 2019 sampai 10 Oktober 2019.

20210324-amru-sakit

Bupati Gayo Lues H Muhammad Amru, menyempatkan ngopi bareng dengan Kapolres Gayo Lues AKBP Rudi Setiawan, Jumat (29/5/2020) di Cafe Alur Bathin, Gunyak, Blangkejeren. Cafe tersebut merupakan milik pribadinya. (Foto:  sumateranews.co.id)

Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan sehingga dilakukan pembayaran 100 persen, tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp168.971.000,00.

Namun, setelah BPK melaksanakan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan, hasilnya terdapat kekurangan volume sebesar Rp16.540.000,00.

Peningkatan Struktur Ruas Jalan Buah Seri-Comek (DOKA), yang dilaksanakan PT. SBP dengan nilai kontrak yang ditandatangani tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp2.700.000.000,00.

Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dengan berita acara serah terima Nomor: 620/34/BAST/KPA-PUPR/DOKA/BM/2019, tanggal 30 Oktober 2019 sehingga dilakukan pembayaran 100 persen, Rp 2.181.360.000,00.

Lagi-lagi, pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume sebesar Rp44.720.000,00. Dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khususnya Pasal 4 huruf a bahwa; Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Pasal 7 huruf f menyatakan; semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika yaitu, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Pasal 11 huruf k menyatakan; PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak serta ketentuan lainnya yang mengikat.

Nah, siapa sesungguhnya pelaksana semua proyek yang mengalami kekurangan volume tadi? Disebut-sebut adalah Tuan R. Dia salah satu pengusaha yang juga orang dekat dengan Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru. Selain mengunakan perusahaan sendiri,Tuan R juga ikut mengendalikan sejumlah perusahaan lainnya. Ibarat kata, banyak kedai, tapi tetap saja toke. Gawat!***

Komentar

Loading...