Pejabat DPKA Siti Maryami Tersangka Dugaan Mark-Up

Pejabat DPKA Siti Maryami Tersangka Dugaan Mark-Up
foto: WhatsApp
JANTHO | Kejaksaan Negeri Jantho kabarnya telah menetapkan Sekretaris Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryimi sebagai tersangka kasus dugaan penggelembungan harga tanah untuk pembangunan Gedung UPTD Ruminansia pada Dinas Peternakan Aceh Besar. Siti Maryami tercatat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan tanah pada 2013 itu.

Informasi yang dihimpun MODUSACEH.CO, lahan itu dibebaskan itu senilai 700 juta lebih dan bersumber dari Dana Otonomi Khusus 2013. Jumlah ini diduga digelembungkan dan Siti Maryami sebagai KPA dianggap paling bertanggungjawab terkait pembayaran harga tanah tersebut.

Siti Maryami yang dikonfimasi ihwal status barunya itu menunjukkan ekspresi kaget. "Apa..Apa?," katanya saat dihubungi lewat telepon selulernya, Senin (19/9/2016). Kejaksaan dikabarkan telah menetapkan Anda sebagai tersangka? "Oh..itu nantilah, tidak usah dulu," jawab Siti Maryami singkat. Permintaan untuk wawancara langsung dari MODUSACEH.CO juga tak diterima Siti Maryami. "Saya lagi tidak di tempat, nanti saja," katanya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jantho yang dihubungi MODUSACEH.CO membenarkan ihwal penetapan Siti Maryami sebagai tersangka. "Iya benar. Saat ini masih dalam persiapan proses pelimpahan berkas perkaranya," kata Kasi Pidsus Kejari Jantho, Darwin SH saat dikonfirmasiMODUSACEH.CO, Senin (19/9/2016).

Darwin enggan memberi informasi lebih lanjut, misalnya, berapa dugaan kerugian negara yang terjadi akibat dugaan mark-up itu.  Dia meminta pers mengikuti perkembangan kasus ini setelah perkaranya dilimpahkan. "Nanti saja di pengadilan silakan diikuti," katanya.

Pengadaan lahan yang terletak di kawasan Seulimum, Aceh Besar tersebut adalah usulan dari Dinas Peternakan Aceh Besar. Kepala Dinas Peternakan Aceh Besar Ahmad Tarmizi yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. "Diusulkan sebelum saya menjabat," kata Ahmad pada MODUSACEH.CO, Senin (19/9/2016). Menurut Ahmad, selain sebagai pengusul program, dinas yang dipimpinya hanya sebagai penerima manfaat lahan tersebut. Saat ini, di atas lahan itu telah dibangun gedung PTD Ruminansia. Menurut Ahmad, dia juga sempat dimintai keterangan oleh kejaksaan ihwal kasus ini. "Saya pikir persoalannya sudah selesai," kata Ahmad.

Nama Siti Maryami memang bukan baru pertama berurusan dengan penegak hukum terkait dengan dugaan rasuah. Sebelumnya, Siti kabarnya juga begitu dekat dengan dugaan kasus korupsi pengadaan Mobil Damkar pada 2015 lalu. Kasus ini sempat dibidik Kejari Banda Aceh, tapi belakangan kabarnya telah disupervisi oleh KPK.*

Komentar

Loading...