Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Pejabat Aceh Barat tak Rela SPPD Direfocusing

Pejabat Aceh Barat tak Rela SPPD Direfocusing
Sekda Aceh Barat (Tengah). Foto Juli Saidi/MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Marhaban, SE mengungkapkan. Kondisi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat tahun 2021 yang akan di-refocussing. Itu disampaikan saat jumpa pers, Kamis kemarin petang. 

Ancang-ancang perubahan (refocussing) APBK Aceh Barat Rp 1, 3 triliun yang telah disahkan pada Desember 2020 lalu, itu sejalan dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Nomor SE-2/PK/2021, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer Anggaran Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Menurut Marhaban, merujuk dari SE tersebut, maka APBK Aceh Barat akan di-refocussing untuk pengalokasian anggaran vaksinasi dan penanganan Covid-19 minimal Rp 40 miliar.

Untuk sementara, rencana anggaran refocussing dimaksud, baru ada cadangan sekitar Rp2 miliar. Anggaran itu  disunat dari baiya honorarium kegiatan tahun 2021.

Jelas Sekda, jika tahun 2020 lalu honorarium tim per kegiatan yang ditandatangani Bupati atau Sekda Rp750 ribu, maka untuk honorarium tim kegiatan yang sama pada tahun 2021 menjadi Rp50 ribu per kegiatan.

Saat awak media pers bertanya apakah untuk menutupi kekurangan anggaran Rp38 miliar dari rencana refocussing minimal Rp40 miliar tadi lalu memangkas SPPD? Sekda Aceh Barat Marhaban tegas menjawab tidak.

Alasannya, jika SPPD (biaya perjanan dinas) dipangkas dari rencana refocussing, dikhawatirkan Pemerintah Aceh Barat, pada saat dibutuhkan tidak dapat melaksanakan tugas luar daerah.

Sebab menurut Sekda, SPPD yang ada sekarang sudah banyak dipangkas dalam APBK tahun 2021 yang telah disahkan pada Desember 2020 lalu.

Sementara itu, porsi APBK Aceh Barat tahun 2021, belanja operasional berjumlah Rp760 miliar. Anggaran sebesar itu, terdiri belanja pegawai, belanja barang, jasa, dan hibah.

Sedangkan untuk belanja modal seperti belanja bangun gedung, jembatan, jalan, irigasi senilai Rp286 miliar lebih. Lalu, anggaran untuk keistimewaan, baik pada Dinas Syariat Islam, Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Barat serta lainnya, hanya Rp 30 miliar.***

Komentar

Loading...