Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Omnibus Law dan Sikap Tegas DPP Partai Demokrat

PD Aceh, Nova Iriansyah "Diam" dan Bisa Apa?

PD Aceh, Nova Iriansyah "Diam" dan Bisa Apa?
Aksi demontrasi mahasiswa tolak Omnibus Law di DPR Aceh, 8 Oktober 2020 (Foto: Facebook Chaideer Mahyuddin I AFP)
Rubrik
Sumber
Berbagai Sumber

MODUSACEH.CO | Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengungkapkan kekesalannya, karena pimpinan parlemen tetap mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang di tengah penolakan massa yang begitu besar.

Menurutnya, pengesahan ini tak sesuai prosedur. "Sudah tiga periode saya jadi anggota DPR RI. Baru kali ini saya punya pengalaman yang tidak terduga. Pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur," kata Didi, kepada wartawan, Kamis lalu di Jakarta.

Saat rapat paripurna, katanya, tak ada naskah RUU yang dibagikan kepada para peserta rapat yang hadir. Hal itu sangat tidak wajar, mengingat UU Cipta Kerja adalah UU yang sangat disoroti dan sangat ditolak oleh banyak kalangan masyarakat.

"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Jadi pertanyaannya: sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tanggal 5 Oktober 2020 itu?"

Menurut Didi, harusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa dilihat dan dibaca oleh semua anggota DPR yang mengikuti rapat. Dalam forum rapat tertinggi itu wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU, tidak hanya yang hadir secara fisik, tetapi juga yang virtual.

Lazimnya, kata Didi, dalam pembahasan RUU yang tak sepenting RUU Cipta Kerja, semua bahan dan naskah dibagikan kepada para anggota DPR sehari sebelum rapat. Namun, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang berdampak luas pada kehidupan kaum buruh, UMKM, lingkungan hidup, dan lain-lain, tidak ada naskah yang dibagikan untuk dibaca dan dipelajari.

Pengesahan UU Ciptaker sangat tak wajar karena bagaimana bisa UU yang menyatukan banyak aturan dan begitu penting itu tidak ada naskah RUU saat proses pengesahan.

Rapat tertinggi paripurna merupakan tempat setiap anggota dewan hadir mewakili daerah pemilihannya, mewakili aspirasi dan harapan besar rakyat Indonesia, sehingga wajib mendapatkan bahan dan informasi yang utuh.

"Tidak selembar pun (naskah RUU Cipta Kerja) ada di meja kami. Harusnya pimpinan DPR memastikan dulu bahwa RUU yang begitu sangat penting dan krusial yang berdampak pada nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan hidup dan lain-lain, sudah ada di tangan seluruh anggota DPR," ujarnya.

Memang, Partai Demokrat merupakan salah satu partai di parlemen yang cukup nyaring menolak RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka). RUU ini dibikin pemerintah dan ditolak mentah-mentah serikat buruh karena mengebiri banyak hak-hak pekerja yang diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satu bagian yang dikirik partai berlambang Mercy ini adalah Pasal 170 BAB XIII Ketentuan Lain-Lain. Pasal tersebut mengatur pemerintah pusat dapat mengubah ketentuan dalam UU Cilaka menggunakan Peraturan Pemerintah.

Sebelum melakukan itu mereka hanya perlu "berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI." Peraturan ini menabrak hierarki hukum di Indonesia dan cenderung memusatkan kekuasaan ke tangan pemerintah pusat seperti di era Orde Baru.

Belakangan Menkumham Yasonna Laoly, juga Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan pasal tersebut hanya salah ketik. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan masalah sebenarnya adalah "salah tafsir."

20201010-der2

Aksi demontrasi mahasiswa tolak Omnibus Law di DPR Aceh, 8 Oktober 2020 (Foto: Facebook Chaideer Mahyuddin I AFP)

Lagi-lagi, kader Partai Demokrat yang duduk di Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan alasan salah ketik "tidak masuk akal." Menurutnya "ini jelas memang keinginan pemerintah."

"Apakah salah ketik sepanjang itu? Salah ketik dalam bentuk 1 pasal dan 3 ayat? Salah ketik biasanya tidak substantif, padahal jelas isi pasal ini sangat substantif," kata Didi lewat keterangan tertulis pada Rabu (19/2/2020) pagi.

Didi lantas mendorong pasal tersebut "dihapus saja" dan seluruh draf ditarik. "Namun akui [terlebih dulu] itu memang keinginan pemerintah sejak awal," katanya. "Selanjutnya rumuskan ulang sehingga menjadi RUU yang lebih baik."

Nah, lepas dari berbagai argumentasi tadi. Aksi massa menolak Omnibus Law juga terjadi di Aceh. Mahasiswa, Ormas dan OKP, melaksanakan  demontrasi di Gedung DPR Aceh serta DPRK di Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Simeulue dan Kota Lhokseumawe.

Ironisnya, walau DPP Partai Demokrat dan wakilnya di DPR RI bersuara keras, menolak undang-undang ini, Pemerintah Aceh yang dipimpinan kader senior Partai Demokrat yaitu, Nova Iriansyah justeru diam alias tak bersikap.***

Komentar

Loading...