Pasal UUPA Jika Dicabut Bisa Digantikan yang Lain Bukan Dihilangkan

Pasal UUPA Jika Dicabut Bisa Digantikan yang Lain Bukan Dihilangkan
Penulis
Rubrik
Sumber
Koresponden Banda Aceh

Banda Aceh | Arnita Dosen FH Universitas Malikussaleh mewakili Dekan Fakultas Hukum Unimal Aceh mengatakan. Seharusnya pasal yang dicabut dalam UUPA bisa diganti dengan yang lain, sehingga pasal dalam UUPA tidak berkurang.

"Jadi ada KIP dan Panwaslih, menunjukan kekhususan kita. Kalau umum kita tahu UU Pemilu, yang kalau spesialnya UUPA," kata Arnita di ruang Badan musyawarah DPRA. Banda Aceh. Senin (7/08/2017).

Ia juga khawatir, jika persoalan pencabutan pasal 57 dan 60 dalam UUPA yang telah dicabut tidak ditindaklanjuti, maka ke depan partai lokal juga akan dihilangkan pemerintah pusat. "Waktu kita membicarakan daerah kesatuan berarti adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah,  pemerintah daerah itu istilah kekuatan kekuasaan itu ada pada pemerintah pusat, ada sesuatu sisa kewenangan Pemerintah Pusat baru di berikan pada daerah, tapi seakan-akan mereka beranggapan dengan adanya keputusan di Aceh terutama di bidang politik, kerja sama dengan luar negeri itu tidak lagi kesatuan," ujar Arnita. 

Menurutnya, pemerintah pusat menginginkan keseragaman bingkai Indonesia yang sama, dan tidak beda dari daerah dengan daerah lain dalam tata kelola pemerintahan, makanya segala upaya dilakukan pemerintah pusat untuk menghapus pasal dalam UUPA.*

Komentar

Loading...