Dinilai Khianati Kehendak Rakyat

Partai Demokrat Tolak Pilpres Melalui MPR

Partai Demokrat Tolak Pilpres Melalui MPR
Sekretaris Jenderal PD, DR. Hinca IP Pandjaitan (Foto: merdeka.com)
Penulis
Sumber
Reporter Banda Aceh

 

Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) dengan tegas menolak pemilihan Presiden RI oleh MPR. Alasannya, sistem tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PD, DR. Hinca IP Pandjaitan di Jakarta melalui pernyataan pers yang diterima media ini, Senin 2 Desember 2019.

“Presiden oleh MPR jelas merupakan kemunduran demokrasi dan melukai serta menyakiti rakyat. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, merupakan konsensus bangsa untuk tidak mengulangi lagi sejarah kelah kehidupan bangsa dan negara di masa lalu,” tegas Hinca.

Selain itu, PD juga menolak pemilihan kepada daerah (Pilkada) baik Gubernur/Bupati dan Walikota secara tidak langsung atau dipilih DPRD. Alasannya, masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya.

“Partai Demokrat pro demokrasi, pro rakyat dan kami meyakini demokrasi adalah jalan terbaik. Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, merupakan cara terbaik yang telah dipilih rakyat untuk membangun Indonesia lebih baik,” ungkap dia.

Ketiga, DPP PD juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. “Belajar dari pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan presiden yang paling tepat dan dinilai cukup. Ini juga berlaku dibanyak negara demokrasi lainnya di dunia,” sebut Hinca.

Itu sebabnya sebut Hinca, Partai Demokrat berikrar untuk selalu setia, menghormati dan membela kedaulatan rakyat. “Hak-hak kedaulatan rakyat bukanlah pemberian negara yang bisa sewaktu-waktu dicabut oleh suatu pemerintahan. Hak-hak kedaulatan rakyat yang telah diakui dan dijamin konstitusi justeru menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi dan memenuhinya,” tegas Hinca.

Menurut dia, kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu orang cenderung untuk disalahgunakan (abuse of power). “Kita semua adalah pelaku dan saksi sejarah bahwa selama satu dekade (2004-2014),capaian ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat diraih, seiring kemajuan demokrasi yang disertai stabilitas politik dan keamanan. Kemunduran ekonomi dalam satu masa tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai “biang keladi” serta alasan merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung para pemimpinnya,” urai Hinca.

Itu sebabnya, Hinca meminta seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tidak melupakan sejarah. “Jasmerah; jangan sekali-kali kita melupakan sejarah,” ujar Hinca, mengingatkan.***

Komentar

Loading...