Bireuen

Perangkat Desa Kembali Mengikuti Bimtek, Pelaksana Perusahaan Asal Jakarta

Perangkat Desa Kembali Mengikuti Bimtek, Pelaksana Perusahaan Asal Jakarta
Penulis
Rubrik

Bireuen | Para Geusyik (kepala desa) dalam Kabupaten Bireuen, lagi-lagi harus mengelontorkan dana desa jutaan rupiah untuk dapat mengikuti berbagai bimbingan.

Setelah sebelumnya mengikuti bimbingan teknis di Kota Banda Aceh, kali ini mengikuti penyuluhan hukum. 

Temanya “Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Kerukunan di Desa”. Kegiatan itu rencananya akan dimulai, Senin 19-26 Oktober 2020 di Kantor Kecamatan masing-masing.

Berdasarkan jadwal dan rundown acara yang diperoleh MODUSACEH.CO. Acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut digelar, PT. Malika Media Kreatif Garuda Media Edukasi.

Direktur eksekutif perusahaan ini tercatat Putri Husna M.Pd yang beralamat di Gedung Thamrin City, Lantai 7, Tanah Abang Jakarta Pusat.

Tempat yang akan diselenggarakan penyuluhan itu kali ini menggunakan aula kantor kecamatan masing-masing, dengan waktu yang berbeda-beda yaitu satu hari.

Disebut-sebut, untuk pemateri terdiri dari unsur Kejaksaan, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Keluarga Berencana (DPMG PKB).

Dari penelusuran media ini dalam satu desa,  acara penyuluhan hukum tersebut diikuti enam orang dengan anggaran Rp 5 juta per desa.

Bayangkan jumlah desa di kabupaten Bireuen ada 609 desa. Bila dikalikan dengan angka Rp5 juta, maka mencapai Rp 3 miliar lebih.

Sementara dana desa sendiri, kian menipis lantaran digunakan untuk BLT.

“Kami diminta menyetor Rp 5 juta rupiah secara cash ke pihak kecamatan paling lambat, Minggu 18 Oktober 2020 yang bersumber dari Dana Desa. Pesertanya 6 orang dari unsur perangkat desa termasuk Tuha Peut dan Imum Gampong,” kata salah satu perangkat desa. 

Ia juga mengakui sudah menerima surat undangan dan Rmrandown acara, yang jadwal pada Senin 19 Oktober 2020 di Aula Kantor Camat. 

Kegiatan tersebut menurut beberapa perangkat desa, sangat memberatkan karena anggaran desa saat ini sudah sangat kritis dan banyak yang digunakan untuk BLT serta anggarannya juga terlalu besar untuk acara 1 hari.

“Ini terkesan dipaksakan, padahal Bimtek Kaur Keuangan saja sudah dihentikan dengan alasan Covid-19. RSU dr. Fauziah saja harus ditutup, masak acara penyuluhan tetap jalan, ini kan aneh,” ketusnya. 

Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, ikut mempertanyakan soal penyuluhan hukum itu.

”Penyuluhan hukum kenapa harus Perseroan Terbatas (PT) Bagian Hukum di Setdakab Bireuen kemana?” ujar Alfian dengan nada bertanya kepada media ini, Minggu 18 Oktober 2020.

Sambungnya, secara aturan memang tidak diatur dalam Permendes yang baru.

”Tapi seharusnya pemerintah daerah melakukan sertifikasi terhadap pihak swakelola, sehingga tidak liar,” ungkap Putra Samalanga itu. 

Masih kata Alfian,  seharusnya penyuluhan hukum itu ditangani langsung Bagian Hukum Pemerintahan Bireuen.

”Kalau ditangani Pemerintah Bireuen yaitu bagian hukum dan Inspektorat, secara anggaran lebih hemat dan interaksi pemerintahan berjalan, karena mereka mudah berkoodinasi,” jelasnya.***

Komentar

Loading...