Pansus Rumah Sakit Aceh Barat Persoalkan SIMRS Berbayar

Pansus Rumah Sakit Aceh Barat Persoalkan SIMRS Berbayar
Pertemuan Pansus DPRK Aceh Barat dengan BPK RI Perwakilan Aceh/Foto Pansus
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Ketua Panitia Khusus (Pansus), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, T. Said Rizqi Saifan mempersoalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh (CNDM).

Said mengaku, ada beberapa rekomendasikan yang akan disampaikan secara terbuka, termasuk soal dugaan persoalan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). “Rekomendasi Pansus akan disampaikan, Selasa mendatang,” ujar Said Rizqi Saifan, Jumat kemarin.

Said Rizqi Saifan menjelaskan, terkait SIMRS yang digunakan RSUD CNDM, diduga juga janggal. Sebab pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI sudah menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak secara gratis.

Namun pihak RSUD CNDM justeru menggunakan aplikasi SIMRS milik swasta yaitu, PT. Klik Data Indonesia dengan kontrak berbayar.

Bahkan kontrak kerjasama antara RSUD CNMD dengan vendor-PT. Klik Data Indonesia, berlangsung lima tahun atau sejak tahun 2018. “Kontrak kerjasamanya sudah mulai dari tahun 2018 lalu,” kata Said Rizqi pada media ini di ruang Komisi IV DPRK Aceh Barat, Jumat.

Untuk nilai kontrak kerjasama itu juga tak tangung-tanggung. Menurut Said dari dokumen yang diperoleh Pansus, untuk volume satu bulan kerjasama,  SIMRS menghabiskan anggaran Rp85 juta. Itu artinya, untuk lima tahun sudah pasti membutuhkan anggaran miliaran.

Anehnya, dalam melakukan aplikasi SIMRS milik swasta ini, juga menggunakan sumber daya manusia (SDM) dari rumah sakit itu sendiri. “ Hasil pantuan kami pihak ketiga hanya memberikan software. Jadi, dasar apa pihak rumah sakit memilih rekanan tersebut sebagai vendor,” ujar Said, bertanya.

Bukan hanya itu, untuk mengaplikasi software swasta tersebut di RSUD CNDM baru, diimplementasinya pada ruang rawat inap.

Selain itu, Said juga menjelaskan bahwa hasil pendalaman Pansus, perangkat yang disediakan pemerintah lebih kongkrit-dibandingkan milik swasta. Dan, kerjasama dengan swasta tersebut diduga dengan penunjukan langsung. “Kemudian kalau anggaran di atas Rp1 miliar tentu harus tender, kalau kalau kebijakan ini dilakukan dengan PL,” sebut Said Rizqi.

Lalu, tim Pansus juga telah melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Kamis (2/7/2020) di Banda Aceh. Hasil konfirmasi tim Pansus ke BPK RI, terkait SIMRS pada RSUD CNDM adanya temuan.

Misal tidak ada perhitungan HPS dan yang ada hanya pemberian software. Itu sebabnya menurut Said, adanya aplikasi SIMRS milik pemerintah, maka kerjasama dengan pihak swasta terindikasi memboroskan anggaran daerah.

“Tim BPK juga sudah memeriksa dan memang kemarin konfirmasi ke tim BPK RI, betul ada temuan mengenai pengoperasian SIMRS,” kata Said.

Selain ke BPK RI, di hari yang sama tim Pansus DPRK Aceh Barat juga mendatangi Dinas Kesehatan Aceh. Dari penjelasan yang mereka peroleh kata Said, Dinas Kesehatan Aceh sudah memberikan bantuan hardware SIMRS pada rumah sakit plat merah ini.

"Setelah kami konfirmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, diperoleh keterangan bahwa RSUD CND sudah menerima bantuan hardware. Sedangkan pengaplikasian menggunakan pihak ketiga,” tegas Said.

Terkait berbagai dugaan tersebut, media ini belum mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat itu. Sebab, konfirmasi media ini ditunggu hingga Jumat malam, belum ada penjelasan.

“Waalaikumsalam. Saya minta arahan atasan terlebih dulu,” jawab Kasi Hukum Kemitraan dan Humas RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Susi Maulhusna, melalui pesan WhatsApp, Jumat  kemarin.***

Komentar

Loading...